Australia Tandai Peringatan 13 Tahun Permintaan Maaf kepada Suku Aborigin Perdana Menteri Australia Scott Morrison (REUTERS/FELINE LIM)

MerahPutih.com - Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Senin menandai peringatan 13 tahun permintaan maaf resmi pemerintah kepada penduduk asli negara itu, Aborigin, atas peristiwa penganiayaan bersejarah.

"Dalam mengakui fakta itu, saya mengulangi kata-kata pendahulu saya ... saya minta maaf," kata Morrison kepada parlemen Australia, dikutip Antara.

Morrison mengatakan, tindakan penganiayaan pada masa lalu, termasuk pemindahan lebih dari 100.000 anak Aborigin dari keluarga dan komunitas mereka, harus diakui.

Baca Juga:

Lebih dari 104 Warga Terluka Akibat Gempa Jepang

Mantan Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, sebelumnya memimpin permintaan maaf pemerintah di parlemen pada 2008 kepada para anggota yang disebut "Generasi yang Dicuri".

Pemerintah Australia pada tahun-tahun sebelumnya telah menandai hari itu dengan pemutakhiran tahunan tentang program Penutupan Celah (Closing the Gap) yang telah berjalan lama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan penduduk pribumi Australia.

Peta Australia. (Foto: MP/Google Maps)
Peta Australia. (Foto: MP/Google Maps)

Sekitar 700.000 penduduk asli Australia berada pada urutan bawah dari hampir 26 juta warga negara itu untuk hampir setiap indikator ekonomi dan sosial.

Baca Juga:

Selandia Baru Beri Sanksi Bagi Petinggi Militer Myanmar

Setelah lebih dari satu dekade gagal memenuhi target-target, seperti peningkatan harapan hidup serta standar pendidikan dan kesehatan untuk penduduk pribumi, pemerintah tahun lalu merombak program Closing the Gap tersebut dan menempatkan para pemimpin adat di titik utama pengambilan keputusan.

Perombakan tersebut menunda laporan tahunan, yang akan diterbitkan pada Juli. (*)

Baca Juga:

Kabur dari RS, Pasien COVID-19 Dipenjara Empat Bulan

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
1.603 Warga Berstatus Positif COVID-19 Diduga Berkeliaran di Tempat Umum
Indonesia
1.603 Warga Berstatus Positif COVID-19 Diduga Berkeliaran di Tempat Umum

Dan, juga terdapat 1.603 orang dengan status positif dan kontak erat mencoba untuk melakukan aktivitas publik.

Dokter Lois Owien Langsung Ditahan Usai Jadi Tersangka
Indonesia
Dokter Lois Owien Langsung Ditahan Usai Jadi Tersangka

Bareskrim Polri telah menetapkan dr Lois Owien sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong (hoaks) terkait COVID-19.

Di Cirebon, Penarikan Retribusi Pedagang Pasar Mulai Gunakan QR Code
Indonesia
Di Cirebon, Penarikan Retribusi Pedagang Pasar Mulai Gunakan QR Code

ebab, imbas pandemi COVID-19, PAD jadi menurun cukup drastis. Adanya upaya penghimpunan retribusi menggunakan non tunai ini supaya lebih efektif dan efesien.

Vaksinasi Berikan Sentimen Positif Bagi Ekonomi
Indonesia
Vaksinasi Berikan Sentimen Positif Bagi Ekonomi

Indonesia mendapatkan proyeksi utang paling rendah dibandingkan negara lain.

Momentum HUT DKI Ke-494, Ketua DPRD Dorong Ali Sadikin Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Momentum HUT DKI Ke-494, Ketua DPRD Dorong Ali Sadikin Jadi Pahlawan Nasional

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan kembali gelar pahlawan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

Bareskrim Ungkap Kasus Pinjol Ilegal Berkedok KSP Cinta Damai
Indonesia
Bareskrim Ungkap Kasus Pinjol Ilegal Berkedok KSP Cinta Damai

Pelaku KSP Cinta Damai ini berafiliasi dengan dengan KSP lainnya

Kebijakan Ganjil Genap saat PPKM Dinilai Kontraproduktif
Indonesia
Kebijakan Ganjil Genap saat PPKM Dinilai Kontraproduktif

Penerapan ganjil genap di Jakarta saat pandemi COVID-19 tak henti-hentinya menuai kritik.

Kabareskrim Pastikan Paspor Jozeph Paul Zhang Bakal Dicabut
Indonesia
Kabareskrim Pastikan Paspor Jozeph Paul Zhang Bakal Dicabut

Menurut Agus, jika paspor Jozeph nantinya telah dicabut maka akan mempersempit geraknya.

Hukuman Jadi 9 Tahun, Edhy Prabowo Melawan
Indonesia
Hukuman Jadi 9 Tahun, Edhy Prabowo Melawan

Eks Waketum Partai Gerindra itu mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis 9 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Ikuti Pempus, Anies Dimungkinkan Perpanjang PPKM Selama 2 Pekan
Indonesia
Ikuti Pempus, Anies Dimungkinkan Perpanjang PPKM Selama 2 Pekan

Pemprov DKI dimungkinkan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang melanjutkan kembali pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama 2 minggu.