Bamsoet Nilai Wacana Presiden Tiga Periode Prematur Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). (ANTARA/Abdu Faisal)

Merahputih.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai tudingan bahwa amendemen UUD NRI 1945 untuk perpanjangan periodisasi jabatan presiden menjadi tiga periode, merupakan wacana yang prematur.

Dari segi politik, hal tersebut sulit terjadi karena partai politik sudah bersiap menghadapi Pemilu 2024 dengan mengusung calon presidennya masing-masing.

"Di internal MPR RI sendiri, dari mulai Komisi Kajian Ketatanegaraan, Badan Pengkajian MPR, hingga tingkat pimpinan MPR, tidak pernah sekalipun membahas wacana perpanjangan periodisasi presiden menjadi tiga periode," kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/9).

Baca Juga

DPR Minta Pemerintah Gandakan Aparat Buat Atasi Teror

Dia menegaskan bahwa rencana MPR melakukan amendemen terbatas UUD NRI 1945 hanya untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), bukan yang lain.

Di Indonesia, aturan mengenai pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur secara tegas pada Pasal 7 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

"Artinya, presiden dan wakil presiden hanya dapat menjabat dua kali pada jabatan yang sama, baik berturut turut maupun tidak berturut-turut. Baik masa jabatan tersebut dipegang secara penuh dalam periode 5 tahun maupun kurang dari 5 tahun," ujarnya.

Untuk mengubah konstitusi dibutuhkan konsolidasi politik yang besar karena persyaratannya sangat berat, seperti tertuang dalam Pasal 37 ayat 1-3 UUD NRI 1945.

Pasal 37 ayat 1 menjelaskan, usul perubahan pasal-pasal konstitusi dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR (237 dari 711 jumlah anggota MPR).

Pada ayat 3, dijelaskan untuk mengubah pasal-pasal konstitusi, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR (474 dari 711 anggota MPR).

"Sementara di ayat 4 dijelaskan, putusan mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR, sekitar 357 dari 711 anggota MPR. Artinya, satu partai saja tidak setuju dengan rencana amandemen, maka amandemen tidak bisa dilakukan," katanya.

Dia menjelaskan, jika merujuk referensi global, memang ada beberapa negara yang membolehkan masa jabatan Presiden lebih dari dua kali.

Bamsoet mencontohkan sejarah Amerika Serikat mencatat, Presiden Franklin Roosevelt menjabat sebagai Presiden AS selama 4 kali dalam periode kepresidenan 1933-1945 ketika krisis akibat Perang Dunia II.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo. (ANTARA/HO-Humas MPR RI/am)
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo. (ANTARA/HO-Humas MPR RI/am)

Namun pasca amandemen Konstitusi tahun 1951, Presiden AS kemudian dibatasi masa jabatannya selama 2 periode.

"Hingga saat ini, masih ada beberapa negara yang mengadopsi pemberlakuan masa jabatan presiden lebih dari 2 periode, antara lain Brasil, Argentina, Iran, Kongo, Kiribati, Tanjung Verde, dan Tiongkok," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, dalam catatan sejarah, Indonesia pernah melakukan penundaan pemilu dan juga pernah melakukan percepatan pemilu.

Dia mengatakan, Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 3 November 1945 membuat pemilu yang seharusnya dilakukan pada Januari 1946 ditunda ke tahun 1955, karena ketidaksiapan dan masih adanya ancaman dalam mempertahankan kemerdekaan.

"Sedangkan percepatan pemilu pernah dilakukan melalui Sidang Istimewa MPR RI pada 10-13 November 1998 yang menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie, mengharuskan pemilu dipercepat dari jadwal sebelumnya pada tahun 2002 menjadi diselenggarakan pada tahun 1999," katanya.

Baca Juga

Panglima TNI Terjunkan Pasukan Khusus ke Poso

"

Menurut dia, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia adalah hasil dari reformasi agar selalu ada penyegaran dalam setiap periodisasi pemerintahan.

Selain itu dia menilai untuk menjamin adanya kesinambungan, agar tidak setiap berganti pemerintahan berganti pula haluannya, maka kehadiran PPHN merupakan keniscayaan.

Hadir dalam webinar tersebut antara lain Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Benny Harman, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Yono Reksoprodjo, Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah Titi Anggraini, Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro, dan Peneliti Senior Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jakarta Iwan Satriawan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pandangan Pakar Hukum soal Pengulangan Tindak Pidana yang Disinggung dalam Kasus Asabri
Indonesia
Pandangan Pakar Hukum soal Pengulangan Tindak Pidana yang Disinggung dalam Kasus Asabri

Menurut Andi, suatu perbuatan dinyatakan sebagai pengulangan tindak pidana jika seseorang melakukan tindak pidana baru setelah sebelumnya dinyatakan terbukti bersalah dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Komisi IX DPR Sebut Mafia Karantina Bukti Pengawasan di Bandara Lemah
Indonesia
Komisi IX DPR Sebut Mafia Karantina Bukti Pengawasan di Bandara Lemah

Terungkapnya kasus mafia karantina kesehatan membuktikan lemahnya pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

DPR Harap Bisa Lantik Panglima TNI Baru Awal November
Indonesia
DPR Harap Bisa Lantik Panglima TNI Baru Awal November

DPR RI berharap bisa melaksanakan pelantikan calon Panglima TNI yang baru sebelum masa tugas Marsekal Hadi Tjahjanto berakhir.

Jika Kasus COVID-19 Naik Lagi, Mobilitas Masyarakat akan Kembali Diperketat
Indonesia
Jika Kasus COVID-19 Naik Lagi, Mobilitas Masyarakat akan Kembali Diperketat

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, jika kasus COVID-19 naik lagi, maka bukan tidak mungkin mobilitas masyarakat akan kembali diperketat.

[HOAKS atau FAKTA]: Menag Keluarkan SK Larangan Bahasa Arab
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menag Keluarkan SK Larangan Bahasa Arab

Sebuah postingan yang diunggah oleh akun @baraditapalbatas memuat isu terkait telah dikeluarkannya SK dari Menag yang melarang Bahasa Arab.

Abdi "Slank" Diangkat Jadi Komisaris Telkom
Indonesia
Abdi "Slank" Diangkat Jadi Komisaris Telkom

RUPST juga menunjuk Bono Daru Adji dan Abdi Negara Nurdin sebagai Komisaris Independen serta Arya Mahendra Sinulingga selaku komisaris.

Posisi BW di Kubu SBY Buka Memori Penetapan Tersangka Anas Urbaningrum
Indonesia
Posisi BW di Kubu SBY Buka Memori Penetapan Tersangka Anas Urbaningrum

Para loyalis Anas Urbaningrum bereaksi begitu tahu bahwa Bambang Widjojanto menjadi pengacara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kisruh Partai Demokrat (PD).

Pria Ngaku Keluarga Jenderal saat Dirazia Masker di Tangsel Jadi Tersangka
Indonesia
Pria Ngaku Keluarga Jenderal saat Dirazia Masker di Tangsel Jadi Tersangka

Pria berinisial RMBF (21) yang mengaku sebagai keluarga jenderal saat dirazia masker di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, ditetapkan sebagai tersangka.

Patroli Siber Polri Sebelum Bui Terduga Pelanggar UU ITE
Indonesia
Patroli Siber Polri Sebelum Bui Terduga Pelanggar UU ITE

Argo menepis anggapan dengan adanya virtual police bisa mempersempit ruang kebebasan masyarakat di dunia maya.

Pulihkan Ekonomi, Apotek di Bandung Diminta Sediakan Ruang Promosi Bagi UMKM
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, Apotek di Bandung Diminta Sediakan Ruang Promosi Bagi UMKM

Kolaborasi tersebut, bisa menjadi suatu hal yang saling menguntungkan antara pemilik apotek dengan pelaku UMKM.