Bagi PDIP, Masalah Ekonomi Lebih Prioritas Dibanding HAM

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 17 Agustus 2017
Bagi PDIP, Masalah Ekonomi Lebih Prioritas Dibanding HAM
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR pada Rabu (16/8) kemarin tak menyinggung persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, pada masa kampanye Pilpres 2014 Jokowi berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Hal itu pun mendapat reaksi keras dari sejumlah penggiat HAM. Salah satunya istri aktivis HAM Munir Thalib Suciwati. Ia menilai Presiden Joko Widodo tak berdaya dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

Hal tersebut lantaran selama tiga tahun pemerintahannya berjalan Jokowi tidak memiliki keberanian dan keseriusan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM, khususnya kasus kematian suaminya.

Menyikapi hal tersebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membela Presiden Jokowi yang memprioritaskan membahas program-program ekonomi dibanding penuntasan kasus pelanggaran HAM berat.

"Program-program ekonomi yang menjadi inti dari berbagai persoalan ketidakadilan. Sehingga Bapak Presiden Jokowi lebih meng-endorse masalah ketidakadilan, persoalan kesejahteraan itu untuk diangkat," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8).

Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini mengklaim dengan membahas program ekonomi yang dianggap sebagai poros solusi ketidakadilan, maka turut menyelesaikan persoalan Pancasila dan HAM.

"Persoalan Pancasila, persoalan HAM, kan enggak terlepas dari kita menegakkan nilai-nilai kemanusiaan itu," ucapnya.

Hasto menjamin Jokowi tetap berkomitmen menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu, sebagaimana yang dipertanyakan istri almarhum aktivis HAM Munir Thalib Suciwati.

"Pak Jokowi punya komitmen yang cukup besar untuk itu karena Jokowi sebagai pemimpin yang tak punya beban masa lalu dengan persoalan kasus-kasus HAM di masa lalu," tegasnya.

"Tapi (penyelesaian) itu semua kan harus dilakukan berdasarkan konteks dan mekanisme hukum," tutup Hasto. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Hadiri Upacara Di Istana, Ini Harapan SBY Untuk Indonesia

#Pelanggaran HAM #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir
Bagikan