Bamsoet Khawatir Sektor Pariwisata Jadi Klaster Baru Penyebaran COVID-19 Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan penutupan sementara tempat-tempat wisata. Khususnya destinasi wisata puncak yang berada di zona merah ataupun kuning COVID-19.

Agar sebelum destinasi wisata dioperasikan kembali, sebaiknya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk meminta pertimbangan dan rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang didasari data persebaran COVID-19.

"Ini supaya destinasi wisata tidak menjadi kluster baru penyebaran COVID-19," jelas Bamsoet dalam keteranganya, Selasa (23/6).

Baca Juga:

Kepergok Tak Pakai Masker, Pengunjung dan Pembeli Pasar Tradisional Dipaksa Pulang

Ia juga meminta pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memastikan setiap tempat wisata yang akan dibuka sudah memenuhi protokol kesehatan.

Termasuk prosedur protokol kesehatan yang telah disusun oleh Kemenpar Ekraf melalui KMK Nomor HK.01.08/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Bamsoet mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan mempertimbangkan secara arif jika mau berkunjung ke destinasi wisata dimasa pandemi COVID-19.

"Ini mengingat destinasi wisata merupakan area terbuka publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang, dan berpotensi menjadi sumber penyebaran COVID-19," terang Bamsoet.

Bamsoet minta pemerintah tidak buru-buru lakukan relaksasi PSBB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Foto: antaranews)

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan, kawasan pariwisata alam yang diperbolehkan untuk dibuka pada masa pandemi COVID-19 akan ditutup kembali apabila ditemukan pengunjung yang terjangkit COVID-19.

"Jika dalam perkembangannya ditemukan kasus COVID-19 atau pelanggaran terhadap ketentuan di kawasan pariwisata alam, maka tim gugus tugas kabupaten/kota akan melakukan pengetatan," kata Doni.

"Atau penutupan kembali setelah berkonsultasi dengan gugus tugas provinsi dan gugus tugas pusat," kata dia.

Doni menyampaikan, pengelola pariwisata harus menyiapkan protokol kesehatan di kawasannya. Selain itu, melakukan monitoring dan evaluasi selama fase implementasi protokol kesehatan.

Baca Juga:

Gugus Tugas Amankan 172 Orang Saat Razia Malam PSBB, Ada yang Positif Corona

Kepala BNPB ini juga meminta kepala daerah untuk memberikan rekomendasi pada pengelola yang telah memenuhi protokol kesehatan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/382/2020.

Sebelumnya, Doni mengumumkan 13 kawasan pariwisata alam yang diperbolehkan beroperasi di masa pademi COVID-19. Ia menegaskan, pembukaan kawasan tersebut dilakukan secara bertahap. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH