Bamsoet Minta PLN Transparan soal Kenaikan Tagihan Listrik di Tengah Pandemi Corona Petugas memeriksa instalasi listrik. ANTARA/HO-Humas PLN Distribusi Jawa Timur

MerahPutih.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta PT PLN transparan dalam memberikan data pemakaian listrik kepada publik.

Pasalnya, warga mengeluhkan naiknya tagihan listrik sejumlah pelanggan yang rata-rata mencapai dua kali lipat padahal tengah pandemi COVID-19.

Baca Juga

Tim Advokasi Novel Minta Tolong Jokowi Buka Tabir Sandiwara Tuntutan 1 Tahun Bui

"Kami meminta PLN untuk transparan dalam memberikan data tagihan listrik kepada masyarakat, dari mulai jumlah pemakaian hingga tarif yang dikenakan," kata Bambang kepada wartawan, Jumat (12/6).

Bahkan, apabila diperlukan, Bambang menilai layak dilakukan investigasi bersama tenaga pencatat meter penggunaan listrik di bawah pengawasan. Langkah investigasi ini demi menjawab protes dan keluhan masyarakat terkait melonjaknya tagihan listrik yang tidak wajar.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). (ANTARA)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). (ANTARA)

Dengan demikian, akar persoalan dapat segera ditemukan, menggingat daya beli masyarakat semakin menurun dan masyarakat sudah terbebani biaya untuk kebutuhan hidup selama pandemi COVID-19

"PT PLN tidak cukup hanya memberikan penjelasan yang menyatakan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik," kata Bambang.

Politikus Partai Golkar itu meminta PT PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar tidak membebani masyarakat dengan tagihan listrik yang naik hingga dua atau tiga kali lipat dari biasanya.

"Jadi PLN jangan membebani masyarakat dengan tagihan listrik. Saya mendengar keluhan masyarakat mengenai tagihan listrik yang membengkak hingga lebih dari 20 persen bahkan hingga lebih dari dua kali lipat," kata dia.

PLN mengakui rata-rata kenaikan pembayaran listrik berkisar 20 persen pada April hingga Mei 2020.

SEVP Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PLN Yuddy Setyo Wicaksono menyebut ada pelanggan yang tagihan listriknya naik 200 persen, 500 persen, sampai 1.000 persen.

Yuddy mengakui pihaknya juga mendapat aduan kediaman kosong yang mengalami lonjakan hingga 10 kali lipat. Katanya, ada tiga faktor yang mengakibatkan kenaikan tagihan listrik.

Baca Juga

Tuntutan Ringan Peneror Novel Baswedan Cederai Rasa Keadilan

Pertama, pemakaian listrik pelanggan kerap meningkat selama masa work from home atau bekerja dari rumah, termasuk school from home.

"Pas WFH itu, drakor jadi banyak yang tahu, karena kegiatannya di rumah, jadi nonton drakor (drama korea) di rumah, main game sepanjang waktu di rumah. Ini hiburan yang hindari keluar rumah dan berhubungan dengan listrik," katanya, kepada wartawan, Jumat (12/6). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi dan Anaknya Direncanakan Hadiri Hari Penyiaran, Polisi Diminta Turunkan Pasukan
Indonesia
Jokowi dan Anaknya Direncanakan Hadiri Hari Penyiaran, Polisi Diminta Turunkan Pasukan

Polresta Solo dan Polda Jawa Tengah telah berkolaborasi

Polri Bantah Rizieq Shihab Sakit Kritis di Penjara
Indonesia
Polri Bantah Rizieq Shihab Sakit Kritis di Penjara

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono memastikan kondisi tersangka dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Rizieq Shihab dalam keadaan sehat.

Pimpinan KPK Ngotot Pecat 51 Pegawai, PBNU Sebut Bentuk Perintangan Penyidikan
Indonesia
Pimpinan KPK Ngotot Pecat 51 Pegawai, PBNU Sebut Bentuk Perintangan Penyidikan

Marzuki mengaku khawatir pemberhentian 51 pegawai KPK lantaran tidak lolos TWK, sebagai bagian dari upaya pelemahan lembaga antikorupsi itu oleh pihak-pihak eksternal.

Satgas COVID-19 Bawa Angin Segar untuk UMKM di Tengah Pandemi
Indonesia
Satgas COVID-19 Bawa Angin Segar untuk UMKM di Tengah Pandemi

Dari segi ekonomi, pemerintah akan menyiapkan agar daerah bisa melakukan pinjaman

Anies Perpanjang PSBB Transisi, PDIP: Enggak Ada Gunanya
Indonesia
Anies Perpanjang PSBB Transisi, PDIP: Enggak Ada Gunanya

"Menurut saya enggak ada gunanya sepanjang pola disiplin penerapan protokol kesehatan masih seperti kemarin," kata Jhonny

MK Diyakini Tolak Permohonan Sengketa Pilkada Surabaya di Putusan Sela
Indonesia
MK Diyakini Tolak Permohonan Sengketa Pilkada Surabaya di Putusan Sela

Ambang batas selisih suara yang bisa diajukan gugatan maksimal 0,5 persen. Sedangkan, Eri-Armuji menang dengan selisih 13,8 persen.

Jubir Prabowo: Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Adalah Prajurit Elite
Indonesia
Jubir Prabowo: Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Adalah Prajurit Elite

Hal itu dikarenakan risiko dan kesulitan yang dihadapi prajurit-prajurit itu amatlah tinggi

Kapolri: Kita Semua Cinta Papua
Indonesia
Kapolri: Kita Semua Cinta Papua

Roycke Harry Langie menyatakan pihaknya selalu mengedepankan sinergitas

Politikus Demokrat: Risma Perlu Belajar Lagi di Kementerian Sosial
Indonesia
Politikus Demokrat: Risma Perlu Belajar Lagi di Kementerian Sosial

Risma diharapkan dapat mendongkrak kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Kemendagri Akan Panggil Kepala Daerah yang Belum Cairkan NPHD 100%
Indonesia
Kemendagri Akan Panggil Kepala Daerah yang Belum Cairkan NPHD 100%

Ardian mengatakan, terhadap Pemda yang proses transfernya masih di bawah 100% secara berkala terus dilakukan penekanan agar proses pencairannya dapat segera diselesaikan sebelum bulan Agustus 2020.