Bakal Proses Hukum Rizieq, Jaksa Jamin Tak Lakukan Penzaliman Rizieq Shihab. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Tersangka kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan, Rizieq Shihab bakal menjalani persidangan.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana membentuk tim terdiri dari 16 jaksa untuk menyidangkan kasus Rizieq Shihab.

Baca Juga

Kubu Rizieq Siapkan Raja Dangdut Jadi Saksi Ahli

"Kami akan melihat perkara ini secara jernih dan obyektif karena bagi kami proses penegakan hukum harus dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tidak melakukan penzaliman siapapun," kata Fadil kepada wartawan, Selasa (26/1).

Kejaksaan Agung sangat berhati-hati memahami petunjuk yang diberikan Mabes Polri. Terutama, perkara kasus Rizieq. Baik terkait kasus kerumunan serta kasus-kasus lain.

"Sehingga kami hati-hati baca berkas dan beri petunjuk dan koordinasi baik dengan Mabes Polri," katanya.

Pada kasus kerumunan di Petamburan, Rizieq ditetapkan sebagai tersangka pada 14 November 2020.

Ia diduga melanggar Pasal 160 KUHP. Pasal itu berbunyi tentang penghasutan kepada masyarakat supaya melakukan perbuatan pidana sehingga terjadi kedaruratan kesehatan di masyarakat.

Rizieq
Rizieq Shihab. Foto: ANTARA

Rizieq juga diduga melanggar Pasal 216 KUHP yang berbunyi tentang ketidakpatuhan terhadap undang-undang.

Sedangkan pada kasus kerumunan di Megamendung, Rizieq diumumkan menjadi tersangka pada Desember 2020. Dalam kasus ini, polisi hanya menetapkan satu tersangka karena acara di Megamendung digelar tanpa kepanitiaan.

Dalam kasus itu, polisi menjerat Rizieq Shihab dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Pasal 216 KUHP.

Kasus terakhir ialah perkara tes usap di RS Ummi Bogor. Kasus ini bermula saat Rizieq dirawat di RS Ummi dan melakukan tes usap pada 27 November 2020.

Baca Juga

Penjelasan Polisi Terkait Kondisi Kesehatan Rizieq Shihab

Rizieq melakukan tes usap bukan dengan pihak rumah sakit, melainkan lembaga Mer-C. Satgas COVID-19 Kota Bogor mempersoalkan lantaran hal tersebut tidak sesuai prosedur.

Akhirnya, pemerintah melaporkan rumah sakit ke kepolisian. Satgas menganggap RS Ummi Bogor menghalang-halangi tugas Satgas COVID-19. Ia bersama menantunya, Hanif Alatas, dan Direktur Utama RS Ummi Bogor Andi Tatat ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Januari 2021. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapal Pencuri Ikan Berbendera Malaysia Ditangkap di Selat Malaka dan Laut Sulawesi
Indonesia
Kapal Pencuri Ikan Berbendera Malaysia Ditangkap di Selat Malaka dan Laut Sulawesi

Sebanyak tiga kapal asing berbendera Malaysia itu ditangkap di kawasan perairan yang berbeda-beda.

Komnas HAM Dinilai Berat Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK
Indonesia
Komnas HAM Dinilai Berat Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

Komnas HAM diprediksi berat untuk memproses pengaduan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Luhut Bakal Ceburin Warga Pulang dari Luar Negeri ke Karantina Terpusat
Indonesia
Luhut Bakal Ceburin Warga Pulang dari Luar Negeri ke Karantina Terpusat

Kedisiplinan menjadi salah satu kunci pengentasan kasus COVID-19, termasuk dengan persoalan kebijakan karantina.

Tanggapi Ulah Jakmania, Gibran: Di Solo Tidak Ada Konvoi Suporter
Indonesia
Tanggapi Ulah Jakmania, Gibran: Di Solo Tidak Ada Konvoi Suporter

"Kalau pada akhirnya ada kerumunan suporter di Jakarta, itu bukan urusan saya. Yang jelas Solo sudah sukses adakan final Piala Menpora dengan aturan protokol kesehatan yang ketat," katanya.

Ronde Pertama, 173.329 Guru Honorer Diangkat Jadi PPPK
Indonesia
Ronde Pertama, 173.329 Guru Honorer Diangkat Jadi PPPK

Tiap guru honorer diberi tiga kali kesempatan ambil tes seleksi

Diperiksa Polisi, Putra Ahok Bantah Aniaya Ayu Thalia
Indonesia
Diperiksa Polisi, Putra Ahok Bantah Aniaya Ayu Thalia

"Jelas kita bantah semuanya, kita atau klien saya tidak pernah melakukan hal yang berkaitan dengan sentuhan fisik di dalam atau luar mobil," tutur Ramzy.

Anies Diminta Ikuti Usulan Jokowi Soal Kebijakan Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Anies Diminta Ikuti Usulan Jokowi Soal Kebijakan Sekolah Tatap Muka

Uji coba tatap muka kedua yang tengah berjalan di ibu kota juga harus jadi rujukan

DPRD DKI Nilai Pemprov Salah Kaprah dalam Uji Emisi
Indonesia
DPRD DKI Nilai Pemprov Salah Kaprah dalam Uji Emisi

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terus melakukan kegiatan uji emisi gas buang kendaraan bermotor sejak tahun lalu.

Ketidakrataan Vaksinasi di Jabar Jadi Sorotan, Ketua DPD: Jangan Sampai Turunkan Gairah Masyarakat
Indonesia
Jaksa Sebut Juliari Batubara Perintahkan Pejabat Kemensos Potong Fee Bansos
Indonesia
Jaksa Sebut Juliari Batubara Perintahkan Pejabat Kemensos Potong Fee Bansos

Juliari juga memerintahkan Adi Wahyono berkoordinasi dengan tim teknis menteri sosial