MerahPutih.com - Organisasi Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), terus digodok antar kementerian, serta Kejaksaan Agung. Organisasi yang dipimpin Bambang Susantono menjanjikan memiliki tata kelola yang baik.
Bahkan, Badan Otorita IKN Nusantara berfungsi sebagai regulator maupun badan usaha pada saat yang sama. Hal ini, karena kekhususan UU IKN yang dibuat pemerintah dan DPR.
Baca Juga:
Kepala IKN Nusantara Minta Dukungan KPK Hingga Kejaksaan Demi Yakinkan Investor
"Kita benar-benar memiliki satu institusi yang istilahnya lincah atau 'agile' tapi dengan 'governance' yang baik," kata Bambang Sutantono di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (18/3).
Ia memaparkan, paling tidak ada di dalam 'board of' IKN, ada Otorita IKN sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus sebagai regulator. Tapi untuk masalah-masalah kepengusahaan nanti akan ada badan usaha yang akan lebih lincah dalam pelaksanaan pembangunan menarik investor dan sebagainya.
"Kami ingin memastikan juga nanti ada satu bentuk yang benar-benar lincah namun masih memenuhi kaidah-kaidah tata kelola yang baik sehingga kita benar-benar memiliki satu institusi yang istilahnya lincah tapi dengan 'goververnance' yang baik," ungkap Bambang.
Ia berharap, lewat organisasinya, pola-pola kerja sama atau investasi swasta akan lebih dinamis di IKN.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan selesaikan, untuk peraturan presiden organisasi ini karena memang ini sudah ditunggu. Kami berdua ingin secepatnya," katanya.
Pasal 12 UU No 3 tahun 2022 tentang IKN mengatur Otorita Ibu Kota Nusantara adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus.
Kekhususan tersebut termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra.
Bambang menjanjikan, dalam membuat aturan akan melaksanakan konsultasi publik sehingga ini diharapkan bisa 'proper', dan memyerap keinginan dari masyarakat
"Dari 4 perpres dan 2 rancangan peraturan pemerintah yang sedang digarap oleh kementerian/lembaga, mudah-mudahan secepatnya," tambah Bambang.
Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN mengamanatkan pembuatan 3 peraturan pemerintah (PP), 5 peraturan presiden (perpres), 1 keputusan presiden (keppres), dan 1 peraturan kepala Otorita IKN sebagai peraturan pelaksana. (Knu)
Baca Juga:
Softbank Cabut dari Proyek IKN, Luhut Bidik Investor Arab Saudi dan UEA
