Bamsoet Sebut MoU Kadin-KPK Jadi Kartu As Pengusaha Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meneken kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai pencegahan korupsi.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Kemananan Kadin Bambang Soesatyo menyebut kerja sama ini bisa menjadi 'kartu as' para pengusaha bila diperlakukan tidak baik dalam pengajuan perizinan maupun tender proyek oleh instansi pemerintahan.

Baca Juga

Bamsoet Harap KPK Beri Masukan kepada Pengusaha Agar Terhindari dari Jeratan Korupsi

"Kita tidak sendiri, bahwa kita punya penegak hukum yang akan membela kita manakala kita diperlakukan tidak adil," Bambang Soesatyo di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/11).

Menurut pria yang karib disapa Bamsoet ini, sebagus apapun sistemnya, pengajuan perizinan maupun tender proyek akan rentan terhadap praktik suap apabila bersinggungan dengan pengusaha serta pejabat yang tidak bermoral.

Baca Juga

Penentuan Sirkuit Formula E Diserahkan Pada Jokowi

Maka dari itu, Ketua MPR ini menekankan, praktik suap dapat dicegah apabila para pengusaha tegas menjunjung prinsip antikorupsi.

"Kalau suap persyaratan perizinan, persyaratan tender harga yang murah dan layak itu sudah sesuai maka tidak akan ada alasan bagi siapapun untuk memeras kita ya atau meminta sesuatu dengan kita," ujarnya. (Pon)

Baca Juga

Geram, Pras PDIP Bilang yang Bawa-Bawa Nama Jokowi ke Formula E Ngawur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gubernur Papua Barat Menyepakati Perdamaian Ganti Rugi Rp 150 Miliar
Indonesia
Gubernur Papua Barat Menyepakati Perdamaian Ganti Rugi Rp 150 Miliar

Max mengingatkan tentang yurisprudensi Mahkamah Agung

Saat Kesedihan di Penjara Menggugah KPK Jadikan Koruptor Penyintas dan Penyuluh
Indonesia
Saat Kesedihan di Penjara Menggugah KPK Jadikan Koruptor Penyintas dan Penyuluh

KPK menegaskan, semua pihak termasuk terpidana korupsi memiliki kesempatan untuk turut serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Momentum HUT DKI Ke-494, Ketua DPRD Dorong Ali Sadikin Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Momentum HUT DKI Ke-494, Ketua DPRD Dorong Ali Sadikin Jadi Pahlawan Nasional

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan kembali gelar pahlawan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

Penumpang Pelni Harus Terdaftar di PeduliLindungi
Indonesia
Penumpang Pelni Harus Terdaftar di PeduliLindungi

Kebijakan integrasi sistem penjualan tiket dengan aplikasi PeduliLindungi dilaksanakan per 1 September mendatang.

Komisi B DPRD DKI Belum Tahu Alasan Anies Copot Dirut Jakpro
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Belum Tahu Alasan Anies Copot Dirut Jakpro

"Nanti mungkin setelah reses mungkin ada rapat lagi dengan BUMD dan SKPD. Kita akan tanyakan itu alasannya apa, pertimbangnya apa, kita perlu tahu. Apakah memang karena tidak mencapai target apa gimana," pungkasnya.

Polda Metro Hentikan Sementara Ganjil Genap di TMII
Indonesia
Polda Metro Hentikan Sementara Ganjil Genap di TMII

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya meniadakan sementara kebijakan ganjil genap di sekitar Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

Tudingan Ridwan Kamil ke Mahfud MD Dinilai Bermotif Politik
Indonesia
Tudingan Ridwan Kamil ke Mahfud MD Dinilai Bermotif Politik

"Karenanya, bisa jadi dibalik pernyataan RK terhadap Mahfud juga ada motif politik," tandasnya.

Terjerat Kasus Narkoba, Sambil Nangis Nia Ramadhani Minta Maaf
Indonesia
Terjerat Kasus Narkoba, Sambil Nangis Nia Ramadhani Minta Maaf

"Khususnya keluarga kepada besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya rekan kerja dan seluruh pihak yang sudah menaruh kepercayaannya kepada saya," sesal Nia.

Disdik DKI Akui Kesulitan Atasi Kerumunan Orang Tua saat PTM
Indonesia
Disdik DKI Akui Kesulitan Atasi Kerumunan Orang Tua saat PTM

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku kesulitan mengatasi kerumunan orang tua saat mengantarkan anaknya hari pertama pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

Aksi Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar Tidak Dibenarkan Agama
Indonesia
Aksi Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar Tidak Dibenarkan Agama

Menag mengajak semua pihak untuk mengutamakan jalan damai dalam menghadapi persoalan seperti dengan dialog, diskusi, silaturahmi dan lain sebagainya.