Bakal Dilaporkan Balik Novel, Politikus PDIP: Harus Bilang Wow Gitu? Politikus PDIP Dewi Tanjung di Polda Metro Jaya (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewi Tanjung mengaku tak ambil pusing dengan rencana Tim Penasihat Hukum penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan yang berencana melaporkan balik dirinya.

“Ya enggak apa apalah," kata Dewi di Mapolda Metro Jaya, Senin (11/11).

Baca Juga:

LPSK: Novel Baswedan Tak Bisa Dituntut

Dia tak mempermasalahkan tindakan tersebut. Menurut Dewi, membuat laporan ke polisi adalah hak setiap warga negara. Untuk itu, ia tak bisa melarang keinginan mempolisikan dirinya.

"Masa saya harus bilang wow gitukan? masa saya harus kaget. Saya sudah tahu yakan,” katanya lagi.

Anggota Tim Kuasa Hukum Novel, Saor Siagian menyebut, Dewi telah melakukan kebohongan atau pelaporan palsu, karena menyebut peristiwa penyiraman air keras sebagai sesuatu yang direkayasa.

"Tim kuasa hukum sepakat, kemudian diminta oleh Novel, segera juga melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, kami akan melakukan pelaporan terhadap pidananya. Mungkin, minggu depan akan kita lakukan pelaporan ini," kata Saor.

Dewi Tanjung mengaku tak kenal Novel Baswedan
Kader PDIP Dewi Tanjung di Polda Metro Jaya (MP/Kanu)

Menurut Saor, kebohongan yang dilakukan Dewi dalam laporannya, dapat dilihat dari sejumlah peristiwa. Seperti dengan hasil Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM dan Tim Gabungan bentukan Polri, yang sepakat bahwa Novel diserang dengan air keras.

Untuk diketahui, Dewi Tanjung membuat laporan polisi pada Rabu 6 November lalu.

Baca Juga:

Kader PDIP Dewi Tanjung Diperiksa Polisi Karena Laporkan Dugaan Rekayasa Kasus Novel

Menurut dia, kasus yang membuat mata sebelah kiri Novel hampir buta itu hanya sandiwara. Laporan Dewi itu bernomor LP/7171/XI/2019/PMJ/Dit. Krimsus. Novel dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong melalui media elektronik.

Dalam pasal yang disangkakan, yaitu Pasal 26 ayat (2) juncto Pasal 45 A Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 A ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH