Bacabup Majalengka Nilai Pesantren Perlu Undang-undang Bakal calon Bupati Majalengka, Maman Imanulhaq (tengah). Foto: Mauritz/MP

MerahPutih.com - Bakal calon Bupati Majalengka, Maman Imanulhaq, merespon positif rencana tim dari Badan Keahlian DPR RI melakukan uji konsep RUU Lembaga Pendidikan Keagamanan dan Pesantren (LPKP) ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (13/2).

“Ini kabar baik. Teman–teman dari Badan Keahlian turun ke lapangan untuk melakukan uji konsep RUU LPKP. RUU itu melalui poses panjang sebelum akhirnya masuk dalam Prolegnas,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Sabtu (10/2).

Uji konsep RUU LPKP merupakan tahapan yang dilakukan Badan Keahlian DPR setelah RUU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. RUU LPKP, yang merupakan usul inisiatif Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), bersama 49 RUU lain, ditetapkan masuk dalam Prolegnas 2018 dalam rapat paripurna DPR pada 5 Desember 2017.

Lolos dalam Prolegnas merupakan tahap ‘penting’ sebelum RUU tersebut dibahas di DPR untuk ditetapkan menjadi Undang-undang. Maman Imanulhaq adalah salah seorang anggota DPR yang tegas menyuarakan pentingnya RUU LPKP sejak awal penyusunannya.

Kang Maman, sapaan akrab Maman Imanulhaq, menjelaskan, selama ini lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren terpinggirkan dalam sistem pendidikan nasional.

Jika RUU LPKP disahkan menjadi Undang undang maka lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren akan setara dengan lembaga pendidikan lain.

“Masalah lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren harus diatur dengan undang – undang khusus. Tidak seperti sekarang, diatur dalam UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan IX Jawa Barat itu.

Pengasuh Pondok Pesantren Al Mizan Jatiwangi Majalengka itu juga menegaskan perhatian serius Negara terhadap lembaga pendikan agama dan pesantren baru bisa terwujud jika RUU LPKP disahkan menjadi Undang –undang.

“Dengan begitu Negara benar – benar hadir. Undang –undang itu menempatkan lembaga pendidikan keagamaan dalam posisi yang semestinya, bukan sebagai lembaga pendidikan pinggiran,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI itu.

Kang Maman juga berjanji jika dirinya terpilih akan menerbitkan Perda tetang pesantren sebagai bentuk keberpihakannya pada lembaga pendidikan keagaman, pondok pesantren serta para da’i dan guru ngaji.

Berita ini merupakan laporan Mauritz, kontributor merahputih.com, untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH