Aturan Ujaran Kebencian saat Pandemi COVID-19, Jokowi Dinilai Tak Siap Dikritik Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (ANTARA/ HO-Polri)

MerahPutih.com - Pengamat politik Ujang Komarudin menyoroti adanya Surat Telegram Kapolri soal sanksi pidana bagi ujaran kebencian terhadap pejabat negara dan presiden.

Ujang menilai, para pejabat negara tidak alergi terhadap kritikan dari masyarakat. Terlebih lagi, masyarakat saat ini membutuhkan transparansi dan informasi valid terkait penyebaran virus corona.

Baca Juga:

Pemprov DKI Targetkan Pergub Pelaksanaan PSBB dalam Dua Hari

“Risiko jadi pejabat ya dikritik. Karena mereka harus melayani rakyat. Jika mereka tak melayani rakyat kan memang harus dikritik,” kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/4).

Ujang menjelaskan, jika hanya kritikan, maka hal tersebut tak masalah karena merupakan bentuk perhatian dari masyarakat kepada pemerintah.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (ANTARA/ HO-Polri)
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (ANTARA/ HO-Polri)

“Yang boleh itu mengkritik. Dalam negara demokrasi sekeras apa pun kritik harus diterima oleh presiden dan pejabat-pejabat lain. Namun harus bedakan antara menghina dangan mengkritik," jelas Ujang.

Jangan sampai rakyat yang mengkritik presidennya atau para pejabat dianggap menghina.

"Ini yang berbahaya. Jika mengkritik dianggap menghina,” kata pengajar dari Universitas Al Azhar ini.

Baca Juga:

Gugus Tugas Minta Warga Jakarta Patuhi PSBB

Sebelumnya, Kapolri melalui Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020, Surat Telegram Nomor ST/1099/IV/HUK.7.1/2020, dan Surat Telegram Nomor ST/1099/IV/HUK.7.1/2020.

Kapolri memberikan instruksi bagi penyidik untuk mulai mengantisipasi kasus-kasus ujaran kebencian dan penyebaran hoaks, juga kasus-kasus penghinaan kepada penguasa/presiden/pemerintah yang terjadi selama situasi pandemi Covid-19. (Knu)

Baca Juga:

Update COVID-19 Solo, Pasien Positif Baru Tertular dari Surabaya dan ODP Sudah 311 Orang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Boy Rafli Gandeng Pemuka Agama Cegah Penyebaran Paham Radikalisme
Indonesia
Boy Rafli Gandeng Pemuka Agama Cegah Penyebaran Paham Radikalisme

"Kita tidak boleh under estimate, kita tidak boleh tentu menganggap remeh setiap gelagat, gejala, yang mengarah kepada perbuatan teror;" tambah dia.

Belva Devara Mundur, DPR: Orang Malah Menyangka Ada Sesuatu yang Tidak Wajar
Indonesia
Belva Devara Mundur, DPR: Orang Malah Menyangka Ada Sesuatu yang Tidak Wajar

Sejak awal masyarakat tidak mempersoalkan soal posisi Belva

Australia Nyatakan Krisis akibat Virus Corona Bisa Enam Bulan
Indonesia
Australia Nyatakan Krisis akibat Virus Corona Bisa Enam Bulan

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan status “darurat biosekuriti pada manusia” akibat virus corona (Covid-19).

Sidang Suap Fatwa MA, Djoko Tjandra Jadi Saksi Jaksa Pinangki
Indonesia
Sidang Suap Fatwa MA, Djoko Tjandra Jadi Saksi Jaksa Pinangki

"Djoko Tjandra, Rahmat dan Claudia (saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari," kata tim kuasa hukum Pinangki, Aldres Napitupulu

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Direktur Teknik Garuda Indonesia
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Direktur Teknik Garuda Indonesia

Sejak Agustus 2019, KPK melakukan penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka

Kapolri Tegaskan Anggota Polisi Terlibat Narkoba Dihukum Mati
Indonesia
Kapolri Tegaskan Anggota Polisi Terlibat Narkoba Dihukum Mati

"Kalau polisinya sendiri yang kena narkoba hukumannya harus hukuman mati sebenarnya, karena dia sudah tahu," jelasnya.

Antisipasi Peserta Upacara Gunung Lawu Membludak, Pendaki Dibatasi Maksimal 350 Orang
Indonesia
Antisipasi Peserta Upacara Gunung Lawu Membludak, Pendaki Dibatasi Maksimal 350 Orang

Karanganyar membatasi jumlah pendaki Gunung Lawu maksimal 350 orang pada libur panjang HUT ke-75 RI.

KPK Tahan Bupati Solok Selatan
Indonesia
KPK Tahan Bupati Solok Selatan

Muzni ditahan di Rutan Gedung KPK lama untuk 20 hari pertama

Bupati Lampung Utara Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Bupati Lampung Utara Segera Duduk di Kursi Pesakitan

KPK telah ?menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus ini

Mayoritas Orang Tua Murid di Jakarta Setuju Belajar Tatap Muka
Indonesia
Mayoritas Orang Tua Murid di Jakarta Setuju Belajar Tatap Muka

Sebagian besar orang tua murid menyetujui rencana pembelajaran tatap muka di sekolah pada awal tahun 2021.