Bagi-Bagi Mawar Putih, Pegawai KPK Berharap Presiden Tolak Revisi UU KPK Sejumlah pegawai KPK dan aktivis masyarakat sipil bagikan mawar putih kepada warga di Car Free Day sebagai bentuk dukungan terhadap KPK (MP/Asropih)

MerahPutih.Com - Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi bagi-bagi bunga mawar putih kepada pengunjung Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di Jalan Sudirman. MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (8/9) sebagai bentuk protes damai terhadap revisi UU KPK.

Tak hanya membagikan bunga Mawar aksi itu diramikan dengan beberapa tulisan di kertas HVS, contoh kata yang ditulisnya "Jokowi Setuju Revisi UU KPK=KPK MATI #savekpk".

Baca Juga:

WP KPK: Jangan Sampai Sejarah Mencatat KPK Mati Di Era Jokowi!

Kegiatan tersebut sebagai bentuk simbolik penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tengah dibahas DPR.

Aktivis sipil dan Wadah Pegawai KPK bawa spanduk protes revisi UU KPK
WP KPK melakukan aksi #SAVEKPK (MP/Ponco Sulaksono)

"Kita seluruh pegawai KPK akan membagikan lebih dari seribu tangkai bunga kepada masyarakat," kata Pegawai KPK, Heni Mustika mengatakan di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (8/9).

Usai aksi di CFD, lanjut Mustika, pihaknya melakukan acara long march menuju gedung merah putih KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan untuk bertemu petinggi KPk.

"Nanti secara simbolik kita akan bergerak ke gedung KPK dan disambut oleh pimpinan. Jadi kita akan memasang kain hitam disana," jelasnya.

Dalam acara itu, Mustika berharap, Presiden RI Jokowi mendengarkan aspirasinya dan menolak revisi UU KPK yang menganggap revisi undang-undang ini merupakan bentuk pelemahan KPK.

Baca Juga:

Tanggapan Abraham Samad Terkait Revisi UU KPK

"Kita pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk besok tidak merevisi undang-undang KPK dan tidak tanda tangan. Bahaya karena KPK benar-benar mati kalau besok ditanda tangan oleh Presiden Joko Widodo," tuturnya.

Seperti diketahui, Badan Legislasi DPR RI mengusulkan revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang ditengarai melemahkan peran dan fungsi KPK.

Usul Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan fraksi.(Asp)

Baca Juga:

Soal Revisi UU KPK, Jokowi: Kita Semua Punya Semangat Memberantas Korupsi

Kredit : asropih


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH