Badan Pengkajian MPR Lakukan Kajian Ubah Pilkada oleh Rakyat Ilustrasi pemilu. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Usulan mengubah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipilih langsung oleh rakyat, kembali dipilih lewat perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau tidak langsung, belum meredup.

Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian mendalam terkait kemungkinan penerapan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung atau yang selama ini dipilih langsung oleh rakyat.

Baca Juga:

Dapat Undangan Puan Sekolah Partai di Jakarta, Gibran: Persiapan Pilkada 2024

"Apakah dimungkinkan bahwa pilkada dilakukan secara asimetris, sehingga tidak semuanya (kepala daerah) dipilih secara langsung," kata Djarot usai pertemuan dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (21/9).

Djarot mengatakan akan mengkaji kemungkinan apakah bisa hanya gubernur yang dipilih langsung atau hanya bupati/wali kota yang dipilih langsung oleh rakyat.

"Apakah dimungkinkan di dalam pilkada tingkat otonomi diletakkan di tingkat provinsi atau diletakkan di tingkat kota kabupaten, karena ini juga akan menyangkut tentang sistem ketatanegaraan kita dan sistem pemilu dan sistem demokrasi kita," ujarnya.

Wacana kajian tersebut, kata Djarot, muncul karena sejumlah alasan, di antaranya sistem demokrasi Indonesia yang disebutnya sudah mengarah ke sistem demokrasi liberal dan tingginya biaya pilkada langsung.

Untuk perhelatan Pemilu Serentak 2024, kata Djarot, negara harus menggelontorkan dana sekitar Rp 100 triliun dari APBN untuk penyelenggara pemilu.

Di samping negara, ujarnya lagi, para calon kepala daerah pun harus mengeluarkan dana besar.

Djarot menilai pilkada tidak langsung dapat mengurangi beban pengeluaran negara maupun biaya yang digelontorkan calon kepala daerah untuk perhelatan pilkada langsung.

Djarot mengatakan, pengkajian wacana pilkada tidak langsung oleh Badan Pengkajian MPR ditargetkan rampung secepatnya.

"Berarti kita menyiapkan kajian ini untuk periode ke depan supaya kita tidak terjebak terus dengan persoalan-persoalan demokrasi liberal individual seperti saat ini," katanya.

Aturan Pilkada dipilih rakyat secara langsung telah beberapa kali digugat ke MK. MK No. 72-73/PUU-II/2004 yang memberi makna demokratis dalam pilkada. Mahkamah berpendapat UUD 1945 telah menetapkan pilkada secara demokratis baik langsung maupun cara-cara demokratis lainnya harus berpedoman pada asas luber dan jurdil.

Baca Juga:

Pemprov Banten Naikkan Dana Cadangan Pilkada Jadi Rp 600 Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejadian Halloween Korsel dan Jembatan Ambruk di India karena Lemahnya Otoritas
Indonesia
Kejadian Halloween Korsel dan Jembatan Ambruk di India karena Lemahnya Otoritas

Pesta Halloween di distrik Itaewon, Seoul, Korea Selatan yang menewaskan 154 orang.

Airlangga Sebut Jerman Tertarik Investasi dari Sektor Infrastruktur hingga Energi
Indonesia
Airlangga Sebut Jerman Tertarik Investasi dari Sektor Infrastruktur hingga Energi

Jerman tertarik berinvestasi di beberapa sektor di Indonesia, di antaranya sektor infrastruktur, digital, dan energi.

Kombes Murbani, Peraih Pin Emas Kapolri Disanksi Demosi 1 Tahun Terkait Kasus Brigadir J
Indonesia
Kombes Murbani, Peraih Pin Emas Kapolri Disanksi Demosi 1 Tahun Terkait Kasus Brigadir J

Kombes Murbani Budi Pitono diberi sanksi usai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang dilangsungkan pada hari Rabu (28/9). Ia dijatuhkan sanksi demosi.

Tujuh Kapolda Baru Bakal Dilantik Jelang Pergantian Tahun
Indonesia
Tujuh Kapolda Baru Bakal Dilantik Jelang Pergantian Tahun

Kapolda Maluku Refdi Andri dimutasi sebagai Pati Sahli Kapolri dalam rangka pensiun

Persija Tak Ikut Turnamen di IYC 2021, PSI: Seperti Ngekos di Rumah Sendiri
Indonesia
Persija Tak Ikut Turnamen di IYC 2021, PSI: Seperti Ngekos di Rumah Sendiri

"Kalau memang komitmennya JIS untuk Persija dan Jakmania, disahkan dulu stadion ini jadi kandang kita, bikin dulu kantor sekretariat The Jak, hiasi stadion dengan atribut Persija, baru terima tamu. Kalo kayak sekarang kan Persija seperti cuma dianggap anak kos, bukan tuan rumah," papar Anggara.

Komisi Eropa Nyatakan Ukraina sebagai Calon Anggota EU
Dunia
Komisi Eropa Nyatakan Ukraina sebagai Calon Anggota EU

Komisi Eropa menyatakan keputusan tersebut menjadi sebuah tonggak dalam perjalanan bekas republik Soviet itu menuju ekonomi maju di blok perdagangan terbesar di dunia.

Respons Pemprov DKI soal Usulan Pengaturan Jam Kerja
Indonesia
Respons Pemprov DKI soal Usulan Pengaturan Jam Kerja

Menurut Riza, keputusan itu harus dibicarakan dengan seluruh pihak terkait. Sebab, katanya, kebijakan tersebut tidak bisa diputuskan sepihak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Bharada Sadam Sopir Ferdy Sambo Disanksi Demosi 1 Tahun
Indonesia
Bharada Sadam Sopir Ferdy Sambo Disanksi Demosi 1 Tahun

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi administrasi berupa mutasi demosi selama 1 tahun terhadap Bharada Sadam, mantan ajudan sekaligus sopir Irjen. Pol. Ferdy Sambo.

Partai Buruh Desak Pembahasan Ulang Metode Verifikasi Faktual
Indonesia
Partai Buruh Desak Pembahasan Ulang Metode Verifikasi Faktual

Pihaknya berharap setiap partai politik diperlakukan sama dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol calon peserta Pemilu 2024.

 [HOAKS atau FAKTA]: Anies Salah Bikin Spanduk Pengumuman Omicron
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Salah Bikin Spanduk Pengumuman Omicron

Dalam video tersebut dapat terlihat jelas tidak ada logo dan penulisan spanduk salah menuliskan kata Omricon sebagai varian baru COVID-19, padahal seharusnya Omicron.