Bahas Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun, DPR Bakal Gelar Rapat dengan PPATK Besok Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Jaka/jk

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (21/3).

Sementara, lanjut dia, rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk membahas agenda yang sama akan dilakukan pada Jumat (24/3).

Baca Juga:

Komisi XI DPR Sepakati Perry Warjiyo Kembali Jadi Gubernur BI

"Dengan PPATK besok, dan Menkopolhukam rencananya Jumat," kata Dasco di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin.

Dasco mengatakan bahwa alasan rapat kerja Komisi III DPR dengan PPATK dan Menkopolhukam yang sedianya digelar pada hari ini menjadi diundur karena mencocokkan jadwal kedua pimpinan tersebut.

Adapun, lanjut dia, akan ada hari libur nasional yakni Hari Raya Nyepi 2023 dan cuti bersama yang jatuh pada 22 dan 23 Maret.

"Jadi sebenarnya tidak ada isu dan ini hanya mencocokkan waktu," ujarnya.

Dasco enggan membeberkan pendalaman yang akan dilakukan terhadap PPATK dan Menkopolhukam, dan menyerahkan kepada Komisi III DPR selaku komisi terkait.

"Biar komisi teknis yang akan mendalami mengenai isu tersebut," ucapnya.

Baca Juga:

Proses Naturalisasi 3 Pemain Timnas Indonesia U-20 Disetujui Komisi X DPR

Sebelumnya, Jumat (10/3), Menkopolhukam Mahfud MD sempat mengatakan bahwa temuan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kemenkeu periode 2009-2023 merupakan indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Jadi tidak benar kalau isu berkembang di Kemenkeu ada korupsi Rp300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi, tapi tidak ngambil uang negara," kata Mahfud dalam jumpa pers yang disiarkan kanal YouTube resmi Kemenkopolhukam, Jumat.

TPPU itu melibatkan sekira 467 pegawai di tubuh Kemenkeu dalam rentang waktu 2009-2023 berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Selasa (14/3) menyampaikan bahwa transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun tersebut merupakan angka terkait pidana asal kepabeanan maupun perpajakan yang ditangani Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal.

Dia mengklarifikasi bahwa dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan merupakan korupsi pegawai Kemenkeu.

"Ini lebih kepada kasus-kasus yang kami sampaikan ke Kemenkeu sebagai penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010," ungkap Ivan di Jakarta, Selasa. (*)

Baca Juga:

Komisi XI DPR Sepakati Perry Warjiyo Kembali Jadi Gubernur BI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Siapkan Akomodasi Standar Bintang Lima Bagi Jemaah Haji di Makkah
Indonesia
Pemerintah Siapkan Akomodasi Standar Bintang Lima Bagi Jemaah Haji di Makkah

Jamaah calon haji Indonesia akan menempati 40 hotel pada lima sektor di Mekkah, yang tersebar di lima sektor

Pertamina Investigasi Penyebab Kebakaran Tangki di Integrated Terminal Balongan
Indonesia
Pertamina Investigasi Penyebab Kebakaran Tangki di Integrated Terminal Balongan

"Masih diinvestigasi penyebabnya," kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Kamis (8/9).

Pelaku Pembunuhan 4 Warga Timika Berjumlah 10 Orang, 6 di Antaranya Anggota TNI
Indonesia
Pelaku Pembunuhan 4 Warga Timika Berjumlah 10 Orang, 6 di Antaranya Anggota TNI

Polda Papua terus melakukan pengusutan terhadap kasus pembunuhan terhadap empat warga sipil di Timika.

Emirates Terbangkan A380-800 Tujuan Bali
Indonesia
Emirates Terbangkan A380-800 Tujuan Bali

Pesawat Airbus A380-800 merupakan pesawat penumpang komersial terbesar yang beroperasi saat ini, baik dari sisi kapasitas maksimal penumpang maupun dimensi pesawat.

Kemenkumham Masih Proses Pendaftaran Citayam Fashion Week
Indonesia
Kemenkumham Masih Proses Pendaftaran Citayam Fashion Week

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengkonfirmasi bahwa Citayam Fashion Week tengah dalam proses pendaftaran merek.

Tidak Ada Perpanjangan Waktu Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu
Indonesia
Tidak Ada Perpanjangan Waktu Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik menegaskan tidak ada perpanjangan masa pendaftaran parpol calon peserta Pemilu

PNS TGUPP akan Kembali ke SKPD Masing-Masing
Indonesia
PNS TGUPP akan Kembali ke SKPD Masing-Masing

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono masih memikirkan pegawai negeri sipil (PNS) yang berada di dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), pasca dirinya tak berniat untuk meneruskan tim tersebut.

Heru Budi Akui Pembebasan Lahan Program Ciliwung Terkendala Surat Hilang
Indonesia
Heru Budi Akui Pembebasan Lahan Program Ciliwung Terkendala Surat Hilang

Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) bergerak cepat menyelesaikan proses pembebasan lahan untuk program normalisasi Kali Ciliwung.

Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Bengkulu, Tidak Berpotensi Tsunami
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Bengkulu, Tidak Berpotensi Tsunami

Sabar memastikan gempa yang terjadi tersebut tidak berpotensi tsunami dan diperkirakan tidak terjadi gempa bumi susulan.

LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Istri Irjen Ferdy Sambo
Indonesia
LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Istri Irjen Ferdy Sambo

Permohonan tersebut ditolak karena LPSK menilai istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, itu tidak kooperatif dan laporan permohonannya dinilai janggal.