Awas, Kamera Tilang Dipasang di Depok Pantau Pelanggar Lalu Lintas Ilustrasi. (ANTARA/Fianda SR)

MerahPutih.com - Polres Metro Depok meluncurkan 13 program unggulan yang salah satunya adalah peluncuran kamera electronic traffic law enforcement (e-TLE), Jumat (25/9).

Pemasangan kamera e-TLE di satu titik yakni jembatan penyeberangan orang (JPO), tepatnya depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat.

"Beberapa aplikasi yang diluncurkan berbasis online dan juga termasuk E-TLE itu di era pandemi COVID-19 sangat bermanfaat untuk mengurangi interaksi di masyarakat," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Jumat (25/9).

Baca Juga:

Proses e-Tilang Tiba-tiba Berhenti, Ini Penyebabnya

Sementara itu, Kasat Lantas Polrestro Depok Kompol Erwin Aras Genda menyebut saat ini sistem tersebut masih masuk dalam tahap sosialisasi. Masa penindakan akan mulai dilakukan pada 1 November 2020 mendatang.

"Tahap 1 bulan ini mungkin 1 sampai 30 Oktober 2020 itu tahap-tahap sosialisasi, per 1 November 2020 masa penegakkan hukum akan berlaku," jelasnya.

Ilustrasi - Dokumentasi pengendara melintas di dekat rambu tilang elektronik di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (9/11/2018). (ANTARA FOTO/Rivan Lingga)
Ilustrasi - Dokumentasi pengendara melintas di dekat rambu tilang elektronik di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (9/11/2018). (ANTARA FOTO/Rivan Lingga)

"(Pelanggaran yang terekam kamera e-TLE) karena e-TLE ini salah satunya yang tidak menggunakan seatbelt, menggunakan HP saat mengemudi, pelanggaran marka jalan dan rambu itu termasuk. Untuk roda dua tidak menggunakan helm itu akan sangat jelas terlihat kamera," sambungnya.

Baca Juga:

Pelanggaran Lalu Lintas di Jakarta Makin Tinggi, Polisi Tambah Kamera e-Tilang

Nantinya, setelah dilakukan penindakan terhadap pelanggar, pihaknya akan melayangkan surat tilang dan diberi waktu 14 hari untuk pelanggar melakukan konfirmasi.

"Ada masa 14 hari untuk menjawab atau mengkonfirmasi kepada pihak Polres apakah kendaraan tersebut masih dikuasai yang bersangkutan atau sudah dijual," jelasnya. (Knu)

Baca Juga:

Dua Pekan Ganjil Genap di DKI, Nyaris 5 Ribu Kendaraan Ditilang Polisi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Calon Kapolri Baru Ditantang Benahi Stigma Pelanggaran HAM di Kepolisian
Indonesia
Calon Kapolri Baru Ditantang Benahi Stigma Pelanggaran HAM di Kepolisian

BEM SI merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

Datangi DPR, Muhammadiyah Pastikan Tolak Seluruh Draf RUU Cipta Kerja
Indonesia
Datangi DPR, Muhammadiyah Pastikan Tolak Seluruh Draf RUU Cipta Kerja

Draf tersebut hasil rekomendasi Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Forum Dekan Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Hukum Muhammadiyah se-lndonesia.

Antisipasi Banjir, Kali Sentiong Dikeruk
Indonesia
Antisipasi Banjir, Kali Sentiong Dikeruk

Irwandi ingin memastikan target yang diberikan di salah satu titik prioritas penanganan banjir di Jakarta Pusat ini bisa dipenuhi.

Gelombang PHK di Depan Mata, Bamsoet Desak Pemerintah Beri Modal Bagi UMKM
Indonesia
Gelombang PHK di Depan Mata, Bamsoet Desak Pemerintah Beri Modal Bagi UMKM

Bamsoet juga mendorong Pemerintah menyalurkan pemberian modal kerja langsung

Vaksin COVID-19 dari Tiongkok Segera Datang, Ma'ruf Amin: Kalau Misalnya Tidak Halal Ya Tidak Masalah
Indonesia
Kiprah Paulus Waterpauw Yang Bakal Menyandang Jenderal Bintang Tiga Polisi
Indonesia
Kiprah Paulus Waterpauw Yang Bakal Menyandang Jenderal Bintang Tiga Polisi

Upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata tak gampang. Hingga saat ini. Paulus menegaskan, tengah mencari strategi atau SOP yang baik.

Tuntutan Ringan Peneror Novel Baswedan Bukti Ada Kepentingan Mafia Korupsi
Indonesia
Tuntutan Ringan Peneror Novel Baswedan Bukti Ada Kepentingan Mafia Korupsi

JPU menuntut Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis yang merupakan mantan anggota Brimob Polri untuk dihukum satu tahun pidana penjara.

Buka Pelatihan Berbasis Kompetensi, Menaker: Kita Siapkan Pekerja Unggul Pasca Pandemi
Indonesia
Buka Pelatihan Berbasis Kompetensi, Menaker: Kita Siapkan Pekerja Unggul Pasca Pandemi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai menyiapkan pelatihan berbasis kompetensi untuk bersaing di dunia usaha dan industri pasca pandemi COVID-19.

Pemerintah Larang Mudik, Organda Solo Menjerit dan Minta Bantuan Stimulus
Indonesia
Pemerintah Larang Mudik, Organda Solo Menjerit dan Minta Bantuan Stimulus

Menanggapi kebijakan tersebut Ketua DPC Organda Solo, Joko Suprapto menilai aturan larangan mudik membuat pengusaha bus menjerit.

Diskon Vonis Koruptor Jiwasraya, DPR Nilai Kepedulian Hakim Rendah
Indonesia
Diskon Vonis Koruptor Jiwasraya, DPR Nilai Kepedulian Hakim Rendah

Pemotongan vonis dinilai, menjadi bukti rendahnya kepedulian para hakim dalam pemberantasan korupsi.