Bakal Ada Penyesuaian Gaji, Karyawan Pertamina Batal Mogok Kerja Ilustrasi pegawai Pertamina. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Rencana mogok kerja yang dikeluarkan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) bakal dilaksanakan. Pengurus serikat pekerja telah mencabut surat pemberitahuan mogok kerja nasional yang sempat dilayangkan pada 17 Desember 2021.

Pembatalan mogok kerja itu seiring telah dilaksanakannya tahapan-tahapan komunikasi dan audiensi antara Direksi Pertamina dengan serikat pekerja dan menghasilkan kesepakatan bersama.

Baca Juga:

Guru Besar UI Tanggapi Rencana Mogok Kerja Serikat Pekerja Pertamina

"Tertanggal 28 Desember 2021 dengan disaksikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dengan ini disampaikan bahwa FSPPB menyampaikan pencabutan surat Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH tanggal 17 Desember 2021 perihal pemberitahuan mogok kerja," tulis FSPBB dalam surat pencabutan mogok kerja di Jakarta, Rabu (29/12).

Direksi Pertamina dan FSPPB telah menghasilkan tiga poin kesepakatan bersama yang membuat, kedua belah pihak sepakat memperbaiki kualitas komunikasi dan dialog ke arah yang lebih konstruktif serta produktif.

Lalu, kesepakatan kedua adanya perjanjian penyesuaian gaji karena sejak tahun 2020 seluruh pekerja Pertamina tidak mendapatkan kenaikan gaji dan kementerian Ketenagakerjaan akan memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan terkait kesepakatan penyesuaian gaji tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan mediasi antara Direksi Pertamina dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) di Jakarta, Selasa (28/12/2021). (ANTARA/HO-Kementerian Ketenagakerjaan)
Kementerian Ketenagakerjaan melakukan mediasi antara Direksi Pertamina dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) di Jakarta, Selasa (28/12/2021). (ANTARA/HO-Kementerian Ketenagakerjaan)

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan, penyesuaian gaji 2021 dan 2022 akan diwujudkan dan diimplementasikan kepada seluruh pekerja Pertamina pada April tahun depan.

Selain itu, kesepakatan ketiga berupa pemberian kebebasan kepada FSPPB dalam mengekspresikan keinginan mereka dengan tetap mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama.

Sebelumnya, FSPPB berencana melakukan aksi mogok kerja selama 10 hari terhitung mulai 29 Desember 2021 sampai 7 Januari 2022. Alasan mogok kerja itu karena serikat pekerja menilai perseroan gagal membangun hubungan harmonis dengan para pekerja. (Asp)

Baca Juga:

Ancam Mogok Kerja, DPR Ingatkan Pekerja Pertamina Tahan Diri

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: SPBU Sudah Tidak Layani Penjualan Pertalite
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: SPBU Sudah Tidak Layani Penjualan Pertalite

Apabila masyarakat ingin mendapatkan informasi tentang produk dan layanan pertamina. dapat menghubungi call center 135.

Pembiayaan IKN Gunakan Skema APBN Jangka Panjang
Indonesia
Pembiayaan IKN Gunakan Skema APBN Jangka Panjang

Pembangunan ibu kota negara (IKN) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tenor jangka panjang.

[HOAKS atau FAKTA] Bantuan Dana Kesehatan dan Modal Usaha dari BPJS Kesehatan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Bantuan Dana Kesehatan dan Modal Usaha dari BPJS Kesehatan

Beredar pesan melalui SMS dengan pesan mengenai dana bantuan kesehatan & modal usaha dari Pusat BPJS Kesehatan.

Waspada, 23 Pintu Tol Ini Berpotensi Jadi Titik Kemacetan saat Mudik
Indonesia
Waspada, 23 Pintu Tol Ini Berpotensi Jadi Titik Kemacetan saat Mudik

Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Brigjen Chryshnanda Dwilaksana mengatakan, 23 pintu tol tersebut tersebar di wilayah Polda Banten, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur dan Polda Jawa Tengah. Pihaknya tengah menyiapkan sejumlah cara bertindak.

Sampai September, 70.000 Warga Solo Belum Divaksin
Indonesia
Sampai September, 70.000 Warga Solo Belum Divaksin

Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo mencatat sebanyak 70.000 warga dari berbagai umur belum divaksin sama sekali. Hal itu menjadi catatan Pemkot Solo karena mereka rawan terpapar corona.

Ketua KPK Tegaskan Penangkapan Azis Syamsuddin Sesuai Aturan
Indonesia
Ketua KPK Tegaskan Penangkapan Azis Syamsuddin Sesuai Aturan

Dalam aturan itu juga disebut penahanan boleh dilakukan jika ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara

Kota Surabaya Punya PR Cetak 15 Ribu KTP Elektronik
Indonesia
Kota Surabaya Punya PR Cetak 15 Ribu KTP Elektronik

Dalam sehari, Pemkot Surabaya bisa menerima 800 sampai 1.000 permintaan pembuatan KTP elektronik.

Persiapan Umrah, Calon Jemaah Diminta Untuk Ikut Vaksinasi
Indonesia
Persiapan Umrah, Calon Jemaah Diminta Untuk Ikut Vaksinasi

Saat ini ada sekitar lima juta lebih calon haji yang masuk daftar tunggu di Indonesia, belum lagi umrah yang jumlahnya juga sangat banyak.

Solidaritas Sosial Warga Bandung Diharapkan Redam Konflik selama Pandemi
Indonesia
Solidaritas Sosial Warga Bandung Diharapkan Redam Konflik selama Pandemi

Demonstrasi di Bandung dilakukan massa cukup besar dilakukan para pemuda dan ojek online yang menentang PPKM Darurat. Sejumlah orang diamankan kepolisian dalam unjuk rasa berakhir ricuh itu.

PAN Angkat Suara Jadi 'Partai Nasakom' Berdasarkan Survei
Indonesia
PAN Angkat Suara Jadi 'Partai Nasakom' Berdasarkan Survei

Viva Yoga menilai hal itu sangat aneh