Bahlil Bicara Pilpres 2024, HNW Tegaskan Jabatan Presiden Bukan Domain Pengusaha Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto : www.mpr.go.id)

Merahputih.com - Pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut sejumlah pelaku usaha berharap Pilpres 2024 ditunda menuai polemik.

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menilai, wacana tersebut selain tak sesuai dengan ketentuan konstitusi (UUD NRI 1945), juga tak kondusif bagi iklim berusaha.

Menurut pria yang akrab disapa HNW ini, usulan tersebut memantik polemik yang bisa hadirkan ketidakpastian hukum sehingga gerak ekonomi dan investasi tidak kondusif untuk berkembang.

Baca Juga:

Politikus Demokrat Sebut PPHN Cukup Diatur UU Tidak Perlu Amandemen UUD

“Karena ketentuan soal masa jabatan Presiden itu bukanlah domainnya Pengusaha, melainkan UUD 1945. Aturan-aturannya pun sangat jelas dan tegas," kata HNW dalam keteranganya, Selasa (11/1).

HNW mengingatkan, dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 hanya membolehkan Presiden menjabat maksimal dua periode, dan pasal 22E mengamanatkan agar Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"Artinya sudah fixed, tidak ada alternatif konstitusional untuk perpanjangan menjadi 3 periode, maupun penambahan 3 tahun untuk periode ke dua karena itu tidak sesuai dengan Konstitusi,” papar HNW.

Apalagi, untuk bisa mengubah ketentuan UUD itu, kewenangannya sesuai dengan UUD adanya di MPR (pasal 37), dan di MPR tidak ada agenda perubahan UUD untuk memperpanjang masa jabatan Presiden.

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)
Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

Dan tidak ada satu pun anggota MPR yang mengusulkan perubahan itu, padahal UUD mengatur jumlah syarat minimal jumlah pengusul yaitu 1/3 anggota MPR yaitu 237 Anggota MPR.

Ia meminta, ketentuan Konstitusi ini harus ditaati dan dihormati semua warga, termasuk dari kalangan pengusaha. Apalagi pandemi COVID-19 juga terjadi di semua negara demokratis, seperti Amerika Serikat, Iran, New Zealand, dengan segala dampak sosial dan ekonominya.

"Tapi tak ada yang karena alasan ekonomi akibat COVID-19 kemudian mengubah konstitusinya untuk menambahkan masa jabatan bagi Presiden” ujar HNW.

Menurut Hidayat, usulan tersebut justru akan merugikan dunia usaha sendiri, lantaran akan bisa memunculkan ketidakpastian hukum, sesuatu yang tidak disukai oleh dunia usaha.

Belum lagi polemik yang timbul di masyarakat bisa memberikan guncangan pada stabilitas sosial-politik yang berdampak negatif ke dunia usaha di Indonesia juga.

“Usulan tersebut justru paradoks dengan tradisi dunia usaha yang selama ini justru menuntut hadirnya kepastian hukum, agar bisnis dan investasi lancar,” lanjutnya.

Baca Juga

Pulang dari Liberia, Warga Pademangan Positif Omicron

Apalagi, lanjut Hidayat, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia dan survey-survey lainnya, mayoritas masyarakat Indonesia menolak perpanjangan masa jabatan Presiden.

Penolakan tersebut terjadi lebih tinggi di kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan soal ketentuan masa jabatan Presiden sebagaimana yang tercantum di Konstitusi.

Jika ada yang menginginkan perpanjangan periode Presiden dan penundaan Pemilu karena faktor ekonomi, maka tentu wawasan kebangsaan dan pemahaman konstitusinya perlu ditingkatkan.

"Kami di MPR siap untuk mensosialisasikan pemahaman berkonstitusi secara benar itu kepada dunia usaha,” ujarnya.

HNW juga mengingatkan bahwa selama pandemi COVID-19, dunia usaha sudah ‘dimanjakan’ oleh APBN melalui beragam bantuan dan insentif yang jumlahnya meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021.

Pada tahun 2020, anggaran PEN untuk Korporasi-UMKM dan insentif usaha sebesar Rp 170 Triliun. Pada tahun 2021, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp 230 Triliun.

Baca Juga:

Soal Amandemen Konstitusi, Politisi Golkar Singgung Kudeta di Guinea

Ia berharap, keberpihakan Negara kepada dunia usaha tersebut seharusnya membuat dunia usaha membalas dengan kontribusi nyata bangkitnya ekonomi dan lancarnya investasi.

"Tidak malah melemparkan usulan yang kontroversial, polemis, menabrak konstitusi dan karenanya tidak kondusif untuk memperbaiki dunia usaha," tutup HNW. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Besok Jokowi Tinjau Posko Korban Erupsi Gunung Semeru
Indonesia
Besok Jokowi Tinjau Posko Korban Erupsi Gunung Semeru

Presiden Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi korban erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang pada Selasa (6/12).

Lima Terduga Teroris di Sulsel dan Sulteng Ditangkap Densus 88
Indonesia
Lima Terduga Teroris di Sulsel dan Sulteng Ditangkap Densus 88

"Penangkapan Jumat tanggal 20 agustus 2021. Penangkapan dilakukan terhadap 5 tersangka di dua provinsi," ungkap Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan

Jokowi Blusukan Bagi-Bagi Uang Rp 1,2 Juta ke Pedagang Pasar Penfui
Indonesia
Jokowi Blusukan Bagi-Bagi Uang Rp 1,2 Juta ke Pedagang Pasar Penfui

Jokowi turun dari Mobil RI 1 dan langsung menyambangi pedagang yang berjualan di dalam Pasar Penfui.

Telat Dibayarkan, Kemenkeu Talangi Insentif Nakes Kewajiban Daerah
Indonesia
Telat Dibayarkan, Kemenkeu Talangi Insentif Nakes Kewajiban Daerah

protes rumah sakit terkait pembayaran klaim perawatan COVID-19 pun semakin berkurang. Diharapkan memasuki semester II-2021, pembayaran klaim akan semakin lancar dan tetap akuntabel.

'Orang Dalam' Presiden Jadi Timsel KPU-Bawaslu, Pengamat: Langgar UU
Indonesia
'Orang Dalam' Presiden Jadi Timsel KPU-Bawaslu, Pengamat: Langgar UU

Pertanyaan ini logis karena memang setidaknya ada empat nama di dalam Timsel yang jabatannya berada di bawah struktur presiden.

Jabar Juara Umum PON Papua, Emas Terakhir dari Cabor Renang
Indonesia
Jabar Juara Umum PON Papua, Emas Terakhir dari Cabor Renang

Atlet renang menyumbangkan medali terkhir untuk kontingen Jabar di PON Papua XX/2021.

Pelaku Ujaran Kebencian saat Pemilu bakal Diseret ke Ranah Hukum
Indonesia
Pelaku Ujaran Kebencian saat Pemilu bakal Diseret ke Ranah Hukum

"Sekali dua kali masih melakukan tindakan yang sama, maka upaya penegakan hukum harus dilakukan. Agar tidak terjadi lagi kegiatan seperti itu," terangnya.

Pemkot Bandung Pecat Pemikul Jenazah TPU Cikadut karena Dugaan Pungli
Indonesia
Pemkot Bandung Pecat Pemikul Jenazah TPU Cikadut karena Dugaan Pungli

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memecat seorang pemikul jenazah di TPU Khusus COVID-19, Cikadut, berinisial R karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada keluarga korban COVID-19.

IM57+ Institute Dukung Eks Pegawai KPK Dirikan Parpol Baru
Indonesia
IM57+ Institute Dukung Eks Pegawai KPK Dirikan Parpol Baru

IM57+ Institute adalah wadah yang dibentuk 57 pegawai KPK yang dipecat Firli Bahuri Cs