Autentisitas Suara Pemilih Harus Dijaga di Pilkada Serentak Ilustrasi TPS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Penyelenggara pemilu diingatkan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, khususnya terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, harus dapat menjaga keaslian atau autentisitas suara pemilih.

"Jangan sampai suara pemilih yang seharusnya kepada si A, karena tidak bisa dijaga autentisitasnya oleh penyelenggara pemilu, akhirnya yang terpilih justru menjadi si B," kata Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Didik Supriyanto, Selasa (6/10).

Ia menilai, suara pemilih bisa tidak terjaga keasliannya karena penyelenggara pemilu tidak bisa mempertahankan prinsip kemandiriannya dalam bertindak ataupun membuat keputusan.

Baca Juga:

KPU Solo Rekrut 8.617 Orang KPPS

"Oleh karena itu, semua harus ikut mengawasi dan mengontrol agar penyelenggara pemilu sama-sama menjaga kemandiriannya dari pengaruh-pengaruh luar seperti pengaruh pemilih, pengaruh mahasiswa, pengaruh pasangan calon dan partai," ujar pria yang juga anggota Panwaslu pada Pemilu 2004 itu.

Didik mencontohkan, bisa saja saja karena didemo mahasiswa, penyelenggara pemilu lalu takut dan mengubah hasil penghitungan suara. Kemudian bisa juga ada tekanan dari petahana diancam tidak diberikan dana.

"Kalau penyelenggara pemilu bisa dijaga 'rel' etiknya, maka pemilu bisa berjalan dengan baik dan autentisitas suara pemilih juga bisa terjaga," katanya.

Anggota DKPP Didik Supriyanto
Angggota DKPP Didik Supriyanto. (Foto: Antara).

DKPP, lanjut Didik, selama ini hadir untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dari pusat hingga daerah.

"Tentu kami dalam menjalankan fungsinya tidak pernah terlepas dari masukan masyarakat. Kami sifatnya pasif, jika tidak ada yang mengadu, maka kami tidak bisa melakukan pemeriksaan," ucapnya.

Berdasarkan rekapitulasi penanganan perkara di DKPP dari 2012 hingga Juni 2020, jumlah pengaduan yang akhirnya terbukti atau diputus DKPP sekitar 36 persen. Untuk sanksinya ada berupa peringatan atau teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, hingga pemberhentian dari jabatan ketua dan sebagainya.

"Secara umum, sekitar 90 persen rel etik penyelenggara pemilu di negara kita itu baik. Meskipun demikian, DKPP tetap harus turun, karena sedikit saja muncul persoalan kode etik penyelenggara pemilu maka akan memengaruhi pandangan publik sehingga meragukan penyelenggara pemilu," ujarnya.

Didik pun menyoroti tantangan besar pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19. Terutamanya ketaatan dalam memenuhi protokol kesehatan saat pemungutan dan penghitungan suara.

"Petugas harus benar-benar diedukasi dan dilatih untuk menaati protokol COVID-19 secara ketat, agar tidak menimbulkan keraguan pemilih datang ke TPS. Jika pemilih yang datang ke TPS itu sedikit, meskipun pemenangnya tetap dilantik tentu akan menimbulkan persoalan dari sisi legitimasi," ucapnya.

Baca Juga:

Jadi Sasaran 'Kemarahan' Rakyat, DPR: Tak Suka Nanti Jangan Dipilih lagi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ICW Sebut Orientasi Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tidak Jelas
Indonesia
ICW Sebut Orientasi Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tidak Jelas

Pemerintah dan DPR dapat memprioritaskan pembahasan sejumlah produk legislasi penguat upaya pemberantasan korupsi

 Dewa United FC Berbagi Kebahagiaan Ramadan Bersama Anak Yatim
Indonesia
Dewa United FC Berbagi Kebahagiaan Ramadan Bersama Anak Yatim

Kegiatan sosial ini merupakan inisiatif seluruh elemen Dewa United FC, untuk mengisi Ramadan dengan kegiatan yang penuh manfaat.

Polda Jateng Terjunkan Ditreskrimsus Buru Pelaku Pembuang Limbah ke Bengawan Solo
Indonesia
Polda Jateng Terjunkan Ditreskrimsus Buru Pelaku Pembuang Limbah ke Bengawan Solo

Tim Ditreskrimsus juga mengecek perusahaan di sekitar aliran Bengawan Solo, di antaranya pabrik tekstil dan pabrik plastik.

Sekolah Tatap Muka Terbatas di Bandung Dimulai 8 September 2021
Indonesia
Sekolah Tatap Muka Terbatas di Bandung Dimulai 8 September 2021

Sebanyak 330 sekolah dari semua jenjang pendidikan di Kota Bandung akan melaksanakan Pembelajatan Tatap Muka Terbatas (PTMT) pada 8 September 2021.

Pimpinan Komisi III Dukung Rencana Peniadaan Jalur Sepeda Permanen di Sudirman
Indonesia
Pimpinan Komisi III Dukung Rencana Peniadaan Jalur Sepeda Permanen di Sudirman

Pesepeda 'sport' terpaksa tidak melewati jalur sepeda

Menaker Ida Fauziah Minta Pekerja Taati Larangan Mudik Lebaran
Indonesia
Menaker Ida Fauziah Minta Pekerja Taati Larangan Mudik Lebaran

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kembali mengingatkan pekerja dan buruh untuk menaati larangan mudik Lebaran 2021.

Asesmen TWK Dinilai Jadi Alat Cuci Tangan Firli Singkirkan Novel Baswedan Cs
Indonesia
Asesmen TWK Dinilai Jadi Alat Cuci Tangan Firli Singkirkan Novel Baswedan Cs

Pengalihan status tersebut seharusnya tidak perlu melibatkan lembaga lain

Sapi Simental Seberat 1,3 Ton Asal Agam Calon Hewan Kurban Jokowi
Indonesia
Sapi Simental Seberat 1,3 Ton Asal Agam Calon Hewan Kurban Jokowi

Sapi simental seberat 1,3 ton terpilih sebagai calon hewan kurban Presiden Joko Widodo pada Idul Adha 1442 Hijriah.

Alasan Polisi Belum Beberkan Identitas KKB yang Tembak Kabinda Papua
Indonesia
Alasan Polisi Belum Beberkan Identitas KKB yang Tembak Kabinda Papua

Rusdi menerangkan salah satu kendalanya adalah medan di Papua