Awal Mau 5 Menit Jadinya 9 Menit, Andika tidak Enak Sabtu DPR Harus Kerja KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa memberi salam sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). ANTARA FOTO/Ga

MerahPutih.com - Jenderal Andika Perkasa menyatakan tidak akan memakan waktu lama saat diberi kesempatan memaparkan visi misinya sebagai calon tunggal Panglima TNI selama 30 menit oleh Komisi I DPR. Orang nomor satu di TNI Angkatan Darat itu mengangkat jargon "TNI Adalah Kita".

“Cukup 5 menit,” kata Andika kepada para anggota Komisi, saat menjalani fit and proper test, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11).

Baca Juga:

Komisi I Akui Senioritas Jenderal Andika Mampu Jawab Tantangan Terkini

Meski awalnya mematok 5 menit, pada akhirnya Andika butuh 9 menit dari salam pembuka hingga penutup paparan visi misinya. Namun, paparan menantu eks Kepala BIN Hendropiyono itu masih lebih singkat ketimbang pemaran Gatot Nurmantyo menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI pada 2015 silam, atau Panglima TNI saat ini Marsekal Hadi Tjahjanto pada 2017 silam yang mencapai lebih dari 30 menit.

Bisa jadi, Andika melewati batas waktu 5 menit yang dipatoknya untuk memaparkan vis misi, mungkin saja karena merasa tak enak kepada para anggota komisi dan seluruh warga Indonesia yang mengikuti proses seleksi itu secara virtual.

KSAD Andika Perkasa. (Foto: Antara)
Jenderal Andika Perkasa saat uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR (MP/Kanugraha)

Apalagi, Andika sempat menyinggung anggota Komisi I harus mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di akhir pekan, yang notebene masuk hari libur. “Saya mohon maaf. Hari Sabtu seharusnya hari libur. Tapi bapak ibu jadinya bekerja,” ujar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.

Usai pemarapan, Komisi I DPR mempersilakan setiap fraksi menyampaikan tanggapan atau pertanyaan terhadap visi misi Andika masing-masing waktu 7 menit. Artinya, jika ada sembilan fraksi, berarti total waktunya sekitar 63 menit.

Sesi rapat dengar pendapat umum (RDPU) kali ini sendiri dilaksanakan secara terbuka dan tertutup. Jika tak menyangkut kebijakan dan strategi TNI, maka akan digelar terbuka. (Knu)

Baca Juga:

Tak Banyak Umbar Janji, Jenderal Andika Siap Jawab Cecaran Legislator

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Norma dan Prinsip HAM Diharap Jadi Pertimbangan Saat Revisi UU Ciptaker
Indonesia
Norma dan Prinsip HAM Diharap Jadi Pertimbangan Saat Revisi UU Ciptaker

Dorongan untuk meratifikasi protokol pilihan tersebut didasari seringnya Komnas HAM mendapatkan pengaduan

Pemprov DKI Belum Putuskan Nasib PTM saat PPKM Level 2
Indonesia
Pemprov DKI Belum Putuskan Nasib PTM saat PPKM Level 2

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jabodetabek turun dari Level 3 menjadi Level 2.

Parlemen Dunia Perlu Terlibat Langsung dalam Kedaruratan Medis
Indonesia
Parlemen Dunia Perlu Terlibat Langsung dalam Kedaruratan Medis

Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal pentingnya peran parlemen dalam masalah kedaruratan medis. Hal ini menyusul adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia.

Kapolda Metro Sebut Crowd Free Night Lancar, Jakarta Terkendali
Indonesia
Gempa Bermagnitudo 5,5 Guncang Sorong
Indonesia
Gempa Bermagnitudo 5,5 Guncang Sorong

Gempa bumi terjadi pada Minggu, pukul 01.26 WIB di koordinat 0.63 LS dan 131.49 BT, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Presidential Threshold 20 Persen Jadi PR Besar Demokrasi Indonesia
Indonesia
Presidential Threshold 20 Persen Jadi PR Besar Demokrasi Indonesia

“Saat ini, presidential threshold (PT) pencalonan presiden 20 persen menjadi PR besar demokrasi indonesia. Ini karena salah satu tujuan demokrasi yaitu kesetaraan hak warga negara dalam berpolitik dihalang-halangi oleh aturan ini," kata Anggota DPD RI Fahira Idris

[HOAKS atau FAKTA]: Tiongkok Tidak Lagi Gunakan Vaksin Sinovac
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tiongkok Tidak Lagi Gunakan Vaksin Sinovac

Informasi tersebut dibantah oleh Konselor bidang Sains dan Teknologi Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Yi Fanping.

KPK Kembali Tahan Mantan Gubernur Riau Annas Maamun
Indonesia
KPK Kembali Tahan Mantan Gubernur Riau Annas Maamun

KPK menahan mantan Gubernur Riau Annas Maamun sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan RAPBD Perubahan 2014 dan RAPBD 2015.

[HOAKS atau FAKTA]: Dua Intel Malaysia Serang Markas TNI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dua Intel Malaysia Serang Markas TNI

ebuah akun Facebook mengunggah video berdurasi 8 menit dengan judul “KABAR VIRAL HARI INI ~ BIADAB !! 2 INTELEJEN MALAYSIA SERANG MARKAS TNI AL. JOKOWI PERINTAHKAN TEMBAK DI TEMPAT”, pada 24 Juli 2022.

Jokowi: BPKH Punya Peran Kunci Optimalkan Keuangan Syariah
Indonesia
Jokowi: BPKH Punya Peran Kunci Optimalkan Keuangan Syariah

“BPKH mempunyai peran kunci untuk mengoptimalkan keuangan syariah melalui penempatan dan investasi di syariah di dalam dan luar negeri” ungkapnya.