Bamsoet Minta Sri Mulyani Jelaskan Pengelolaan dan Pemanfaatan Utang Luar Negeri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Merahputih.com - Ketua MPR, Bambang Soesatyo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pengelolaan dan pemanfaatan utang luar negeri kepada masyarakat secara aktif. Penjelasan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam memahami urgensi negara harus berutang.

"Semua elemen masyarakat harus mengawal penggunaan utang luar negeri Indonesia. Tak salah jika masyarakat menyoal atau mempertanyakan pemanfaatan utang sebagaimana yang telah diklaim menteri keuangan. Misalnya, mempertanyakan seberapa besar manfaat utang dalam memerangi kemiskinan di Indonesia. Termasuk mempertanyakan kepada Menkeu mengapa bunga utang yang dibayarkan Indonesia lebih tinggi," ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (22/10).

Bamsoet berharap dan terus mengingatkan Menteri Keuangan agar tetap berhati-hati dan bijaksana dalam mengelola utang luar negeri.

Baca Juga

Utang Luar Negeri Indonesia Sudah Capai USD413,4 Miliar

Memang, pemerintah sudah memiliki pengalaman yang mumpuni dalam mengelola utang luar negeri, namun negara ini harus tetap memiliki kehati-hatian dan transparansi di dalam pengelolaan utang tersebut.

"Sudah puluhan tahun Indonesia berstatus sebagai debitur pada sejumlah lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia, International Monetary Fund atau IMF, dan Bank Pembangunan Asia," beber Bamsoet.

Masyarakat juga perlu didorong agar tidak terpaku pada jumlah atau angka-angka utang luar negeri. Menurutnya, jauh lebih penting bagi masyarakat adalah menyoal atau mempertanyakan pemanfaatan utang luar negeri itu sendiri.

Bamsoet menilai pembiayaan pembangunan bangsa dengan utang bukan aib. Karena pendekatan yang sama juga dilakukan banyak negara, termasuk negara-negara kaya.

"Eropa yang hancur akibat perang dunia II kembali dibangun dengan hibah dan utang. Korea Selatan dan Jepang juga membiayai pembangunan infrastruktur dengan utang," ujar Bamsoet.

Sri Mulyani jamin penerapan PSBB tidak akan sulitkan kehidupan rakyat
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: antaranews)

Ketua DPR RI ke-20 itu menuturkan bahwa belum lama ini Bank Dunia merilis statistik utang internasional (International Debt Statistics/ IDS).

IDS dari Bank Dunia itu menyebutkan bahwa Indonesia berada di posisi tujuh dari daftar 10 negara berpendapatan kecil-menengah dengan utang luar negeri terbesar.

Per 2019, utang luar negeri Indonesia tercatat sebanyak 402,08 miliar dolar AS, akumulasi dari utang luar negeri pemerintah, BUMN dan swasta.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, dapat dipahami Indonesia membutuhkan utang luar negeri untuk membiayai kebutuhan belanja yang mendesak, seperti penyediaan fasilitas kesehatan, kebutuhan ragam infrastruktur, hingga aspek ketahanan pangan.

Baca Juga:

Hibah Rp3,3 Triliun Buat Sektor Usaha Wisata Segera Disalurkan

Menurut Bamsoet, jika pemerintah menunda-nunda kebutuhan mendesak itu, maka akan mengeskalasi masalah di kemudian hari.

"Dengan utang luar negeri, menteri keuangan mengklaim telah membiayai sejumlah proyek strategis seperti pelabuhan, penyediaan air bersih, sarana listrik, membiayai sektor pendidikan dan kesehatan hingga membangun bendungan, jalan, rel kereta api serta pemukiman," tutur Bamsoet.

Namun, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini tetap mengingatkan pemerintah dalam hal ini menteri keuangan untuk mengelola utang dengan bijaksana agar rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) terus ideal. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Sekretaris MA Nurhadi Jalani Sidang Dakwaan Suap dan Gratifikasi
Indonesia
Eks Sekretaris MA Nurhadi Jalani Sidang Dakwaan Suap dan Gratifikasi

Nurhadi beserta menantunya Rezky Herbiyono bakal menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Update COVID-19 Indonesia: Kasus Positif 10.843, Meninggal 831
Indonesia
Update COVID-19 Indonesia: Kasus Positif 10.843, Meninggal 831

Jumlah itu didapat berdasarkan hasil pendataan sejak 1 Mei 2020 hingga 2 Mei 2020 pukul 12.00 WIB.

Usai Deperiksa KPK, Cak Imin Irit Bicara
Indonesia
Usai Deperiksa KPK, Cak Imin Irit Bicara

Muhaimin Iskandar selesai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Okupansi Rendah, KA Ranggajati Berhenti Operasi
Indonesia
Okupansi Rendah, KA Ranggajati Berhenti Operasi

Sesuai SE No 9 Tahun 2020, masa berlaku hasil PCR dan Rapid Test kini diperpanjang menjadi 14 hari sejak hasil test dikeluarkan

Pemerintah Sebut Deteksi Virus COVID-19 Baru Terlihat Setelah 7 Hari
Indonesia
Pemerintah Sebut Deteksi Virus COVID-19 Baru Terlihat Setelah 7 Hari

Rapid test virus corona (COVID-19) menggunakan metode pemeriksaan antibodi.

Musnahkan Puluhan Ribu Ton Beras, Bulog Dianggap Tak Pro Rakyat
Indonesia
Musnahkan Puluhan Ribu Ton Beras, Bulog Dianggap Tak Pro Rakyat

Menurut Bintang, Kepala Bulog Budi Waseso mesti bertanggungjawab.

Ahok Klaim Saran dan Kritiknya Diterima Erick Thohir
Indonesia
Ahok Klaim Saran dan Kritiknya Diterima Erick Thohir

“Tadi habis bertemu Menteri BUMN. Kritik dan saran yang saya sampaikan, diterima dengan baik oleh Pak Erick,” ujar Ahok

Ajukan Gugatan Praperadilan, Irjen Napoleon Sebut Dirinya Tak Pantas Dipidana
Indonesia
Ajukan Gugatan Praperadilan, Irjen Napoleon Sebut Dirinya Tak Pantas Dipidana

Napoleon menghadiri sidang perdana gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri

Bupati Lampung Utara Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Bupati Lampung Utara Segera Duduk di Kursi Pesakitan

KPK telah ?menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus ini

KPK Kecam Unnes atas Sanksi Mahasiswa Pelapor Dugaan Korupsi Rektor
Indonesia
KPK Kecam Unnes atas Sanksi Mahasiswa Pelapor Dugaan Korupsi Rektor

KPK merespons soal adanya informasi seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang dijatuhi sanksi oleh pihak kampus karena melaporkan dugaan korupsi rektor.