Bamsoet Klaim Amandemen UUD 1945 Tak Bahas Masa Jabatan Presiden Sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)

MerahPutih.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pentingnya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk memasukkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).

Hal itu disampaikan Bamsoet dalam pidatonya di acara Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI/DPD RI dan Rapat Paripurna DPR RI tentang RAPBN 2022, Senin (16/8).

"Hasil kajian MPR 2019-2024 menyatakan perlunya Pokok-pokok Haluan Negara yang bersifat filosofis dan arahan dalam pembangunan nasional untuk memastikan visi dan misi negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945," kata Bamsoet.

Baca Juga:

Defisit Anggaran 2022 Capai Rp 868 Triliun

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengklaim pembahasan amandemen UUD 1945 tak akan membuka kotak pandora untuk membahas isu lain, termasuk soal masa jabatan presiden.

"Perubahan UUD hanya bisa dilakukan terhadap pasal yang diusulkan untuk diubah disertai dengan alasannya," ujarnya.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)

Menurut Bamsoet, keberadaan PPHN yang bersifat filosofis penting untuk memastikan potret bangsa Indonesia ke depan, yang penuh dengan dinamika perkembangan nasional, regional, dan global.

Baca Juga:

Jamang Sangsang, Pakaian Adat Baduy Luar yang Dipakai Jokowi

Eks Ketua DPR ini memastikan keberadaan PPHN tidak akan memengaruhi tugas pemerintah untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menegah (RPJM).

"PPHN akan jadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan SPPN, RPJP dan RPJM yang lebih bersifat teknokratis," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Peringatan Detik-detik Proklamasi, Jalanan Seputar Istana Bakal Ditutup

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disorot Presiden, Mabes Polri Klaim Kerja Maksimal Ungkap Kematian Brigadir J
Indonesia
Disorot Presiden, Mabes Polri Klaim Kerja Maksimal Ungkap Kematian Brigadir J

Mabes Polri langsung merespon pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan mengungkap kasus tewasnya Brigadir J dalam baku tembak di rumah Irjen Ferdy Sambo secara transparan.

Mantan Petinggi Partai Komunis Tiongkok Divonis Mati karena Terima Suap
Dunia
Mantan Petinggi Partai Komunis Tiongkok Divonis Mati karena Terima Suap

Shi yang merupakan politikus CPC yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat China Provinsi Jiangxi tersebut divonis hukuman mati.

Anies Tanggapi Hasil Studi Indef soal Dampak Ekonomi Formula E
Indonesia
Anies Tanggapi Hasil Studi Indef soal Dampak Ekonomi Formula E

"Studi dilakukan oleh indef menunjukkan dampak ekonomi mencapai Rp 2,6 triliun. Ini adalah angka yang cukup tinggi," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Jelang Mudik Lebaran, Airlangga Klaim Imunitas Warga Indonesia Capai 90 Persen
Indonesia
Jelang Mudik Lebaran, Airlangga Klaim Imunitas Warga Indonesia Capai 90 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, capaian program vaksinasi dosis satu adalah 94,81 persen dan dosis dua mencapai 77,55 persen.

Kemensos Klaim Selalu Perbaharui Data Penerima BLT BBM agar Tepat Sasaran
Indonesia
Kemensos Klaim Selalu Perbaharui Data Penerima BLT BBM agar Tepat Sasaran

Kementerian Sosial terus melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos) agar segala jenis bantuan, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang saat ini tengah dalam proses penyaluran tepat sasaran.

Wagub Jelaskan Beda Sikap Pemprov DKI soal Pencabutan Izin ACT dan Holywings
Indonesia
Wagub Jelaskan Beda Sikap Pemprov DKI soal Pencabutan Izin ACT dan Holywings

"Beda, ya. Kalau Holywings kan kasusnya sudah tersangka, sudah ditahan. Kesalahannya jelas. Kalau ini (ACT) kan di kepolisian sendiri masih dalam proses," kata Riza di Jakarta, Kamis (14/7).

Wagub DKI Akui Masyarakat Ingin Sekolah Tatap Muka 100 Persen
Indonesia
Wagub DKI Akui Masyarakat Ingin Sekolah Tatap Muka 100 Persen

Masyarakat mendorong agar kembali diterapkan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah secara menyeluruh.

Penamaan Jalan Mustafa Kemal Ataturk Tuai Polemik, Wagub: Kita Pertimbangkan
Indonesia
Penamaan Jalan Mustafa Kemal Ataturk Tuai Polemik, Wagub: Kita Pertimbangkan

Usulan penamaan jalan di Jakarta yang menggunakan nama Mustafa Kemal Ataturk oleh Pemerintah Turki menuai polemik.

Polda Jabar Periksa 15 Orang Terkait Perundungan Anak di Tasikmalaya
Indonesia
Polda Jabar Periksa 15 Orang Terkait Perundungan Anak di Tasikmalaya

Sebanyak 15 orang terkait kasus perundungan disertai tindakan asusila yang menimpa bocah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Tasikmalaya.

Mengenal Bung Karno Lewat Karya Seni Arsitekturnya
Indonesia
Mengenal Bung Karno Lewat Karya Seni Arsitekturnya

Pengenalan tentang sejarah perjuangan Bung Karno kepada generasi muda harus terus dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui karya seni arsitektur Bung Karno.