Bambang Widjojanto Sebut Polemik Demokrat Bisa Merusak Demokrasi Kuasa hukum Partai Demokrat Bambang Widjojanto (dua kiri) saat memberikan keterangan pers sebelum sidang di PTUN Jakarta, Kamis (21/10). ANTARA/Fauzi Lamboka

MerahPutih.com - Polemik Partai Demokrat disebut dapat merusak proses demokrasi yang sudah berjalan saat ini. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Partai Demokrat Bambang Widjojanto.

"Kalau dibiarkan terus-menerus, akan mengganggu proses demokrasi yang sedang berjalan," ucapnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (21/10).

Baca Juga

Demokrat AHY Sebut Gugatan Kubu Moeldoko Hanya Akal-akalan

Bambang mengingatkan, sejumlah ahli yang menawar-nawarkan argumen dan merusak proses demokrasi, maka sebenarnya mereka tidak berhadapan dengan Demokrat saja, tetapi berhadapan dengan publik, masyarakat dan partai-partai politik lain.

Perkara Gugatan Nomor 154 di PTUN Jakarta diajukan tiga orang mantan kader Demokrat.

Objek gugatan adalah pembatalan SK Kemenkumham terkait anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) tahun 2020 dan SK Kepengurusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang jangka waktunya sudah lebih dari 180 hari.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto:  Demokrat)
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: Demokrat)

Bambang menyatakan jika perkara itu dibenarkan, maka semua orang bisa mempersoalkan seluruh anggaran dasar partai dan seluruh keputusan Menkumham yang sudah kadaluwarsa.

"Kalau itu terjadi, kita tidak hanya menciptakan ketidakpastian, tetapi ketidakadilan," kata Bambang.

Bambang menyatakan dalam sidang tersebut, pihaknya akan menunjukkan perkara ini bukan hanya tidak punya legal standing dan menyebabkan ketidakpastian hukum, tetapi mendekonstruksi proses demokrasi.

Pria yang karib disapa BW itu menyayangkan langkah mantan kader yang membawa hal ini ke pengadilan. Sebab, kata dia, jika para kader ingin mempersoalkan hasil kongres, seharusnya bisa disampaikan ke mahkamah partai.

Sehingga seharusnya seluruh kader Demokrat dapat memanfaatkan ruang diskusi tersebut jika ada yang merasa keberatan bukan membuat gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

"Kalau pun ada keberatan, ada untuk menyehatkan demokrasi di internal partai, UU Parpol sudah memberikan ruang, yang merupakan kompetisi absolut selesaikan di Mahkamah Partai," kata mantan Wakil Ketua KPK ini. (Knu)

Baca Juga

Uang Tak Cair, Peserta KLB Demokrat Balik Serang Kubu Moeldoko

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Istana Jawab Tudingan Penolakan Revisi UU Pemilu untuk Jegal Anies dan Naikkan Gibran
Indonesia
Istana Jawab Tudingan Penolakan Revisi UU Pemilu untuk Jegal Anies dan Naikkan Gibran

"Nggak ada hubungannya lah itu, sama sekali nggak ada hubungannya," kata Pratikno

Pemerintah Kurangi Pembangunan Pembangkit Listrik
Indonesia
Pemerintah Kurangi Pembangunan Pembangkit Listrik

Dalam RUPTL 2021-2030, pemerintah menargetkan pertumbuhan listrik hanya di kisaran 4,9 persen, turun jauh dibandingkan target pertumbuhan listrik dalam RUPTL periode sebelumnya yang dipatok di angka 6,4 persen.

Pemprov DKI Ancam Cabut Izin Perusahaan Farmasi Cemari Teluk Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Ancam Cabut Izin Perusahaan Farmasi Cemari Teluk Jakarta

Pemprov DKI mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan farmasi yang berani membuang limbah sembarangan hingga mencemari Teluk Jakarta.

Larangan Mudik Lebaran, Pemprov Jateng Siap Perketat Daerah Perbatasan
Indonesia
Larangan Mudik Lebaran, Pemprov Jateng Siap Perketat Daerah Perbatasan

Pekan ini akan rapatkan supaya nanti segera diputuskan

Soal Perayaan Ibadah Natal 2021, Gereja Katolik Ikuti Keputusan Pemerintah
Indonesia
Soal Perayaan Ibadah Natal 2021, Gereja Katolik Ikuti Keputusan Pemerintah

Persiapan sejumlah gereja dalam perayaan Natal saat PPKM Level 3 mendatang terus dilakukan.

Polda NTB Ungkap Motif Anggota Polsek Wanasaba Tembak Mati Rekan Kerjanya
Indonesia
Polda NTB Ungkap Motif Anggota Polsek Wanasaba Tembak Mati Rekan Kerjanya

Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan motif anggota Polsek Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, berinisial MN yang menembak mati rekan kerjanya, Brigadir Polisi Satu berinisial HT

Menag Pastikan Semua Calon Haji Jalani Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Menag Pastikan Semua Calon Haji Jalani Vaksinasi COVID-19

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan semua calon haji akan menjalani suntikan vaksin COVID-19.

PN Jaksel Gelar Sidang Upaya Kedua Rizieq Lolos dari Jerat Pidana
Indonesia
PN Jaksel Gelar Sidang Upaya Kedua Rizieq Lolos dari Jerat Pidana

Permohonan pertama praperadilan Rizieq Shihab telah ditolak.

Pakar Intelijen: Waspadai Kelompok Teroris Anti Calon Kapolri
Indonesia
Pakar Intelijen: Waspadai Kelompok Teroris Anti Calon Kapolri

Pemerintah perlu mewaspadai kelompok teroris yang anti terhadap calon Kapolri yang telah dipilih.

 Prabowo Ultah ke-70, Wagub DKI Minta Warga Doakan Selalu Sehat
Indonesia
Prabowo Ultah ke-70, Wagub DKI Minta Warga Doakan Selalu Sehat

Sejak kecil Prabowo tinggal berpindah-pindah tempat di luar negeri karena mengikuti tugas orang tuanya. Begitu juga dengan pendidikan dasar hingga menengahnya selalu berganti-ganti.