Bamsoet Sebut Formula E Bukan untuk Harumkan Nama Anies, tapi... etua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Pusat Bambang Soesatyo. (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

MerahPutih.com - Penyelanggaraan Formula E di DKI Jakarta terus dipersiapkan meskipun ada polemik yang tengah menjerat ajang balap mobil listrik ini.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan, suksesnya event Formula E di Ibu Kota pada 2022 mendatang bukan untuk mengharumkan nama Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, ajang ini akan mempopulerkan nama Indonesia di mata dunia.

Baca Juga

Panpel Formula E Dipimpin Politisi DPR, PDIP Tetap Ngotot Ajukan Interpelasi

"Kalau Formula E ini sukses, yang namanya bagus siapa? Anies? enggak. Jakarta? enggak, (tapi) Indonesia, kan, gitu," kata Bamsoet di Jakarta, Minggu (28/11).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menilai Formula E harus tetap diselenggarakan. Ia mengatakan bahwa anggaran yang telah digelontorkan demi ajang mobil listrik itu harus kembali dalam bentuk kebermanfaatan ekonomi.

"Karena se-sen uang rakyat yang telanjur dibayar ke Formula E harus kembali dalam bentuk kemanfaatan ekonomi. Ini adalah tugas kita semua," kata Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) itu.

Bamsoet berkaca dari pelaksanaan seri World Superbike (WSBK) 2021 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, pelaksanaan WSBK tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Kita lihat kemarin impact dari World Superbike di Mandalika, pertumbuhan ekonomi dalam seminggu di sana tumbuh 5 persen. Bukan hanya Lombok, tapi juga impact ekonominya sampai ke Bali," tutur dia.

Dengan demikian, ia mendorong agar Formula E tetap direalisasi untuk membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Sehingga di Formula E ini kita selamatkan dari sisi ekonominya, dari sisi manfaatnya, bahwa ada proses-proses yang harus diselesaikan secara hukum silakan diselesaikan, gitu," katanya.

Baca Juga

Polemik Sirkuit Formula E Ditentukan Jokowi, Bamsoet: Salahnya di Mana?

Ia juga merespons soal upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melacak aliran dana yang sudah dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penyelenggaran Formula E.

Menurut Bambang, penyelidikan yang tengah dilakukan lembaga antirasuah itu harus dipisah dengan kegiatan olahraga balap mobil listrik yang akan diselenggarakan.

“Kita harus belajar antara perbuatan pidana dengan kegiatan olahraga harus dipisah, jadi jangan dipukul rata, bahwa ada pihak-pihak atau orang nanti terbukti menyalahgunakan jabatan, menimbulkan kerugian negara, silakan diproses,” ujar Bambang.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya akan mendalami apakah uang yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut benar-benar masuk ke pihak yang berwenang.

Penyidik KPK, lanjut dia, juga sedang mendalami commitment fee penyelenggaraan Formula E Jakarta yang lebih mahal dibandingkan dengan negara lain. (Knu)

Baca Juga

Bamsoet Sebut Kawasan Ancol Paling Tepat Jadi Sirkuit Formula E

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Duplikasi Dengan Bansos, Banyak Pekerja Tidak Dapat Bantuan Subsidi Upah
Indonesia
Duplikasi Dengan Bansos, Banyak Pekerja Tidak Dapat Bantuan Subsidi Upah

Terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan. Namun, untuk calon penerima yang duplikasi dengan bansos atau bantuan pemerintah lain memang tidak bisa mendapatkan BSU.

Rencana Kenaikan Tarif KRL Dinilai Belum Tepat dan Berpotensi Bebani Warga
Indonesia
Rencana Kenaikan Tarif KRL Dinilai Belum Tepat dan Berpotensi Bebani Warga

Seharusnya pemerintah menambah subsidi atas moda transportasi umum ini

Jokowi Hadiri Dies Natalis ke-67 Unpar
Indonesia
Jokowi Hadiri Dies Natalis ke-67 Unpar

Presiden bersama rombongan akan langsung kembali ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dengan menggunakan rangkaian kendaraan.

PPKM Level 3 Batal Saat Nataru, Karantina Dari Luar Negeri Tetap 10 Hari
Indonesia
PPKM Level 3 Batal Saat Nataru, Karantina Dari Luar Negeri Tetap 10 Hari

Penerapan PPKM selama periode libur Nataru mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini.

Kasus Pajak, KPK Periksa Chief Of Finance Officer Bank Panin
Indonesia
Kasus Pajak, KPK Periksa Chief Of Finance Officer Bank Panin

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Biro Administrasi Keuangan atau Chief of Finance Officer Bank Panin Marlina Gunawan.

Warga Kota Bandung Diizinkan Lewati Penyekatan Jika Kondisi Darurat
Indonesia
Warga Kota Bandung Diizinkan Lewati Penyekatan Jika Kondisi Darurat

Selama dalam kondisi sangat darurat, urusan kesehatan, dan terkait keselamatan jiwa. Warga hanya perlu merapihkannya kembali.

[Hoaks atau Fakta]: Makanan Kaleng Asal Thailand Tercemar Virus AIDS
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Makanan Kaleng Asal Thailand Tercemar Virus AIDS

Badan POM melakukan evaluasi terhadap keamanan, mutu, dan gizi produk pangan impor sebelum diedarkan di wilayah Indonesia (pre-market evaluation).

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku
Indonesia
UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku

"Materinya tidak ada yang dibatalkan. Jadi terkait dampaknya terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia, rasanya ini belum ada dampak serius," kata Hariyadi.

Sah, Sri Sultan HB X Tetapkan UMP DIY 2022 1,840 Juta
Indonesia
Sah, Sri Sultan HB X Tetapkan UMP DIY 2022 1,840 Juta

Kota Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar Rp 84.440 atau 4,08 persen dibanding 2021 menjadi Rp 2.153.970.