Bagian Dari Roadmap Green Economy, Pajak Karbon Diterapkan di Awal 2022 Polusi di Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Penerapan pajak karbon dengan tarif sebesar Rp 30 per kilogram karbondioksida ekuivalen (CO2e) pada jumlah emisi yang melebihi cap akan mulai dilakukan pada 1 April 2022.

Hal ini dilakukan setelah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengatur mengenai pengenaan pajak baru berupa pajak karbon yaitu pengenaan pajak untuk memulihkan lingkungan disahkan DPR.

Baca Juga:

Indonesia Bakal Bikin Regulasi Perdagangan Karbon Mangrove

"Elemen pajak karbon mulai 1 April 2022, namun mengikuti peta jalan bidang karbon yang berhubungan climate change," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (7/10).

Sri menegaskan, pajak karbon dilakukan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Penerapan pajak karbon dilakukan secara bertahap serta diselaraskan dengan carbon trading sebagai bagian dari roadmap green economy untuk meminimalisasi dampaknya terhadap dunia usaha dengan tetap berperan menurunkan emisi karbon.

"Ini basic-nya adalah pengakuan kita bahwa karbon memiliki nilai ekonomi jadi kita akan melakukan pengenaan pajak karbon dengan mekanisme cap and tax trade,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Untuk tahap awal pada 2021 dilakukan pengembangan mekanisme perdagangan karbon dan pada 2022 sampai 2024 akan diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara berdasarkan mekanisme pajak batas emisi atau cap and tax.

Untuk 2025 dan seterusnya implementasi perdagangan karbon dilakukan secara penuh dan perluasan sektor pemajakan pajak karbon dengan penahapan sesuai kesiapan sektor terkait. Hal itu dilakukan dengan memperhatikan antara lain kondisi ekonomi, kesiapan pelaku, dampak, dan atau skala.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Wakil Ketua Komisi XI Dolfie mengatakan roadmap pajak karbon akan berisikan strategi penurunan emisi karbon nasional dengan sasaran sektor prioritas serta memperhatikan pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan keselarasan berbagai kebijakan.

"Jadi nanti di dalam roadmap akan berisikan hal itu yang secara komprehensif untuk dijalankan. Di roadmap juga harus berisikan transformasi energi nasional berbasis energi bersih," katanya.

Pemerintah Indonesia, terlibat aktif dalam memenuhi Paris Agreement. Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen di sektor energi untuk dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai dengan Nationally Determined Contributions/NDC pada tahun 2030 sebesar 29 persen dari Business as Usual (BaU) dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan Internasional. Saat ini komitmen untuk mengatasi perubahan iklim disikapi dengan roadmap menuju Net Zero Emission (NZE). (Asp)

Baca Juga:

Implementasi Pajak Karbon Harus Disertai Peta Jalan Komprehensif

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terbang dari Aceh ke Jakarta, Pesawat Batik Air Tiba-tiba Mendarat Darurat di Kualanamu
Indonesia
Terbang dari Aceh ke Jakarta, Pesawat Batik Air Tiba-tiba Mendarat Darurat di Kualanamu

Pesawat Batik Air yang terbang dari Aceh menuju Jakarta mendarat darurat di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.

Menteri dari PDIP Tersangka Suap Bansos COVID Serahkan Diri ke KPK
Indonesia
Menteri dari PDIP Tersangka Suap Bansos COVID Serahkan Diri ke KPK

Juliari Batubara tercatat sebagaimantan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP

Babak Baru Kasus Aksi Berbikini Dinar Candy Menentang PPKM
Indonesia
Babak Baru Kasus Aksi Berbikini Dinar Candy Menentang PPKM

Polres Metro Jakarta Selatan masih melengkapi berkas perkara Dinar Candy atas kasus dugaan pornografi saat memprotes PPKM.

Dinkes DKI: Kecepatan COVID-19 Lebih Tinggi dari Tambahan Tempat Tidur
Indonesia
Dinkes DKI: Kecepatan COVID-19 Lebih Tinggi dari Tambahan Tempat Tidur

Dinas Kesehatan (Dinas) DKI Jakarta telah menambah kapasitas tempat tidur isolasi mandiri menyusul melonjaknya kasus COVID-19.

Begini Kata Pemprov DKI Soal Tak Hadiri Rapur Interpelasi Formula E
Indonesia
Begini Kata Pemprov DKI Soal Tak Hadiri Rapur Interpelasi Formula E

Ahmad Riza Patria menilai, rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang menentukan jadwal interpelasi tidak resmi.

Kosgoro 1957 Deklarasikan Airlangga Capres 2024
Indonesia
Kosgoro 1957 Deklarasikan Airlangga Capres 2024

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta Kosgoro 1957, kembali menghidupkan dan memberdayakan koperasi untuk membantu perekonomian warga.

DPRD Minta Anies Rombak Hotel Melati Jadi Ruang Perawatan Pasien COVID-19
Indonesia
DPRD Minta Anies Rombak Hotel Melati Jadi Ruang Perawatan Pasien COVID-19

Pemrov DKI Jakarta diminta untuk bertindak cepat dalam mengantisipasi semakin menipisnya ruang perawatan bagi pasien COVID-19.

PSI Sebut Pemprov DKI Ceroboh Beli Mobil Pemadam Rp6,5 Miliar
Indonesia
PSI Sebut Pemprov DKI Ceroboh Beli Mobil Pemadam Rp6,5 Miliar

Untuk peristiwa kebakaran kecepatan menjadi kunci utama

KPU Jambi Tetapkan Haris-Abdullah Sani Jadi Gubernur Jambi Terpilih
Indonesia
KPU Jambi Tetapkan Haris-Abdullah Sani Jadi Gubernur Jambi Terpilih

PSU tersebut dilaksanakan di 88 tempat pemungutan suara (TPS) di 15 kecamatan dalam lima kabupaten setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan gugatan hasil pilkada di Jambi.

Menaker Soroti Pertambahan Pengangguran Jateng Gegara Pandemi
Indonesia
Menaker Soroti Pertambahan Pengangguran Jateng Gegara Pandemi

Sebanyak 3,9 juta orang di Jawa Tengah menjadi pengangguran akibat pandemi COVID-19 yang terjadi selama setahun.