Autentisitas Suara Pemilih Harus Dijaga di Pilkada Serentak Ilustrasi TPS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Penyelenggara pemilu diingatkan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, khususnya terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, harus dapat menjaga keaslian atau autentisitas suara pemilih.

"Jangan sampai suara pemilih yang seharusnya kepada si A, karena tidak bisa dijaga autentisitasnya oleh penyelenggara pemilu, akhirnya yang terpilih justru menjadi si B," kata Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Didik Supriyanto, Selasa (6/10).

Ia menilai, suara pemilih bisa tidak terjaga keasliannya karena penyelenggara pemilu tidak bisa mempertahankan prinsip kemandiriannya dalam bertindak ataupun membuat keputusan.

Baca Juga:

KPU Solo Rekrut 8.617 Orang KPPS

"Oleh karena itu, semua harus ikut mengawasi dan mengontrol agar penyelenggara pemilu sama-sama menjaga kemandiriannya dari pengaruh-pengaruh luar seperti pengaruh pemilih, pengaruh mahasiswa, pengaruh pasangan calon dan partai," ujar pria yang juga anggota Panwaslu pada Pemilu 2004 itu.

Didik mencontohkan, bisa saja saja karena didemo mahasiswa, penyelenggara pemilu lalu takut dan mengubah hasil penghitungan suara. Kemudian bisa juga ada tekanan dari petahana diancam tidak diberikan dana.

"Kalau penyelenggara pemilu bisa dijaga 'rel' etiknya, maka pemilu bisa berjalan dengan baik dan autentisitas suara pemilih juga bisa terjaga," katanya.

Anggota DKPP Didik Supriyanto
Angggota DKPP Didik Supriyanto. (Foto: Antara).

DKPP, lanjut Didik, selama ini hadir untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dari pusat hingga daerah.

"Tentu kami dalam menjalankan fungsinya tidak pernah terlepas dari masukan masyarakat. Kami sifatnya pasif, jika tidak ada yang mengadu, maka kami tidak bisa melakukan pemeriksaan," ucapnya.

Berdasarkan rekapitulasi penanganan perkara di DKPP dari 2012 hingga Juni 2020, jumlah pengaduan yang akhirnya terbukti atau diputus DKPP sekitar 36 persen. Untuk sanksinya ada berupa peringatan atau teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, hingga pemberhentian dari jabatan ketua dan sebagainya.

"Secara umum, sekitar 90 persen rel etik penyelenggara pemilu di negara kita itu baik. Meskipun demikian, DKPP tetap harus turun, karena sedikit saja muncul persoalan kode etik penyelenggara pemilu maka akan memengaruhi pandangan publik sehingga meragukan penyelenggara pemilu," ujarnya.

Didik pun menyoroti tantangan besar pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19. Terutamanya ketaatan dalam memenuhi protokol kesehatan saat pemungutan dan penghitungan suara.

"Petugas harus benar-benar diedukasi dan dilatih untuk menaati protokol COVID-19 secara ketat, agar tidak menimbulkan keraguan pemilih datang ke TPS. Jika pemilih yang datang ke TPS itu sedikit, meskipun pemenangnya tetap dilantik tentu akan menimbulkan persoalan dari sisi legitimasi," ucapnya.

Baca Juga:

Jadi Sasaran 'Kemarahan' Rakyat, DPR: Tak Suka Nanti Jangan Dipilih lagi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wartawan Tempo Diduga Jadi Korban Kekerasan Oknum Aparat
Indonesia
Wartawan Tempo Diduga Jadi Korban Kekerasan Oknum Aparat

Wartawan Tempo, Nurhadi, menjadi korban kekerasan oknum aparat saat menjalankan tugas jurnalistiknya di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/3).

Kemenkes Tegaskan Informasi Puluhan Wartawan Terkapar Usai Divaksin Hoaks
Indonesia
Kemenkes Tegaskan Informasi Puluhan Wartawan Terkapar Usai Divaksin Hoaks

Kemenkes menyampaikan bahwa informasi ada puluhan awak media terkapar hingga pingsan pasca-disuntik vaksin COVID-19 tidak benar.

Hotman Paris Sebut Ada Keanehan Soal Raibnya Uang Atlet E-Sport Winda
Indonesia
Hotman Paris Sebut Ada Keanehan Soal Raibnya Uang Atlet E-Sport Winda

Winda dan ibunya membuka rekening Maybank pada 2015. Bank menawarkan program tabungan berjangka bunga 10 persen per tahun yang diambil oleh Winda.

Terbitkan Protokol Kesehatan, Kemenag: Panduan Umat Beribadah dan Aman dari COVID-19
Indonesia
Terbitkan Protokol Kesehatan, Kemenag: Panduan Umat Beribadah dan Aman dari COVID-19

kini pemerintah ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa pandemi global COVID-19 yang telah melanda dunia termasuk Indonesia bukanlah suatu hal yang dapat dilalui dalam waktu singkat.

Lomba Agustusan Diminta Kedepankan Pendekatan Virtual
Indonesia
Lomba Agustusan Diminta Kedepankan Pendekatan Virtual

3M itu adalah protokol yang nyata saat perayaan HUT Ke-75 RI

Peringati Sumpah Pemuda, Menpora Ajak Penerus Bangsa Berpikir Kreatif
Indonesia
Peringati Sumpah Pemuda, Menpora Ajak Penerus Bangsa Berpikir Kreatif

Pandemi ini memberikan dampak yang luas bagi seluruh sendi kehidupan di masyarakat, termasuk anak muda di Indonesia.

Puluhan Gay Ditangkap di Apartemen Kuningan "Lolos" dari Jeratan Tersangka
Indonesia
Puluhan Gay Ditangkap di Apartemen Kuningan "Lolos" dari Jeratan Tersangka

Sementara ini, belum ada indikasi tersangka baru.

Kerusuhan di Jakarta akibat Hasutan Sejumlah Aktivis
Indonesia
Kerusuhan di Jakarta akibat Hasutan Sejumlah Aktivis

Polisi menangkap sejumlah aktivis atas dugaan penghasutan serta menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan SARA terkait demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja.

Kemendagri Sebut Sidik Jari di e-KTP Permudah Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Kemendagri Sebut Sidik Jari di e-KTP Permudah Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, sebanyak 13 korban Sriwijaya Air berhasil teridentifikasi melalui sidik jari. Hal ini setelah dicocokkan dengan data biometrik dalam database kependudukan Dukcapil.

PDIP Blak-blakan Duit DKI Takkan Sanggup Biayai Strategi Baru Anies
Indonesia
PDIP Blak-blakan Duit DKI Takkan Sanggup Biayai Strategi Baru Anies

Pemda DKI harus menyediakan kebutuhan warga setiap hari saat PSBL