Azis Syamsuddin Jamin tidak Ada Pasal Selundupan di UU Ciptaker Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi/foc/aa.

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin mengatakan, seluruh proses dan tahapan penyusunan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengambilan keputusan di DPR.

”Saya percaya kepada Pimpinan Baleg dalam hal ini Pak Supratman (Supratman Andi Agtas) sebagai pengendali tongkat komando di Baleg. Tentu apa yang dilakukan di Baleg sesuai mekanisme dan tata cara dalam pengambilan keputusan di DPR,” ujar Azis Syamsuddin kepada wartawan, Rabu (14/10)

Azis mengatakan, apabila ada pihak-pihak yang menyatakan ada ayat atau pasal selundupan dalam UU tersebut yang tidak sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengambilan keputusan di DPR, pihaknya mempersilahkan untuk melapor sebagai bentuk pelanggaran pidana.

Baca Juga

Ini Penjelasan DPR Soal Adanya Sejumlah Versi Draf UU Ciptaker

”Silakan menguji ke MK (Mahkamah Konstitusi), tapi perlu saya laporkan kepada publik pada sore ini, semua pembicaraan, baik batuk, baik itu interupsi, semua ada catatan sebagai notulensi dan semua ada rekaman,” tutur politikus Partai Golkar ini.

Menurut Azis, seluruh pembicaraan mulai tingkat rapat kerja maupun di tingkat panitia rapat kerja, Tim Perumus, Tim Sinkronisasi, Pembahasan Tingkat I dalam rapat kerja di Baleg dan Tingkat II Rapat Paripurna semua tercatat dengan baik.

“Sehingga saya berkeyakinan, sahabat saya Pak Supratman sebagai pimpinan Baleg dalam pengambilan keputusan tentu menegakkan aturan dan berpegang teguh pada sumpah jabatan dalam pengambilan keputusan sesuai tata tertib yang berlaku di DPR,” katanya.

Azis menegaskan, DPR tidak berani memasukkan pasal selundupan. ”Saya jamin sesuai sumpah jabatan saya dan seluruh rekan-rekan yang ada di sini, tentu kami tidak berani dan tidak akan memasukkan selundupan pasal. Itu kami jamin sumpah jabatan kami karena itu merupakan tindak pidana apabila ada selundupan pasal,” katanya. (Knu)

Baca Juga

Mahfud MD Bantah Tuding SBY dan AHY Dalang di Balik Demo UU Ciptaker

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Golkar DKI: PSI Ngibulin Rakyat
Indonesia
Golkar DKI: PSI Ngibulin Rakyat

"Menurut saya PSI ngibulin masyarakat," anggota Banggar DPRD DKI, Basri Baco

Pimpinan DPRD Ungkap Kenapa Banjir Jakarta Selalu Terulang
Indonesia
Pimpinan DPRD Ungkap Kenapa Banjir Jakarta Selalu Terulang

DPRD dan Pemprov DKI telah menggelar rapat pembahasan mengenai master plan dan kebijakan penanganan banjir di ibu kota.

Progres Pembangunan ITF Belum Terlihat, DPRD Bakal Bentuk Pansus
Indonesia
Progres Pembangunan ITF Belum Terlihat, DPRD Bakal Bentuk Pansus

PT Jakpro ataupun Dinas LH juga perlu mencermati RPJMD 2017-2022

Tim SAR Pelabuhan Merak Lanjutkan Cari Penumpang Kapal Terjun Sabtu Pagi
Indonesia
Tim SAR Pelabuhan Merak Lanjutkan Cari Penumpang Kapal Terjun Sabtu Pagi

Seorang pria penumpang kapal Ferry KMP Nusa Jaya melompat terjun ke laut saat kapal melaju dari Pelabuhan Merak.

Rapid Test Massal Ojol dan Opang Solo, 8 Orang Reaktif
Indonesia
Rapid Test Massal Ojol dan Opang Solo, 8 Orang Reaktif

Driver ojol dan opang yang reaktif tersebut sudah diberitahu dan sampel untuk tes swab sudah dikirim.

Stafsus Milenial Jokowi Mustahil Diganti, Pengamat: Lumayan Jadi Aksesori Presiden
Indonesia
Jelang Pemungutan Suara, Komnas HAM Soroti Lonjakan COVID-19
Indonesia
Jelang Pemungutan Suara, Komnas HAM Soroti Lonjakan COVID-19

KPU daerah didorong untuk berkoordinasi secara intensif dengan gugus tugas di daerah dan dinas kesehatan serta mempersiapkan langkah kedaruratan.

Pemerintah Diminta Kelola Bantuan Asing, Jangan Sampai Bikin Rugi Warga
Indonesia
Pemerintah Diminta Kelola Bantuan Asing, Jangan Sampai Bikin Rugi Warga

PDI Perjuangan berpandangan apapun nanti kebijakan pemerintah Jokowi harus dibaca dalam skala prioritas

Rumah Sakit Diminta Tidak Promosikan Vaksin COVID-19
Indonesia
Rumah Sakit Diminta Tidak Promosikan Vaksin COVID-19

Permintaan satgas ini merespons munculnya iklan yang ditawarkan sebuah rumah sakit

 Kewenangan Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Presiden, Polisi Tak Boleh Asal Tindak
Indonesia
Kewenangan Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Presiden, Polisi Tak Boleh Asal Tindak

Ia melihat, kritik sebagai bukti bahwa masyarakat terlibat dan berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dan hal itu sangat lumrah dengan negara demokratis seperti Indonesia.