Auman Fahri di Tengah Keriuhan Politik Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. (Instagram/@fahrihamzah)

Merahputih.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengundang mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di channel youtube pribadinya. Fahri diundang untuk berbicara terkait persoalan bangsa dan perpolitikan nasional.

"Siapa tidak mengenal Fahri Hamzah. Politisi kawakan yang penuh 'kontroversi' dengan pemikiran 'out of the box' ini adalah salah satu singa parlemen. Aumannya menggetarkan banyak pihak, di mana ada keriuhan politik, di sana ada Fahri Hamzah," kata Bamsoet usai berbincang dengan Fahri Hamzah di studio Podcast NGOMPOL di Jakarta, Rabu (14/10).

Baca Juga

Tuntut Gagalkan UU Ciptaker, KSBSI Bakal Demo 5 Hari Berturut-turut

Menurut Bamsoet, saat ini setelah Fahri tidak lagi mengemban jabatan publik, Fahri mengaku lebih santai, lebih ringan, dan bisa menjadi lebih apa adanya.

Menurut Fahri Hamzah, saat ini ada tiga penyakit umum yang masih menghinggapi perpolitikan Indonesia, pertama, kurang pandai berencana, sehingga tiba masa hilang akal.

Kedua, dalam pelaksanaan terhadap apapun, terkadang lebih sibuk ingin dianggap sukses, sehingga tak peduli proses. Ketiga, citra bisa mengalahkan kinerja.

"Ketiga penyakit tersebut, menurut Fahri, berakar dari feodalisme. Karena itulah, bangsa Indonesia masih memerlukan sosok Fahri Hamzah untuk mengaum, memberikan berbagai pemikiran yang 'liar', yang tidak hanya enak di dengar, melainkan pemikiran tajam yang berguna bagi kebaikan bangsa dan negara," ujarnya.

Bamsoet mengatakan, dalam manajemen pemerintahan, Fahri Hamzah menekankan ada tiga masalah utama yang perlu diperbaiki, pertama, masalah internal. Kedua, operator, dan ketiga, penasehat.

"Ketiga masalah tersebut semakin terlihat dalam cara pemerintah menangani pandemi COVID-19," jelas dia.

Politikus Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengkritisi Erick Thohir saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Selasa (19/11/2019). (ANTARA/Abdu Faisal)
Politikus Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengkritisi Erick Thohir saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Selasa (19/11/2019). (ANTARA/Abdu Faisal)

Secara kolektif kabinet perlu melakukan "switch mindset" yaitu harus ada kekompakan dan totalitas dari setiap anggota kabinet dalam menghadapi pandemi COVID-19 agar tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri.

Dalam kesempatan itu, Fahri juga mendorong pemerintah menggerakkan rakyat untuk menghidupkan desa karena perdagangan antar-negara semakin jatuh dan Indonesia harus mengintensifkan perdagangan antar pulau, semua barang yang dulu di impor, saat ini harus bisa diproduksi sendiri.

"Fahri Hamzah menilai saat ini merupakan momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk hidup mandiri, sesuai konsep revolusi mental yang digagas Presiden Joko Widodo. Saatnya kita berlari cepat, mumpung seluruh negara dunia sedang melambat," katanya.

Bamsoet mengaku, dirinya pernah melihat Fahri Hamzah berbincang akrab dengan Presiden Joko Widodo di acara penganugerahan Bintang Mahaputera, saat itu "gesture" Presiden Joko Widodo terlihat sangat mengapresiasi Fahri Hamzah.

Menurut dia, hal itu menandakan walaupun kritik "pedas" seringkali terlontar dari ucapan Fahri, bukan berarti hubungan personalnya dengan Presiden Joko Widodo tidak baik.

Baca Juga

Mahfud Tegaskan Pengumuman Paslon Pilkada 2020 Lewat Website

"Justru sebagaimana diakui Presiden Joko Widodo di berbagai kesempatan, dirinya merindukan sosok kritis seperti Fahri Hamzah, menjadi teladan bahwa dalam berpolitik, tidak boleh sampai terbawa ke masalah pribadi. Tidak boleh personal, karena kita tidak sedang bercinta, tapi mengurus negara," ujarnya.

Karena itu, sebagaimana dikutip Antara, dalam berpolitik tidak boleh terbawa perasaan (baper) karena kritik maupun apresiasi semata bukan tentang sosok pribadi seseorang, melainkan demi kebaikan bangsa dan negara. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
200 Tabung Oksigen Tertahan di Bandara, Ketua Satgas COVID-19: Seharusnya Dipermudah
Indonesia
200 Tabung Oksigen Tertahan di Bandara, Ketua Satgas COVID-19: Seharusnya Dipermudah

"Karena aturannya seperti itu kita patuhi prosedurnya. Seharusnya dipermudah karena ini menyangkut kemanusiaan dan sangat dibutuhkan," papar dia.

Ratusan Anggota Polda DIY Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Ratusan Anggota Polda DIY Terima Vaksin COVID-19

Ratusan anggota Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengikuti vaksinasi COVID-19.

Sebagian Wilayah Jawa dan Sumatera Berpotensi Hujan Lebat
Indonesia
Sebagian Wilayah Jawa dan Sumatera Berpotensi Hujan Lebat

Sirkulasi siklonik lainnya juga terpantau di perairan barat Sumatera Utara

Demo UU Cipta Kerja Sepi Pelajar, Polisi Klaim Karena Provokator Sudah Ditangkapi
Indonesia
Demo UU Cipta Kerja Sepi Pelajar, Polisi Klaim Karena Provokator Sudah Ditangkapi

Yusri mewanti-wanti kepada pihak yang hendak mencoba kembali melakukan penghasutan

Pimpinan KPK Cari Plt Kabiro Humas Pengganti Febri Diansyah
Indonesia
Pimpinan KPK Cari Plt Kabiro Humas Pengganti Febri Diansyah

Pimpinan KPK tengah mencari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas menyusul pengunduran diri Febri Diansyah.

Australia Bakal Bangun RS Senilai USD1 Miliar di Indonesia
Indonesia
Australia Bakal Bangun RS Senilai USD1 Miliar di Indonesia

Bahlil Lahadalia menegaskan, bakal memberikan privilege (hak istimewa) khusus berupa insentif fiskalnya maupun insentif lainnya.

Revisi UU ITE Harus Sasar Frasa Multitafsir
Indonesia
Revisi UU ITE Harus Sasar Frasa Multitafsir

Pemerintah tidak hanya fokus pada empat pasal. Karena masih banyak frasa dalam UU ITE yang cenderung multitafsir dan mengandung ketidakjelasan.

Daftar 22 Koruptor yang Hukumannya Dikorting MA
Indonesia
Daftar 22 Koruptor yang Hukumannya Dikorting MA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan ada 22 koruptor yang hukumannya dikorting Mahkamah Agung (MA). Pengurangan hukuman itu setelah mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

KPK Periksa Legislator Jabar Waras Wasisto Terkait Kasus Suap Banprov Indramayu
Indonesia
KPK Periksa Legislator Jabar Waras Wasisto Terkait Kasus Suap Banprov Indramayu

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Jabar Waras Wasisto terkait kasus dugaan suap dana bantuan provinsi (banprov) untuk Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019.

Disiplin Berlalu Lintas di Kawasan Tilang Elektronik Meningkat
Indonesia
Disiplin Berlalu Lintas di Kawasan Tilang Elektronik Meningkat

hal ini menunjukkan bahwa kamera ETLE sangat efektif