Bahas Tahapan Pemilu, KPU Berkirim Surat ke DPR Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Jadwal dan tahapan pemilu 2024 belum ada keputusan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mendengar masukan dari banyak pihak. Tanggal yang diajukan KPU yakni 21 Februari 2024, telah dinilai merupakan pilihan paling tepat.

Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengapresiasi, para pihak yang tetap menghormati kewenangan KPU untuk menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara. Sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Pasal 167 ayat (2) dan Pasal 347 ayat (2).

Baca Juga:

Demokrat Minta Keputusan Jadwal Pemilu Awal Desember 2021

Ia memaparkan, terkait tahapan Pemilu 2024, KPU telah mengirimkan surat permohonan konsultasi dalam Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI untuk membahas Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal.

"Selasa, (30/11). Surat sudah diterima di staf Setjen DPR RI," katanya.

Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi. (Foto: Antara)
Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi. (Foto: Antara)

Dalam surat tersebut, Pramono mengatakan KPU berharap RDP bisa dilaksanakan pada 7 Desember 2021 atau setidak sebelum memasuki masa reses atau menyesuaikan dengan agenda Kemendagri dan Komisi II DPR RI.

KPU menegaskan, prinsipnya lembaga penyelengara pemilu, tidak terpaku pada tanggal untuk hari pemungutan suara asalkan tahapan pemilu cukup waktu.

Jika hari pemungutan pilkada digelar pada November 2024, maka hari pemungutan pemilu harusnya digelar pada Februari 2024 mengingat jarak waktu yang dibutuhkan agar penyelenggaraan tidak saling tumpang tindih.

Baca Juga:

Anggota DPR Ingin Pemerintah Segera Ajukan Revisi UU Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aksi Bela Palestina, Polisi Lebih Banyak Jaga di Kedubes Amerika Ketimbang Kantor PBB
Indonesia
Aksi Bela Palestina, Polisi Lebih Banyak Jaga di Kedubes Amerika Ketimbang Kantor PBB

polisi belum memberlakukan pengalihan arus lalu lintas

Pemerintah Nyatakan KKB Papua sebagai Teroris
Indonesia
Pemerintah Nyatakan KKB Papua sebagai Teroris

Pemerintah melalui Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan menyatakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok teror.

Konsekuensi Jika KPK Tak Transparan Soal TWK
Indonesia
Konsekuensi Jika KPK Tak Transparan Soal TWK

Padahal ini bukan rekrutmen pegawai atau ASN baru

Wagub Pastikan Harga Pangan di Jakarta Jelang Ramadan Naik, Tapi Tidak Signifikan
Indonesia
Wagub Pastikan Harga Pangan di Jakarta Jelang Ramadan Naik, Tapi Tidak Signifikan

Riza memastikan kenaikan itu masih bisa terjangkau masyarakat

15 Persen Anak DKI Belum Divaksin, Anies: Orang Tua Tidak Mengizinkan
Indonesia
15 Persen Anak DKI Belum Divaksin, Anies: Orang Tua Tidak Mengizinkan

Pemerintah memutuskan untuk tidak mewajibkan divaksin kepada para siswa yang mengikuti sekolah pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Brigadir NP 'Smackdown' Mahasiswa Berdalih Refleks bukan Niat Melukai
Indonesia
Brigadir NP 'Smackdown' Mahasiswa Berdalih Refleks bukan Niat Melukai

Polisi menyebut oknum polisi berinisial Brigadir NP refleks saat memiting dan membanting mahasiswa berinisial MFA (21).

Asabri Cairkan Asuransi Agggota TNI Yang Gugur di Kiwirok Papua Pada Keluarga
Indonesia
Asabri Cairkan Asuransi Agggota TNI Yang Gugur di Kiwirok Papua Pada Keluarga

Ahli waris menerima manfaat sesuai dengan ketentuan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 di antaranya Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK), Nilai Tunai Tabungan Asuransi (NTTA) dan Beasiswa bagi yang memiliki anak.

Jurnalis Protes Larangan Wawancara Bobby di Balai Kota Medan
Indonesia
Jurnalis Protes Larangan Wawancara Bobby di Balai Kota Medan

Pekerjaan seorang jurnalis dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang disahkan oleh Dewan Pers.

Polisi Dapatkan Keterangan Awal dari Sopir Transjakarta Saat Tabrak Pospol PGC
Indonesia
Polisi Dapatkan Keterangan Awal dari Sopir Transjakarta Saat Tabrak Pospol PGC

Argo belum berani memastikan penyebab pasti kecelakaan

Dua Pelaku Pemalsuan Dokumen COVID-19 Ditangkap Polisi, Begini Modusnya
Indonesia
Dua Pelaku Pemalsuan Dokumen COVID-19 Ditangkap Polisi, Begini Modusnya

Polda Metro Jaya berhasil meringkus dua tersangka pemalsuan dokumen terkait COVID-19.