Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj.

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/5).

Politikus Golkar itu sedianya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

"Informasi yang kami terima, yang bersangkutan hari ini konfirmasi secara tertulis bahwa tidak bisa hadir memenuhi panggilan karena masih ada agenda kegiatan yang dilakukan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangannya, Jumat (7/5).

Baca Juga:

KPK Periksa Azis Syamsuddin

Ali memastikan, pihaknya akan kembali memanggil Azis. Namun, Ali masih belum membeberkan kapan pastinya Azis akan dipanggil kembali ke markas lembaga antirasuah.

"Mengenai waktunya akan kami informasikan lebih lanjut," ujarl Ali.

KPK juga telah meminta Ditjen Imigrasi melakukan pencekalan terhadap Azis Syamsudin terhitung mulai Rabu (27/4) hingga enam bulan ke depan.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. (ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj/aa)
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. (ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj/aa)

Larangan pencegahan ke luar negeri ini dalam rangka kepentingan percepatan pemeriksaan dan menggali bukti-bukti lain agar pada saat dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada di Indonesia.

Dalam konstruksi perkara ini, Azis Syamsuddin diduga menjadi fasilitator pertemuan antara penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial.

Baca Juga:

MKD Bawa Laporan Terkait Azis Syamsuddin ke Rapat Pleno

Robin dan Syahrial telah ditetapkan sebagai tersangka suap penanganan perkara dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai. Selain mereka, KPK juga menjerat seorang pengacara Maskur Husain.

Robin diduga telah menerima suap sekitar Rp1,3 miliar dari Syahrial. Suap diberikan agar Robin bisa membantu supaya penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang menjerat Syahrial tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh KPK. (Pon)

Baca Juga:

KPK Geledah 3 Rumah Azis Syamsuddin di Jakarta Selatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kalah Berebut Rekomendasi PDIP dari Gibran, Purnomo Pilih Berhenti Berpolitik
Indonesia
Kalah Berebut Rekomendasi PDIP dari Gibran, Purnomo Pilih Berhenti Berpolitik

Keputusan berhenti dari kegiatan politik menutup rapat peluang PKS atau partai lain untuk melamar Purnomo maju di Pilwakot Solo.

KPK Kembali Garap PNS MA Orang Dekat Istri Nurhadi
Indonesia
KPK Kembali Garap PNS MA Orang Dekat Istri Nurhadi

Mereka yakni PNS di MA bernama Kardi

Paksa Bawa Pulang Jenazah Dalam Perda Penanganan COVID-19 Disanksi Denda Rp7,5 Juta
Indonesia
Paksa Bawa Pulang Jenazah Dalam Perda Penanganan COVID-19 Disanksi Denda Rp7,5 Juta

warga akan dikenakan sanksi denda administratif maksimal Rp7.500.000 bila masyarakat memaksa membawa pulang jenazah dengan kekerasan pasien COVID-19.

KPK Usut Dugaan Korupsi di Bandung Barat
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Bandung Barat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan korupsi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Juliari Batubara Akui Legislator PDIP Ihsan Yunus Kerap Main ke Ruangannya
Indonesia
Juliari Batubara Akui Legislator PDIP Ihsan Yunus Kerap Main ke Ruangannya

Legislator PDIP Ihsan Yunus saat masih menjabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR kerap berkunjung ke ruang kerjanya di Kementerian Sosial, Jakarta.

[HOAKS atau FAKTA] Bank Indonesia Mengeluarkan Uang Pecahan 1.0
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Bank Indonesia Mengeluarkan Uang Pecahan 1.0

Pengguna TikTok dengan nama pengguna PuspoTV mengunggah sebuah video (2/4) yang menunjukkan selembar uang pecahan 1.0 yang bergambarkan seorang penari pendet.

Polisi Dikritik Jerat Pelaku Pesta Gay Pakai Pasal Pornografi
Indonesia
Polisi Dikritik Jerat Pelaku Pesta Gay Pakai Pasal Pornografi

Hukum pidana yang saat ini berlaku tidak bisa digunakan untuk serta merta menyerang orientasi seksual seseorang

Basarah: Semua Pemuka Agama Harus Dilindungi dan Diberi Kebebasan Sampaikan Dakwah
Indonesia
Wagub DKI Tak Masalah Kantornya Digeruduk Pegawai Ambulans
Indonesia
Wagub DKI Tak Masalah Kantornya Digeruduk Pegawai Ambulans

Penyampaian aspirasi dan melaksanakan demonstrasi telah dijamin dan dilindungi konstitusi dan UU