Aturan TNI Ikut Libas Terorisme Segera Dibahas DPR Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin. (Foto: dpr.go.id).

MerahPutih.com - Pimpinan DPR akan menggelar rapat gabungan dengan pimpinan Komisi I dan Komisi III DPR membahas Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

"Rapat gabungan tersebut pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2020—2021," kata Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Jakarta.

Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2020—2021 akan dilakukan pada tanggal 9 November 2020. Komisi I DPR sudah membahas perpres tersebut dan telah menyampaikan masukannya kepada pimpinan DPR RI.

Baca Juga:

Radikalisme Terjadi Karena Warga Tidak Sejahtera

Saat ini pimpinan DPR masih menunggu masukan Komisi III DPR terkait dengan perpres tersebut. Oleh karena itu, dia membantah informasi bahwa Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme sudah dibahas dalam rapat gabungan antara pimpinan DPR bersama pimpinan Komisi I dan Komisi III DPR.

"Kami masih menunggu masukan dari Komisi III DPR," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi mengatakan Komisi I DPR RI telah membahas Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelibatan TNI dalam menangani aksi terorisme dan memberikan catatan, salah satunya terkait definisi penangkalan.

"Prosesnya sudah selesai, dikembalikan kepada pemerintah dengan beberapa catatan, seperti perlu pendalaman definisi penangkalan (aksi terorisme)," kata Bobby di kutip Antara.

TNI
TNI. (Foto: TNI).

Menurut anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini, definisi penangkalan sudah disepakati. Namun, yang harus diutamakan adalah sinergitas antara TNI dan Polri dalam seluruh tahapan mulai dari pencegahan, penangkalan, hingga penindakan.

Hal itu, menurut Bobby, agar upaya penanggulangan aksi terorisme bisa berjalan efektif. Meskipun tindakan teror ada tingkatannya, dia memandang perlu sinergi yang kuat antara TNI dan Polri.

"Karena meskipun tindakan teror ada tingkatannya, baik dari tingkat rendah seperti di ranah kriminal sampai okupasi militer bersenjata, itu semua memerlukan sinergitas TNI/Polri," katanya.

Selain itu, menurut dia, catatan lain terkait dengan perpres tersebut, yaitu mengenai anggaran penanganan aksi terorisme harus bersumber dari APBN, bukan dari sumber lain.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyerahkan draf Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme kepada DPR RI pada tanggal 4 Mei 2020.

Langkah pemerintah tersebut bertujuan untuk meminta persetujuan DPR RI terkait dengan perpres tersebut.

Baca Juga:

LPSK Siap Lindungi Saksi Penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bakal Buka Perdana, Umat di Luar Katedral Diminta Tak Ikut Misa
Indonesia
Bakal Buka Perdana, Umat di Luar Katedral Diminta Tak Ikut Misa

Gereja Paroki Katedral Jakarta dipastikan bakal buka perdana setelah di masa pandemi COVID-19.

Anak Buah Anies Klaim PPDB DKI Ikuti Aturan Main Nadiem Makarim
Indonesia
Anak Buah Anies Klaim PPDB DKI Ikuti Aturan Main Nadiem Makarim

Kuota tersebut berdasar Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019

Film Chucky dan Slender Man Melatarbelakangi Remaja di Sawah Besar Bunuh Bocah Kecil dengan Kejam
Indonesia
Film Chucky dan Slender Man Melatarbelakangi Remaja di Sawah Besar Bunuh Bocah Kecil dengan Kejam

Pembunuhan sadis anak ternyata terinspirasi dari film untuk menyumpal dan menyekap korban hingga tewas di dalam lemari.

Penerbitan SKB 11 Menteri Soal Radikalisme Dianggap Tak Perlu
Indonesia
Penerbitan SKB 11 Menteri Soal Radikalisme Dianggap Tak Perlu

Penerbitan surat keputusan bersama (SKB) 11 menteri soal radiakalisme tak mendesak.

Jokowi Minta Menkes Terawan Audit dan Koreksi Protokol Keamanan untuk Nakes
Indonesia
Jokowi Minta Menkes Terawan Audit dan Koreksi Protokol Keamanan untuk Nakes

Pastikan ketersediaan tempat tidur dan ICU di RS rujukan untuk kasus-kasus yang berat

Jokowi Sebut Angka Penularan COVID-19 di Bekasi Semakin Bisa Dicegah
Indonesia
Jokowi Sebut Angka Penularan COVID-19 di Bekasi Semakin Bisa Dicegah

Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan personelnya

Kapolri Ungkap Ada Surplus 288 Kombes dan 213 Pati di Polri
Indonesia
Kapolri Ungkap Ada Surplus 288 Kombes dan 213 Pati di Polri

Ada surplus 288 untuk jabatan Kombes dan 213 personel untuk jabatan Pati.

Inggris Lockdown Tiga Pekan Akibat Pandemi COVID-19
Dunia
Inggris Lockdown Tiga Pekan Akibat Pandemi COVID-19

Pemerintah Inggris memutuskan untuk lockdown wilayahnya selama tiga pekan akibat pandemi COVID-19.

Sekolah di Zona Hijau Kembali Dibuka, Gugus Tugas Ingatkan Hati-hati
Indonesia
Sekolah di Zona Hijau Kembali Dibuka, Gugus Tugas Ingatkan Hati-hati

sementara ini ada 92 kabupaten/kota yang dinyatakan masuk zona hijau atau belum terdampak corona.

YLBHI Tuding Pemecatan Kompol Rosa Agenda Firli Lemahkan KPK
Indonesia
YLBHI Tuding Pemecatan Kompol Rosa Agenda Firli Lemahkan KPK

Kompol Roso dipecat dari KPK padahal sedang menyidik kasus suap PAW anggota DPR dari PDIP