Baleg Selesaikan 118 DIM Perizinan Usaha di RUU Cipta Kerja Ilustrasi Rapat DPR. (Foto: dpr.go.id)

MerahPutih.com - Badan Legislasi DPR RI selesai membahas sebanyak 118 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Bab 3 mengenai perizinan berusaha di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Rabu (18/8).

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, pembahasan 118 DIM RUU Omnibus Law tersebut dilakukan bersama pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga dan Staf Ahli bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Perekonomian Elen Setiadi.

Dalam penjelasannya, pemerintah menyampaikan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan gedung merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan perizinan usahanya nantinya.

Pemerintah ingin membalikkan bisnis proses terkait IMB dari yang ada selama ini sebab masyarakat sering mengalami hambatan dalam pengurusan IMB, yaitu di mana ingin mengejar administrasinya, tetapi kekurangan dengan standar teknisnya.

Baca Juga:

Begini Keluhan Konsumen Saat Beli Rumah

Oleh karena itu, pemerintah ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menyiapkan standar teknis, kemudian bisnis prosesnya menyesuaikan. Dengan demikian, proses perizinan yang rumit terhadap IMB itu bisa lebih disederhanakan untuk menyiapkan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, dalam DIM pasal 23, 24, dan 25 RUU Cipta Kerja perihal ketentuan pemutusan sanksi terhadap pelanggaran, Supratman mengatakan pembahasan agar dilakukan kembali dalam rapat berikutnya bersama Tim Musyawarah (Timus).

Sementara itu, anggota Baleg DPR RI Bukhori Yusuf menyampaikan pada dasarnya pemerintah dalam rapat pembahasan bab perizinan berusaha, khususnya dalam hal perizinan bangunan dan gedung ingin lebih menekankan kepada spesifikasi dan kualifikasi bangunan agar memiliki ketangguhan, kenyamanan keamanan serta keselamatan bagi penghuninya yaitu manusia.

Ia menambahkan, ada sejumlah ketentuan persyaratan administratif tentang perizinan tersebut yang akan tetap memenuhi ketentuan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

"Oleh karena itu, seluruh ketentuan persyaratan administratif akan dijadikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang akan dibuat oleh pemerintah pusat namun eksekusinya oleh pemerintah daerah terkait," ujar Bukhori dikutif dari Antara.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta draf RPP NSPK segera disampaikan ke DPR terkait pasal-pasal tentang syarat administratif yang akan dihapus dan rencananya akan masuk draf RPP NSPK itu.

"Saya minta jaminan berupa ketentuan pasal yang menjamin bahwa ketentuan-ketentuan (desentralisasi dan otonomi daerah) tersebut harus menjadi arahan dalam menyusun NSPK," kata Bukhori.

Baca Juga:

Pulihkan Ekonomi, BI Berlakukan DP Nol Persen Bagi Kendaraan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Boyolali dan Klaten Diguyur Hujan Abu Vulkanik Gunung Merapi
Indonesia
Boyolali dan Klaten Diguyur Hujan Abu Vulkanik Gunung Merapi

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat Gunung Merapi mengeluarkan belasan kali awan panas guguran sepanjang Selasa (26/1) malam sampai Rabu (27/1) pagi.

Tak Perlu Kekuatan Besar Lawan KKB, Mahfud: Kita Hanya Hadapi Segelintir Orang
Indonesia
Tak Perlu Kekuatan Besar Lawan KKB, Mahfud: Kita Hanya Hadapi Segelintir Orang

Pangdam dan Kapolda diminta agar berkoordinasi dengan baik

Jadi Buron, Pelaku Tabrak Lari Pesepeda di Bundaran HI Diminta Serahkan Diri
Indonesia
Jadi Buron, Pelaku Tabrak Lari Pesepeda di Bundaran HI Diminta Serahkan Diri

Kepolisian sudah mengantongi identitas pengemudi mobil jenis Mercy series C300 penabrak pesepeda di kawasan Bundaran HI pagi tadi.

Warga Ditangkap Gegera Posting Guyonan Gus Dur, DPR Sebut Polisi Otoriter
Indonesia
Warga Ditangkap Gegera Posting Guyonan Gus Dur, DPR Sebut Polisi Otoriter

"Kok masih berani bilang negara demokrasi,” kritik Fadli

Update COVID-19 DKI Selasa (11/8): 26.662 Positif, 16.927 Orang Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Selasa (11/8): 26.662 Positif, 16.927 Orang Sembuh

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 8,4 persen

Pemprov DKI Dikritik Nekat Bawa Jenazah Saefullah ke Balai Kota
Indonesia
Pemprov DKI Dikritik Nekat Bawa Jenazah Saefullah ke Balai Kota

"Seseorang yang positif Corona seharusnya langsung dibawa dan dimakamkan segera sesuai protokol kesehatan masa pandemi COVID 19," kata Tigor

Kapolri Direncanakan Buka IT Road Safety Expo 2020
Indonesia
Kapolri Direncanakan Buka IT Road Safety Expo 2020

Kegiatan ini juga untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman semua pihak

Ini Komentar Gerindra Soal Pemerintah Gratiskan Vaksin COVID-19
Indonesia
Ini Komentar Gerindra Soal Pemerintah Gratiskan Vaksin COVID-19

Gerindra menyambut baik rencana pemerintah menggratiskan vaksin COVID-19 kepada seluruh rakyat.

Pidato Jokowi Hari Ini Dinilai Tak Sesuai Realita di Lapangan
Indonesia
Pidato Jokowi Hari Ini Dinilai Tak Sesuai Realita di Lapangan

Aspirasi dari warga negara semestinya menjadi catatan penting bagi negara

Anies Tiadakan Aturan Ganjil Genap di Pasar
Indonesia
Anies Tiadakan Aturan Ganjil Genap di Pasar

"Ganjil genap ditiadakan, tapi jumlah orang masuk pasar akan dikendalikan," tutupnya.