Baintelkam Cium Adanya Penyelewengan Dana Otonomi Khusus Papua Papua. (Foto: Tangkapan Layar)

MerahPutih.com- Polri menduga adannya dugaan penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat. Pemerintah telah menggelontorkan dana hingga Rp126 triliun.

Modus penyelewengan ini disebut beragam seperti pemborosan penggunaan anggaran, hingga penggelembungan atau mark up terhadap pengadaan fasilitas umum di Papua.

“Sudah Rp 93 triliun dana digelontorkan untuk Papua dan Rp 33 triliun untuk Papua Barat. Namun ada permasalahan penyimpangan anggaran,” kata Karoanalis Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Brigjen Achmad Kartiko dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2021 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (17/2).

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Pisahkan Aturan Otsus Papua dan Papua Barat

Dia menerangkan, dugaan penyelewengan ini sudah tercium oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan penggunaan tidak untuk peruntukannya. Disamping itu, ada nilai yang dikeluarkan untuk sebuah fasilitas kerap terlampau tinggi dibanding harga normal.

Selain itu, ada temuan pula laporan fiktif pembayaran sejumlah bangunan di Papua senilai Rp 1,8 triliun. Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp 9,67 miliar.

"Kondisi ini harus segera diselesaikan agar tidak lagi terjadi penyelewengan anggaran. Dengan begitu, tujuan dikeluarkan dana otsus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Baray bisa terwujud. Otonomi khusus Papua sejatinya adalah untuk penyelesaian konflik di tanah Papua,” ungkapnya.

Ilustrasi Uang. (Foto: Antara)
Ilustrasi Uang. (Foto: Antara)

Saat ini perpanjangan dana Otsus Papua Jilid II menuai pro kontra di tengah-tengah masyarakat Papua. Berbagai aksi demonstrasi dan petisi penolakan Otsus bagi Papua pun marak.

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua sudah disepakati Badan Legislasi DPR dan Kementerian Hukum dan HAM untuk masuk ke program legislasi nasional (Prolegnas).

Dalam beleid itu, pemerintah mengatur tentang kenaikan plafon alokasi dana otonomi khusus menjadi 2,25 persen. Kenaikan dana ini termaktub dalam Pasal 34 ayat 3 huruf e RUU Otsus Papua. Alokasi dana Otsus ini naik sebesar 0,25 persen dibandingkan dana Otsus Papua 20 tahun belakangan yang hanya 2 persen. (Knu)

Baca Juga:

Ini Susunan Keanggotaan Pansus RUU Otonomi Khusus Papua

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Tunggu Hal Ini Terkait Wajib WFH 75 Persen Karyawan Swasta
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Hal Ini Terkait Wajib WFH 75 Persen Karyawan Swasta

Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan memberlakukan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen bagi karyawan swasta di wilayah Ibu Kota.

Grafik COVID-19 Terus Bertambah, Status KLB Kota Solo Diperpanjang
Indonesia
Grafik COVID-19 Terus Bertambah, Status KLB Kota Solo Diperpanjang

Hasil evaluasi tersebut diputuskan KLB Solo diperpanjang sampai tanggal 7 Juni mendatang atau selama 9 hari.

 KPK Fasilitasi Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Korupsi Jiwasraya
Indonesia
KPK Fasilitasi Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Korupsi Jiwasraya

Hal ini dilakukan KPK sebagai bagian dari koordinasi dan kerja sama KPK dengan aparat penegak hukum lainnya dalam memberantas korupsi.

Dirjen Otda Sebut Kunjungan ke Timika Tak Terkait Papua Tengah
Indonesia
Dirjen Otda Sebut Kunjungan ke Timika Tak Terkait Papua Tengah

Rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sampai saat ini belum dilakukan lantaran masih akan dilakukan revisi terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penumpang Pertama Sriwijaya Air SJ 182 yang Berhasil Teridentifikasi
Indonesia
Penumpang Pertama Sriwijaya Air SJ 182 yang Berhasil Teridentifikasi

Okky Bisma berstatus pelajar/mahasiswa dan beralamat di Jakarta

Kementerian PUPR Gelontorkan Rp417 Miliar Buat Venue Piala Dunia U-20
Indonesia
Kementerian PUPR Gelontorkan Rp417 Miliar Buat Venue Piala Dunia U-20

Semua renovasi yang dilakukan untuk memenuhi syarat standar minimum dari FIFA untuk dapat dijadikan tempat pertandingan Piala Dunia U-20.

APPBI Klaim Seluruh Mal di Jakarta Sudah Siapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
APPBI Klaim Seluruh Mal di Jakarta Sudah Siapkan Protokol Kesehatan

Baik dari kapasitas lift yang dibatasi, sampai excalator

Ini Kata TNI AL Soal Penemuan Drone Bawah Laut Milik Asing
Indonesia
Ini Kata TNI AL Soal Penemuan Drone Bawah Laut Milik Asing

Kepala Staf Angkatan Lauy Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, drone bawah laut diduga milik asing yang ditemukan nelayan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, merupakan seaglider untuk riset bawah laut.

Perampasan Aset Koruptor Lebih Timbulkan Efek Jera Dibandingkan Hukuman Mati
Indonesia
Perampasan Aset Koruptor Lebih Timbulkan Efek Jera Dibandingkan Hukuman Mati

Peneliti PUKAT UGM, Yuris Rezha Kurniawan mengatakan, pengambilan aset pelaku koruptor lebih menimbulkan efek jera ketimbang hukuman mati.

Otto Hasibuan Menang Gugatan Tunggakan Utang Fee Pengacara Djoko Tjandra
Indonesia
Otto Hasibuan Menang Gugatan Tunggakan Utang Fee Pengacara Djoko Tjandra

Selama ini ada pandangan bahwa advokat selalu merugikan kliennya