Baleg Belum Terima Surat Resmi Fraksi Tolak Revisi UU Pemilu Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu).

MerahPutih.com - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunggu keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR terkait Rancangan Undang-Undang Pemilu, terkait masuk atau tidaknya RUU Tersebut pada Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Sekarang tinggal keputusan Bamus apakah dilanjutkan (pengambilan keputusan Prolegnas 2021) ke Rapat Paripurna atau dikembalikan ke Baleg untuk rapat ulang," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengatakan di Jakarta, Selasa (10/2).

Baca Juga:

PPP Nilai UU Pemilu Tidak Perlu Direvisi

Rapat Bamus pada Selasa (9/2) dikabarkan, tidak menyepakati membawa Prolegnas 2021 ke Rapat Paripurna DPR RI sehingga tidak bisa disahkan di Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2020-2021.

Baidowi mengatakan, ada beberapa langkah yang bisa diambil terkait RUU Pemilu, pertama Bamus DPR memerintahkan Baleg melakukan rapat ulang. Kedua menurut dia, pengusul RUU Pemilu yaitu anggota Komisi II DPR menarik draf RUU tersebut.

"Segala kemungkinan bisa terjadi, namun harus sesuai prosedur yang berlaku," ujarnya dikutip Antara.

Politisi PPP menjelaskan, hingga saat ini Pimpinan Baleg DPR belum menerima surat resmi dari fraksi-fraksi yang menyatakan menolak pembahasan RUU Pemilu, Baleg DPR memang diberikan tugas untuk mengharmonisasi RUU Pemilu namun hal itu tidak bisa dilakukan karena Prolegnas 2021 belum disahkan di tingkat Paripurna.

Baidowi menjelaskan, Baleg baru melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang pakar untuk meminta masukan terkait RUU Pemilu.

Baleg DPR
Baleg DPR. (Foto: dpr.go.id)

"Mengundang pakar hanya meminta masukan terkait RUU Pemilu, dan itu tidak masalah. Baleg belum bisa melakukan harmonisasi RUU karena menunggu pengesahan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 di Rapat Paripurna DPR," katanya.

Sikap fraksi saat ini, berbeda terkait RUU Pemilu, ada yang menerima dan menolak. Fraksi-fraksi yang menolak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.

Sementara itu, fraksi yang ingin adanya revisi adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS. (*)

Baca Juga:

PKS Ngotot UU Pemilu Perlu Revisi UU Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Apresiasi Putusan PT DKI Perberat Hukuman Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Apresiasi Putusan PT DKI Perberat Hukuman Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukuman eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara

Pabrik Semen Bakal Jadi Tempat Pembakaran Limbah Medis COVID-19
Indonesia
Pabrik Semen Bakal Jadi Tempat Pembakaran Limbah Medis COVID-19

Pabrik semen yang tersebar di berbagai wilayah untuk dapat membantu pemusnahan limbah B3 medis mengingat tungku pembakaran/kiln semen bisa mencapai suhu di atas 1.200 derajat Celcius.

Peningkatan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Jombang
Foto
Peningkatan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Jombang

Petugas memakamkan jenazah pasien covid-19 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jombang

Identitas 11 Siswa di Ciamis yang Tewas saat Susuri Sungai
Indonesia
Identitas 11 Siswa di Ciamis yang Tewas saat Susuri Sungai

Sebanyak 11 siswa MTs Harapan Baru Ciamis yang tewas saat kegiatan menyusuri Sungai Cileueur, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (15/10) berhasil diidentifikasi.

Sepanjang 2020, Belasan Anggota Polda Jateng Diberhentikan Tidak Hormat
Indonesia
Sepanjang 2020, Belasan Anggota Polda Jateng Diberhentikan Tidak Hormat

Polda Jawa Tengah telah menghentikan tidak hormat sebanyak 18 anggota sepanjang 2020.

Anies Diminta Prioritaskan Pembukaan Sekolah Dibanding Tempat Karaoke
Indonesia
Anies Diminta Prioritaskan Pembukaan Sekolah Dibanding Tempat Karaoke

Anak Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) ini mempertanyakan kebijakan orang nomor satu di DKI ini. Yang dinilainya tak berpihak pada dunia pendidikan.

Luhut Klaim Penurunan Kasus Positif COVID-19 'Hasil' PPKM Darurat Bakal Terlihat
Indonesia
Luhut Klaim Penurunan Kasus Positif COVID-19 'Hasil' PPKM Darurat Bakal Terlihat

Pemerintah juga menjamin adanya penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat

Diminta Pecat Anggota Dishub Peras Sopir Bus, Wagub: Tidak Bisa Sembarangan
Indonesia
Diminta Pecat Anggota Dishub Peras Sopir Bus, Wagub: Tidak Bisa Sembarangan

Pemprov mengungkapkan, ada dua oknum Dishub DKI yang terbukti memeras sopir bus pengantar peserta vaksin diberhentikan dari jabatan.

AstraZeneca Bantah Tuduhan Vaksin COVID-19 Mengandung Babi
Indonesia
AstraZeneca Bantah Tuduhan Vaksin COVID-19 Mengandung Babi

Pihak AstraZeneca membantah informasi yang menyebut vaksn COVID-19 produksi mereka mengandung tripsin babi.

Keren! LBH Baru Ini Didirikan untuk Berikan Layanan Gratis kepada Masyarakat Kecil
Indonesia
Keren! LBH Baru Ini Didirikan untuk Berikan Layanan Gratis kepada Masyarakat Kecil

LBH yang diberi nama Cahaya Keadilan Rakyat (Cakra) ini akan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kecil yang membutuhkan secara gratis.