Bamsoet Dukung Wacana Hidupkan Kembali Utusan Golongan MPR Presiden Jokowi dan Ketua MPR Bambang Soesatyo. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Wacana menghidupkan kembali Utusan Golongan, seperti era MPR Orde Baru, perlu dielaborasi karena usulan itu diyakini jadi cara menjadikan MPR lebih inklusif. Namun, ruang diskusi menghidupkan Utusan Golongan sebagai anggota MPR RI perlu diperbanyak.

"Wacana menghadirkan kembali Utusan Golongan sebagai anggota MPR RI merupakan wacana menarik yang perlu dielaborasi lebih jauh. Ruang dialektikanya harus dibuka lebar, tidak boleh ditutup apalagi buru-buru ditangkal. Baik yang pro maupun kontra bisa menyampaikan argumentasinya," Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (18/10).

Baca Juga:

Bamsoet Nilai Wacana Presiden Tiga Periode Prematur

Ketua MPR RI menyampaikan, ia mendengar sejumlah pihak berpendapat Utusan Golongan dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat yang tidak terwakili oleh partai politik. Oleh karena itu, kehadiran Utusan Golongan dinilai dapat menjadikan MPR RI lebih inklusif atau mengikutsertakan seluruh kelompok.

"Sebagaimana pernah disampaikan Pakar Kebangsaan Yudi Latif dalam salah satu seri FGD yang diselenggarakan MPR RI bersama Aliansi Kebangsaan bahwa keberadaan Utusan Golongan berangkat dari prinsip keadilan Multikulturalisme yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan golongan dalam masyarakat," tutur Bamsoet.

Ia mengakui, perbedaan golongan ini bisa dijelaskan dengan fakta bahwa tiap warga negara, bahkan jika dipandang sebagai subjek hukum, bukanlah individu-individu abstrak yang tercerabut dari akar-akar sosialnya.

"Terkait itu, pemenuhan hak individu bisa terkait dengan keadaan golongannya," ujar Ketua MPR RI menambahkan.

Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadiawati mendukung ide membangun MPR RI yang lebih inklusif.

Sidang DPR. (Foto: Antara)
Sidang DPR. (Foto: Antara)

"Utusan Golongan pada dasarnya menjadi solusi dalam hal ada celah tidak terwakilinya fungsi-fungsi penting dalam masyarakat seperti kelompok keahlian tertentu, kalangan profesional, asosiasi pelaku usaha, petani, pekerja, dan seterusnya," kata Diani.

Di dalam kondisi sekarang, jika PPHN dihidupkan, penyusunannya secara eksklusif akan dipegang oleh kalangan partai politik (DPR) dan wakil daerah (DPD). Inklusifitas proses penyusunan PPHN jadi sangat penting karena berkaitan dengan berbagai komitmen SDGs yang fondasinya adalah prinsip leave no one behind (tidak ada kelompok yang tertinggal).

"Jika MPR dapat jadi lebih inklusif, maka itu akan sejalan dengan upaya membentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) lewat amendemen UUD 1945, ucap dia.

Alasannya, lanjut ia, PPHN jika nantinya terbentuk, harus jadi karya kolektif bangsa, yang mana seluruh elemen bangsa turut terlibat sehingga turunannya, yaitu Perencanaan Pembangunan Nasional pun jadi inklusif. (Pon)

Baca Juga:

Bamsoet Usul Ketum Parpol Ganti Kadernya di DPR yang Malas Lapor LHKPN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: ISIS Beri Racun di Makanan Pesan Antar Go Food
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: ISIS Beri Racun di Makanan Pesan Antar Go Food

Di lini masa media sosial kemarin masih banyak orang yang bertanya-tanya tentang kebenaran pesan tersebut.

Wacana Penundaan Pemilu, Petinggi Golkar Sebut Bukan Hal Tabu untuk Dibahas
Indonesia
Wacana Penundaan Pemilu, Petinggi Golkar Sebut Bukan Hal Tabu untuk Dibahas

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar angkat suara soal usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar agar Pemilu 2024 ditunda.

Kapolda Jateng Duga Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap Dipicu Sambaran Petir
Indonesia
Kapolda Jateng Duga Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap Dipicu Sambaran Petir

Sampai saat ini belum diketahui penyebab kebakaran, namun polisi menduga api muncul akibat sambaran petir. Pasalnya, saat kejadian sedang hujan deras di lokasi.

AIPI: Pemilu dan Pilkada Harus Tuntas Pada 2024
Indonesia
AIPI: Pemilu dan Pilkada Harus Tuntas Pada 2024

Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, menyatakan bahwa agenda pemilu selanjutnya harus tuntas pada 2024.

[HOAKS atau FAKTA]: AS Memperingatkan Penyakit Mirip Polio Akhir 2021
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: AS Memperingatkan Penyakit Mirip Polio Akhir 2021

Beberapa waktu lalu akun Facebook bernama Henna Maria membagikan sebuah tangkapan layar.

Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah Seribu Pasien
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah Seribu Pasien

Penambahan angka kasus positif COVID-19 di Indonesia turun drastis Kamis (14/4). Yakni penambauan dengan 833 kasus. Angka tersebut menunjukkan bahwa kasus konfirmasi COVID-19 tercatat sudah berada di bawah seribu.

Pemilu 2024 Digelar 14 Februari
Indonesia
Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

Rabu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun

Usaha Rumahan di Bandung Difasilitasi Sertifikat Halal dan Standar Mutu
Indonesia
Usaha Rumahan di Bandung Difasilitasi Sertifikat Halal dan Standar Mutu

Tim juga membantu pemasaran produk-produk unggulan hasil rumahan melalui warung UP2K online yang bisa diakses di instagram. @Warung_UP2K_Kota_Bandung

[HOAKS atau FAKTA]: Obat Bila Terpapar Omicron Hanya Paracetamol
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Obat Bila Terpapar Omicron Hanya Paracetamol

Penggunaan obat hanya untuk menghilangkan gejala saja, bukan untuk menghentikan infeksi virus di dalam tubuh.

617 Orang Positif COVID-19 dalam Sehari, Waspada Gelombang Baru Pascamudik
Indonesia
617 Orang Positif COVID-19 dalam Sehari, Waspada Gelombang Baru Pascamudik

Kasus positif di Indonesia kembali bertambah sebanyak 617 orang pada Rabu (27/4).