Azis Syamsuddin Terima Putusan Hakim dan Tak Ajukan Banding Terdakwa Korupsi Azis Syamsuddin. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin telah divonis 3,5 tahun dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah, Lampung. Namun, politisi ini dipastikan tidak mengajukan upaya hukum lanjutan.

"Menerima putusan untuk dijalankan dan menunggu agar Pak Azis Syamsuddin segera dapat eksekusi oleh jaksa KPK," kata Kuasa Hukum Azis, Sirra Prayuna dalam keterangannya, Rabu (23/2).

Baca Juga:

Hakim: Korupsi Azis Syamsuddin Rusak Citra DPR

Hakim menyatakan Azis Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju serta advokat Maskur Husain sebanyak Rp 3,099 miliar dan USD36 ribu.

Suap diduga diberikan agar Robin bisa mengawal penyelidikan yang dilakukan KPK atas dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017 yang menyeret Azis dan mantan Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aliza Gunado.

Selain pidana badan, Azis juga dijatuhi denda sebesar Rp250 juta subsidair empat bulan kurungan. Hakim turut menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik terhadap Azis selama empat tahun terhitung sejak dirinya selesai menjalani masa pidana pokok.

Mantan Wakil Ketua DPR Muhammad Azis Syamsuddin jelang pembacaan vonis terhadap Azis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (17/2). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Mantan Wakil Ketua DPR Muhammad Azis Syamsuddin jelang pembacaan vonis terhadap Azis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (17/2). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Adapun putusan Azis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Jaksa menuntut agar Azis divonis empat tahun dua bulan. Ia juga dituntut pidana denda senilai Rp250 juta subsidair enam bulan kurungan.

Selain itu, jaksa juga menuntut agar Azis Syamsuddin turut dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun terhitung sejak yang bersangkutan selesai menjalani pidana pokok. Azis terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor. (Pon)

Baca Juga:

Divonis 3 Tahun Enam Bulan Penjara, Azis Syamsuddin: Saya Pikir-pikir Yang Mulia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Nyatakan Pawai Bendera Israel di Al Aqsa sebagai Pelanggaran Nyata
Indonesia
Indonesia Nyatakan Pawai Bendera Israel di Al Aqsa sebagai Pelanggaran Nyata

Ribuan warga Israel melakukan pawai bendera yang kontroversial di Yerusalem timur pada Minggu (29/5).

Indonesia Kembali Kedatangan Jutaan Dosis Vaksin Pfizer Hibah Amerika
Indonesia
Indonesia Kembali Kedatangan Jutaan Dosis Vaksin Pfizer Hibah Amerika

Indonesia kembali kedatangan jutaan dosis vaksin jadi COVID-19 buatan Pfizer.

Berbagai Temuan Luhut Atas Kondisi Langka dan Mahalnya Minyak Goreng
Indonesia
Berbagai Temuan Luhut Atas Kondisi Langka dan Mahalnya Minyak Goreng

Pemerintah tidak segan menindak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran serta memainkan harga dan melakukan monopoli minyak goreng.

Tangerang Targetkan 2,5 Juta Warganya Sudah Divaksin Akhir Tahun
Indonesia
Tangerang Targetkan 2,5 Juta Warganya Sudah Divaksin Akhir Tahun

Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten menargetkan 2,5 juta warganya sudah menjalani vaksinasi COVID-19 pada akhir tahun 2021.

Wisatawan Membeludak, Pemkab Gunung Kidul Raup Rp 1,26 Miliar Selama Libur Nataru
Indonesia
Soal Amandemen Konstitusi, Politisi Golkar Singgung Kudeta di Guinea
Indonesia
Soal Amandemen Konstitusi, Politisi Golkar Singgung Kudeta di Guinea

"Situasinya kurang lebih sama persis dengan apa yang terjadi saat ini," kata Idris

Belum Ada Penumpukan Pemudik di Terminal Kalideres Jakbar
Indonesia
Belum Ada Penumpukan Pemudik di Terminal Kalideres Jakbar

Belum ada penumpukan masyarakat yang melakukan mudik Lebaran di Stasiun Kalideres, Jakarta Barat pada hari ke-9 puasa Ramadan 1443 Hijriah/2022.

Kota Bogor Yakin Vaksinasi Capai 100 Persen di Oktober
Indonesia
Kota Bogor Yakin Vaksinasi Capai 100 Persen di Oktober

Pemerintah Kota Bogor, memasrahkan sepenuhnya mengenai penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kepada Jawa Barat dan pemerintah pusat.

Kejagung Ungkap Barang Impor Dilabeli Produk Lokal, dari Garam hingga Alat Kesehatan
Indonesia
Kejagung Ungkap Barang Impor Dilabeli Produk Lokal, dari Garam hingga Alat Kesehatan

Kejaksaan Agung menemukan barang impor dengan label produk dalam negeri.

Jumlah Penumpang KRL Capai Rekor Tertinggi Sepanjang 2021
Indonesia
Jumlah Penumpang KRL Capai Rekor Tertinggi Sepanjang 2021

Dari segi penyediaan sarana KRL, sebelum pandemi untuk melayani 1,2 juta pengguna per hari KAI commuter menyiapkan 86 rangkaian KRL