Baleg Setujui Harmonisasi Aturan Tentang 6 Provinsi Dibahas Panja Rapat di DPR. (Foto: dpr.go.id)

MerahPutih.com - Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat untuk menyelesaikan harmonisasi enam rancangan undang-undang (RUU) tentang provinsi di tingkat Panitia Kerja (Panja).

Keenam provinsi tersebut, yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi.

Baca Juga:

Baleg Tegaskan Tidak Ada Perubahan Substansial RUU TPKS

"Baleg DPR akan mengagendakan rapat Panja untuk melakukan harmonisasi RUU 6 provinsi pada hari Kamis (3/2)," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya dalam Rapat Baleg di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/2).

Willy berharap anggota atau pimpinan Komisi II DPR bisa mengikuti Rapat Panja tersebut.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan dukungannya terhadap harmonisasi RUU 6 provinsi yang merupakan usul Komisi II DPR.

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKB Nur Nadlifah setuju agar RUU 6 provinsi tersebut segera dibahas dan disetujui DPR menjadi UU. Namun, dia mengingatkan agar RUU tersebut jangan sampai menghilangkan karakteristik masing-masing provinsi sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

"Kami harap dalam RUU ini jangan sampai menghilangkan karakteristik provinsi dalam banyak hal," kata Nadlifah.

Anggota Baleg Fraksi PPP Syamsurizal menekankan, RUU tersebut harus memberikan perhatian serius terkait pembangunan desa, khususnya di Riau.

Ia memandang perlu pembangunan desa mendapatkan perhatian karena di Riau banyak berdiri perseroan terbatas (PT) dalam jumlah besar dan setiap 6 bulan sekali mengeluarkan dana tanggung jawab sosial (CSR) bagi masyarakat.

"Kami sarankan agar RUU ini disinkronkan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas," ujarnya.

Tim Tenaga Ahli Baleg DPR memaparkan hasil kajian terkait dengan enam RUU tentang provinsi yang diusulkan Komisi II DPR. Masukan tersebut, antara lain terkait dengan RUU Provinsi Riau, norma mengenai masyarakat hukum adat yang diatur dalam BAB V tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, sebaiknya mengatur terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat hukum adat.

Selain terkait dengan RUU Provinsi Jambi, dalam BAB V masih ada pembedaan antara masyarakat hukum adat melayu Jami dan kesatuan masyarakat hukum adat lainnya yang ada di Provinsi Jambi, seperti Suku Melayu dan Suku Anak Dalam.

Tim ahli juga menilai Pasal 49 RUU tentang Provinsi Riau perlu disinkronkan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Singkronisasi, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat. (Pon)

Baca Juga:

KSP Apresiasi Keputusan Baleg Jadikan RUU TPKS Inisiatif DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Fraksi PDIP Dukung Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan
Indonesia
Fraksi PDIP Dukung Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

PDIP mendukung rencana pembentukan panitia khusus (pansus) tragedi Kanjuruhan.

Transaksi E-Commerce Indonesia pada 2023 Bisa Capai Rp 600 Triliun
Indonesia
Transaksi E-Commerce Indonesia pada 2023 Bisa Capai Rp 600 Triliun

"Lebih dari setengah ekonomi digital kita ini berasal dari e-commerce sebetulnya. Bahkan tahun ini diperkirakan e-commerce bisa mencapai Rp 600-Rp 700 triliun, itu untuk semua jenis e-commerce," ujar Ketua Dewan Pembina Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) Rudiantara

DPR Setujui Penjualan Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515
Indonesia
DPR Setujui Penjualan Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515

DPR RI menyetujui penjualan kapal eks KRI Teluk Sampit-515. Persetujuan itu, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa,(29/3).

Jokowi Direncanakan Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-76 Bhayangkara
Indonesia
Jokowi Direncanakan Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-76 Bhayangkara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan memimpin upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-76 tersebut.

Kejagung Sebut Belum Temukan Aliran Dana ke Parpol dalam Kasus Ekspor CPO
Indonesia
Kejagung Sebut Belum Temukan Aliran Dana ke Parpol dalam Kasus Ekspor CPO

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan belum menemukan indikasi dugaan uang hasil dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengalir ke partai politik. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Supardi di Jakarta, Jumat.

Jelang P20 di Jakarta, Kapolda Metro Tak Ingin Tragedi Kanjuruhan Terulang
Indonesia
Jelang P20 di Jakarta, Kapolda Metro Tak Ingin Tragedi Kanjuruhan Terulang

Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran meminta anak buahnya melakukan persiapan matang melakukan pengamanan event internasional itu.

Minggu ini Pemerintah Salurkan BLT Migor Rp 300 Ribu, Begini Cara Cek Penerima
Indonesia
Minggu ini Pemerintah Salurkan BLT Migor Rp 300 Ribu, Begini Cara Cek Penerima

emerintah segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada penerima. Penyaluran sudah aktif mulai minggu ini dan berakhir sepekan sebelum Lebaran Idulfitri 2022.

KPK Harap Romahurmuziy Tidak Lagi Korupsi saat Kembali Terjun ke Politik
Indonesia
KPK Harap Romahurmuziy Tidak Lagi Korupsi saat Kembali Terjun ke Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara menanggapi kembalinya Romahurmuziy ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pria yang karib disapa Romy itu diangkat oleh PPP menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai.

Kapolri Minta Produsen Minyak Goreng Curah Tingkatkan Produksinya
Indonesia
Kapolri Minta Produsen Minyak Goreng Curah Tingkatkan Produksinya

Persoalan harga dan stabilitas minyak goreng masih menghantui warga di tanah air Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun terus turun ke sejumlah lapangan untuk meninjau langsung pabrik minyak goreng.

Imigrasi Tangkap Promotor Asal Korsel Terduga Penipuan Konser K-Pop
Indonesia
Imigrasi Tangkap Promotor Asal Korsel Terduga Penipuan Konser K-Pop

Seorang warga negara Korea Selatan (Korsel) dengan inisial PJ yang merupakan promoter konser K-pop We All Are One ditangkap Ditjen Imigrasi.