MerahPutih.com - Investasi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau menjadi sorotan publik setelah adanya konflik dengan warga setempat.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus untuk investor yang akan berinvestasi di Rempang.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (2/10), Bahlil mengatakan investor asal Tiongkok itu bisa digaet setelah melakukan komunikasi intens sebelumnya.
Baca Juga:
Jokowi Bisa Keluarkan Keppres Untuk Atasi Masalah Rempang
Bahkan, Bahlik mengklaim sempat datang langsung ke Negeri Tirai Bambu untuk mengecek langsung perusahaan tersebut.
"Jangan ada persepsi seolah-olah untuk investasi Rempang itu perlakuannya khusus dengan yang lain. Kalau Kementerian Investasi enggak seperti itu. Kenapa? Karena perwakilan saya, tim saya di Tiongkok, itu sudah melakukan pertemuan berbulan-bulan, berkali-kali, dan tim saya berikan rekomendasi untuk mengecek perusahaan ini," katanya, seperti dikutip Antara.
Menurut Bahlil, pengembangan investasi di Rempang, merupakan upaya pemerintah dalam menggalakkan hilirisasi.
Baca Juga:
Jokowi Dorong Konflik Rempang Diselesaikan Secara Kekeluargaan
Pemerintah menilai, perlu memperluas cakupan hilirisasi setelah sukses dengan nikel melalui hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika di Batam.
Pasir kuarsa atau pasir silika merupakan bahan baku kaca dan solar panel yang saat ini menjadi salah satu pilihan sumber energi terbarukan.
Bahlil pun menilai, investor asal Tiongkok tersebut, yakni Xinyi Group, merupakan mitra strategis untuk mendukung pengembangan hilirisasi pasir kuarsa, sehingga setelah mengunjungi pabriknya, Bahlil pun meminta mereka untuk bisa berinvestasi di tanah air.
"Sekali lagi saya clear-kan, kami tidak pernah membeda-bedakan perusahaan-perusahaan mana (yang akan berinvestasi)," katanya. (*)
Baca Juga:
Klaim Rugi Indonesia Jika Xinyi Glass Holding Gagal Investasi di Rempang
