Badai PHK Startup Masih Berpotensi Terjadi di 2023 Ilustrasi kolaborasi pebisnis membangun dan eksekusi ide bisnis startup. ANTARA/HO-lifepal.co.id

MerahPutih.com - Fenomena badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan rintisan (startup) masih berpotensi terjadi pada 2023 mengingat kondisi global belum sepenuhnya membaik.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI), Adrian Gunadi mengatakan faktor utamanya adalah risiko inflasi maupun resesi global yang mungkin dapat terjadi tahun ini.

Baca Juga

Badai PHK Dinilai Tidak Ganggu Perkembangan Startup

"Inflasi dan bayang-bayang resesi global yang diprediksi akan menghantam 2023 ini sangat memungkinkan menjadi alasan perusahaan startup mengambil ancang-ancang sehingga melakukan efisiensi," ujarnya di Jakarta, Selasa (31/1).

Bekas Vice Chairman Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) ini menjelaskan bahkan perusahaan raksasa seperti Amazon pun perlu melakukan efisiensi dengan cara PHK untuk menjaga profit dan keseimbangan perusahaan.

Oleh karena itu, Adrian Gunadi menyarankan agar para pekerja startup untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian agar mampu dipertahankan perusahaan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia (Atsindo), Handito Joewono mengatakan efisiensi ini sejatinya sudah direncanakan bertahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak dilakukan karena berbagai alasan, termasuk pandemi COVID-19.

"Itu fenomena gunung es saja, ini sudah lama mereka tahan-tahan karena sebenarnya untuk PHK ribuan pekerja dapat mencoret nama perusahaan, namun mau tidak mau akhirnya harus dilakukan," sambungnya.

Baca Juga

Badai PHK Startup Indonesia, Bananas Tutup Baru 10 Bulan Beroperasi

Ekspektasi perusahaan startup digital yang terlalu besar beberapa tahun belakangan telah membuat banyak platform melakukan ekspansi dan merekrut lebih banyak pekerja. Namun pada kenyataannya permintaan pasar yang tidak sesuai harapan membuat perusahaan merugi.

"Salah satu contohnya Metaverse, respon pasar pada saat itu sangat baik, banyak yang memuji, namun meski begitu pada kenyataannya sedikit sekali pasar yang mau membeli, padahal mereka sudah terlanjur melakukan ekspansi besar-besaran," ujar Handito.

Meski begitu, menurut Handito, bukan berarti industri teknologi digital semakin hari kian menurun, karena hal ini siklus yang wajar terjadi dalam bisnis.

Handito pun memberikan solusi kepada pekerja di bidang teknologi untuk banting setir merintis bisnis sendiri di bidang digital, dengan salah satu bidang yang berprospek baik adalah ekspor digital.

Sebelumnya perusahaan startup seperti Shopee, SiCepat, Sayurbox, Ruangguru, Sirclo, Ula, hingga Carousell melakukan PHK terhadap ratusan karyawan. Termasuk grup JD.ID yang segera menghentikan kegiatan operasional di Indonesia.

Beberapa perusahaan digital raksasa dunia turut melakukan PHK massal, diantaranya Google (12.000 pekerja), Amazon (10.000 pekerja), Meta (11.000 pekerja), hingga Microsoft (1.000 pekerja). (*)

Baca Juga

Alasan PHK Terjadi di Startup, Bukan Karena Besaran Gaji

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Jokowi Keluarkan Perppu Cipta Kerja
Indonesia
Alasan Jokowi Keluarkan Perppu Cipta Kerja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Info Rekayasa Lalu Lintas KTT ASEAN: Jadwal, Lokasi dan Rute Alternatif
Indonesia
Info Rekayasa Lalu Lintas KTT ASEAN: Jadwal, Lokasi dan Rute Alternatif

"Rekayasa lalu lintas dan alih arus 29 ruas jalan selama kegiatan KTT ASEAN ke-43. Diimbau kepada masyarakat agar menghindari ruas-ruas jalan tersebut," tulis TMC Polda Metro Jaya di Twitter, Senin (4/9).

Menag Sebut Anggaran Buka Puasa Bersama Lebih Bagus untuk Fakir Miskin
Indonesia
Menag Sebut Anggaran Buka Puasa Bersama Lebih Bagus untuk Fakir Miskin

Larangan berbuka bersama bagi pejabat negara memicu polemik di masyarakat. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebut, pemerintah telah memberikan alternatif yang bermanfaat untuk tidak melakukan buka puasa bersama atau bukber selama Ramadan.

Gibran Sebut Komitmen Perdamaian Internal Keraton Solo Perlu Terus Dijaga
Indonesia
Gibran Sebut Komitmen Perdamaian Internal Keraton Solo Perlu Terus Dijaga

Konflik internal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat akhirnya kembali berdamai setelah 10 tahun lamanya berkonflik.

Anggota Komisi VI DPR Nilai Rencana Impor Beras Bukti Pemerintah Malas Berpikir
Indonesia
Anggota Komisi VI DPR Nilai Rencana Impor Beras Bukti Pemerintah Malas Berpikir

Amin menilai pemerintah malas berpikir dan merancang solusi yang berdimensi jangka panjang untuk mengendalikan stabilitas harga dan pasokan beras.

Rupiah Tambah Anjlok, Masuk November Tembus Rp 15.600 per Dolar AS
Indonesia
Rupiah Tambah Anjlok, Masuk November Tembus Rp 15.600 per Dolar AS

Saat penutupan perdagangan Senin (31/10) kemarin rupiah masih mampu bertahan di level Rp 15.598 per dolar AS.

Masjid Sheikh Zayed Solo Siapkan 6.000 Takjil Tiap Hari untuk Buka Puasa
Indonesia
Masjid Sheikh Zayed Solo Siapkan 6.000 Takjil Tiap Hari untuk Buka Puasa

Masjid Raya Sheikh Zayed telah menyiapkan sejumlah kegiatan keagamaan selama bulan Suci Ramadhan 1444 H perdana. Salah satu kegiatan tersebut adalah menyediakan sebanyak 6.000 takjil atau hidangan buka puasa per hari.

Pemprov DKI Bangun Rusun Margasatwa untuk Warga Terdampak Normalisasi Sungai
Indonesia
Pemprov DKI Bangun Rusun Margasatwa untuk Warga Terdampak Normalisasi Sungai

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta akan membangun rumah susun (Rusun) Margasatwa untuk menampung warga bantaran yang terkena normalisasi sungai dalam program penanganan banjir Jakarta.

Jadi Kapolda Jatim, Irjen Teddy Minahasa Punya Harta Rp 29,97 Miliar
Indonesia
Jadi Kapolda Jatim, Irjen Teddy Minahasa Punya Harta Rp 29,97 Miliar

Irjen Teddy Minahasa Putera menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Nico Afinta.

Heru Budi Minta Dishub Rekayasa Lalu Lintas Titik Kemacetan di Jakarta Barat
Indonesia
Heru Budi Minta Dishub Rekayasa Lalu Lintas Titik Kemacetan di Jakarta Barat

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Dinas Perhubungan untuk merekayasa lalu lintas sejumlah titik kemacetan di Jakarta untuk memperlancar mobilitas warga Ibu Kota.