Azis Syamsuddin Dituntut 4 Tahun 2 Bulan Bui Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dari fraksi Partai Golkar di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/12/2021) (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, dengan pidana empat tahun dan dua bulan penjara.

Jaksa meyakini bahwa Azis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyuap mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju terkait pengurusan sejumlah perkara yang sedang ditangani oleh lembaga antirasuah.

Baca Juga

Saksi Ungkap Sosok Tangan Kanan Azis Syamsuddin Bantu Urus DAK Lamteng

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M Azis Syamsuddin dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 2 bulan serta pidana denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Jaksa KPK, Lie Putra Setiawan di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (24/1).

Tak hanya itu, jaksa juga menuntut pidana tambahan terhadap mantan Waketum Golkar itu. Pidana tambahan tersebut yakni meminta agar hakim mencabut hak Azis untuk dipilih sebagai pejabat publik selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik atau politik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana pokok," ujar Jaksa Lie.

Baca Juga:

Azis Syamsuddin Bantah Punya Adik Bernama Vio

Dalam melayangkan tuntutannya, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan m hal yang memberatkan jaksa dalam menuntut Azis yakni, karena terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemudian, perbuatan terdakwa Azis Syamsuddin juga dinilai telah merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Terdakwa Azis juga dianggap tidak mengakui kesalahannya dan berbelit-belit selama persidangan.

"Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya," kata Jaksa Lie. (Pon)

Baca Juga

Kubu Azis Syamsuddin Keberatan atas Tiga Saksi yang Dihadirkan Jaksa KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MKD Pasang Badan Terkait Somasi Ade Armando ke Sekjen PAN
Indonesia
MKD Pasang Badan Terkait Somasi Ade Armando ke Sekjen PAN

Tim hukum Ade Armando tak berhak melakukan somasi kepada Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno.

Abu Dhabi Guyur GoTo Rp 5,6 Triliun, Analis Petakan Potensi Startup Digital Lain
Indonesia
Abu Dhabi Guyur GoTo Rp 5,6 Triliun, Analis Petakan Potensi Startup Digital Lain

Peluang pasar investasi tidak hanya bagi perusahaan startup digital yang menyasar sektor konsumer.

Dirut Telkomsel Penuhi Panggilan Polisi Terkait Dugaan Korupsi Rp 300 Miliar
Indonesia
Dirut Telkomsel Penuhi Panggilan Polisi Terkait Dugaan Korupsi Rp 300 Miliar

Eks Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro dan Dirut PT Telkom, Edi Witjara, akhirnya memenuhi panggilan polisi soal dugaan korupsi. Sebelumnya, keduanya tidak hadir karena ada kegiatan lain.

Seluruh Penumpang dan ABK Kapal KM Karya Indah Selamat
Indonesia
Seluruh Penumpang dan ABK Kapal KM Karya Indah Selamat

"Saat ini proses evakuasi terhadap 14 Anak Buah Kapal (ABK) dan 181 penumpang kapal telah selesai dilakukan dan seluruhnya dalam kondisi selamat," ucap Kepala KSOP Kelas II Ternate, Affan Tabona

Aturan Disiplin ASN, Mudahkan Bawaslu Pantau Netralitas di Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Aturan Disiplin ASN, Mudahkan Bawaslu Pantau Netralitas di Pemilu dan Pilkada

Laporan hasil pengawasan Bawaslu pada Pilkada 2020 terdapat 917 pelanggaran netralitas ASN, terdiri dari 484 kasus memberikan dukungan kepada salah satu paslon di media sosial, 150 kasus menghadiri sosialisasi partai politik.

Seluruh Awak Rimbun Air Tewas, Polisi Pastikan Pesawat Jatuh Bukan Karena KKB
Indonesia
Seluruh Awak Rimbun Air Tewas, Polisi Pastikan Pesawat Jatuh Bukan Karena KKB

Tiga awak pesawat Rimbun Air yang jatuh usai hilang kontak di sekitar Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua ditemukan meninggal dunia

PBNU Sebut Pembatalan Haji Saat Pandemi Bagian dari Syariah
Indonesia
PBNU Sebut Pembatalan Haji Saat Pandemi Bagian dari Syariah

Kami semuanya yakin seyakin-yakinnya bahwa pemerintah telah melakukan upaya yang maksimal

Indonesia Dilanda 1.175 Bencana Dari Januari sampai 3 April 2022
Indonesia
Indonesia Dilanda 1.175 Bencana Dari Januari sampai 3 April 2022

BNBP mencatat anomali kejadian banjir di bulan Maret tahun ini. Intensitas kejadian banjir seharusnya berada di bulan Januari-Februari, sejalan dengan ujung atau puncak musim penghujan.

Kemenkumham Terbitkan Aturan Baru Permohonan Visa Indonesia
Indonesia
Kemenkumham Terbitkan Aturan Baru Permohonan Visa Indonesia

Dalam beleid tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memperbarui syarat berupa sejumlah daftar kegiatan orang asing untuk permohonan pengajuan visa Indonesia.

Perusahaan Diminta Tak Terapkan Revisi UMP DKI, Tunggu Putusan PTUN
Indonesia