Azis Syamsuddin Dijemput Paksa KPK, MKD: Ini di Luar Dugaan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin tiba di Gedung KPK, Jumat (24/9). (Foto: MP/Ist)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menjelaskan secara terbuka kasus yang menjerat Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin setelah dijemput paksa pada Jumat (24/9) malam.

"Ini (penjemputan paksa Azis Syamsuddin) di luar dugaan, karena kita tidak pernah tahu apakah yang bersangkutan pernah tidak kooperatif. Pimpinan KPK harus menjelaskan secara terbuka, ini pemanggilan ke berapa dan statusnya sebagai apa," ujar Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Trimedya Pandjaitan, Sabtu (25/9).

Baca Juga

KPK Menciduk Azis Syamsuddin di Rumahnya

Dia mengaku terkejut dengan langkah KPK yang menjemput paksa Azis Syamsuddin karena sebelumnya KPK tidak pernah menjelaskan secara terbuka kasus yang menjerat Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Trimedya mencontohkan, saat kasus yang menjerat mantan Ketua DPR, Setya Novanto yang dijemput paksa karena yang bersangkutan berulangkali tidak hadir saat pemeriksaan karena alasan sakit.

 Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj.

"Kita tidak tahu ini (pemanggilan Azis) panggilan ke berapa karena tidak disampaikan KPK. Kami mengikuti pemberitaan sejak Jumat pagi, Jubir KPK mengatakan Azis kirim surat meminta pemanggilan ditunda menjadi tanggal 4 Oktober karena saat ini sedang isolasi mandiri, namun tiba-tiba ada kabar penjemputan malam ini," ujarnya.

Dia menilai penjelasan KPK secara terbuka sangat diperlukan karena di satu sisi masyarakat mengapresiasi lembaga tersebut menangkap Azis Syamsuddin yang merupakan pimpinan lembaga negara.

Baca Juga:

Klaim Isoman, Azis Syamsudddin Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan KPK

Di sisi lain menurut anggota Komisi III DPR RI itu, langkah KPK tersebut meruntuhkan keraguan pihak-pihak terhadap kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.

"Kita tahu trennya sekarang (di KPK) orang di undang, kemudian menjadi tersangka lalu ditahan karena ada anggapan kalau dipanggil sebagai tersangka pasti langsung menghindar. Karena itu KPK harus menjelaskan," katanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mobilitas Warga Jakarta Malah Meningkat saat PPKM Level 4, Ini Alasannya
Indonesia
Mobilitas Warga Jakarta Malah Meningkat saat PPKM Level 4, Ini Alasannya

Dibukanya sebagian sektor non-esensial dan non-kritikal menjadi penyebab utama mobilitas masyarakat yang meningkat di sekitar jalan arteri dan gerbang masuk wilayah DKI Jakarta.

Para Bekas Pentolan Hipmi di Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Para Bekas Pentolan Hipmi di Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Mardani mengungkapkan, Presiden Jokowi sudah melakukan hal yang tepat untuk memasukkan kader-kader terbaik Hipmi ke dalam jajaran menterinya.

Maret, DPR Putuskan Pembahasan Revisi UU Pemilu
Indonesia
Maret, DPR Putuskan Pembahasan Revisi UU Pemilu

Pemilu 2019 yaitu Pilpres dan Pileg digabungkan, telah menyebabkan ratusan penyelenggara pemilu meninggal dunia

KPK Periksa Anggota DPR Asal PDIP Terkait Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPR Asal PDIP Terkait Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FR (Fathor Rahman) dan FU (Fakih Usman)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Muncul Situs Palsu PeduliLindungi, Pengakses Diketok Rp 1 Juta Daftar Vaksin
Indonesia
Muncul Situs Palsu PeduliLindungi, Pengakses Diketok Rp 1 Juta Daftar Vaksin

Ada alamat situs www.pedulilindungiq.com yang coba melakukan aksi penipuan.

Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga Kedelai
Indonesia
Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga Kedelai

Penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kedelai agar produksi tahu tempe tetap berjalan dan harganya tetap terjangkau oleh masyarakat luas.

Penambahan Kasus COVID-19 Makin Dikit, Hari Ini Capai 4 Ribuan
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 Makin Dikit, Hari Ini Capai 4 Ribuan

Kasus sembuh dari COVID-19 bertambah 13.049 pada Senin (6/9).

KPK Perkuat Tim Cegah Korupsi Vaksin COVID-19
Indonesia
KPK Perkuat Tim Cegah Korupsi Vaksin COVID-19

Tim tersebut akan diperkuat dengan melibatkan tim dari Ditjen Dukcapil Kemendagri

10 Instansi Pemerintah Masih Sepi Peminat, Kabupaten Paniai 0 Pelamar
Indonesia
10 Instansi Pemerintah Masih Sepi Peminat, Kabupaten Paniai 0 Pelamar

Badan Kepegawaian Negara (BKN) hari ini Senin (26/7) menutup pendaftaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.

Seribu Oksigen Konsentrator Dikirim untuk Warga Terpapar COVID-19
Indonesia
Seribu Oksigen Konsentrator Dikirim untuk Warga Terpapar COVID-19

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meluncurkan bantuan seribu oksigen konsentrator untuk warga yang terpapar virus corona.