Aturan Tidak Konsisten, Kasus COVID-19 Makin Melonjak Cek Poin PSBB. (Foto: TMC Polda Metro Jaya).

MerahPutih.com - Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta dinilai sudah tepat. Alasannya, angka positif COVID-19 terus melonjak.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengkritik, penyebab implementasi kebijakan tersebut buruk.

Pertama, aturan PSBB disusun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tanpa partisipasi masyarakat atau top down.

"Harusnya bottom up (dari bawah ke atas)," ujar dia kepada wartawan, Kamis (3/9).

Baca Juga:

Pengusaha Diminta Beli Vaksin COVID-19 Buat Karyawan

Kedua, ada kebijakan yang bersifat inkonsisten. Dia mencontohkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi.

Dalam aturan tersebut, warga yang tak memakai masker dikenai denda Rp250 ribu. Tak lama kemudian, muncul Pergub Nomor 79 Tahun 2020 yang membahas denda progresif.

"Itu yang satu belum selesai, muncul lagi. Pada akhirnya yang di lapangan bingung," ujarnya.

Ketiga, perilaku masyarakat yang tak taat. Dia menilai sikap abai ini disebabkan dari aturan yang inkonsisten dan tdak adanya partisipasi masyarakat dalam mengeluarkan peraturan.

"Jadi pada akhirnya kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI banyak tak ditaati masyarakat," kata dia.

Ia melihat, Pemerintah Provinsi DKI kurang berkomunikasi dengan pemerintah pusat maupun wilayah penyangga dalam penanganan COVID-19. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil.

"Misalnya istilah PSBB (pembatasan sosial berskala besar) transisi itu kan sama dengan new normal yang dimaksud Presiden (Joko Widodo)," terang dia.

Menurut dia, inti kebijakan itu yakni pembukaan sektor ekonomi, yang sempat disangkal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Faktanya, aktivitas ekonomi memang dibangkitkan, meski hanya sebagian.

"Pemprov DKI tidak dikoordinasikan dengan kebijakan pemerintah pusat, padahal Jakarta bagian dari pusat," ungkap pengajar Universitas Trisakti itu.

Test COVID
Test COVID-19. (Kanugrahana)

Dia mencontohkan, salah satu hal yang menonjol yakni soal sanksi pelanggaran tak memakai masker. Jika di Jakarta denda mencapai Rp250 ribu, di Jawa Barat dan Banten dimulai dari Rp100 ribu. Seharusnya, nominal denda disamakan.

"Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) orang-orangnya sama kok aturannya berbeda. Ini membuat masyarakat makin tak peduli," tutup dia. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). masih terus akan melaksanakan operasi tertib masker di lingkingan permukiman. Aturan pengenaan denda dan sanksi bagi pelanggar aturan PSBB tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di Jakarta.

Pergub ditandatangani Anies pada 30 April 2020. Pergub dimaksudkan sebagai dasar pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB. Pergub bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap physical distancing, social distancing, dan penerapan protokol pencegahan penyebaran virus corona. (Knu)

Baca Juga:

340 Juta Vaksin COVID-19 Bakal Masuk Indonesia, Jokowi: Negara Lain Sejuta Saja Belum Dapat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bareskrim Tangkap 20 Pengedar Uang Palsu Jaringan Jakarta-Jateng
Indonesia
Bareskrim Tangkap 20 Pengedar Uang Palsu Jaringan Jakarta-Jateng

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan selama Agustus hingga September pihaknya mengamankan 20 tersangka.

Syarief Hasan Sebut Moeldoko Tidak Punya Hak Pakai Atribut Demokrat
Indonesia
Syarief Hasan Sebut Moeldoko Tidak Punya Hak Pakai Atribut Demokrat

Moeldoko tidak punya hak dan legalitas memakai atribut partai berlambang mercy tersebut.

BSI Percepat Penyaluran Bansos di Aceh
Indonesia
BSI Percepat Penyaluran Bansos di Aceh

Sementara untuk Bansos PKH, sampai akhir Agustus 2021 telah tersalurkan kepada 70.932 KPM dari target 220.765 KPM.

Anak Buah Anies Bolehkan Gelar Akad Nikah Tapi Tidak dengan Resepsinya
Indonesia
Herman Deru Bangga Keluarga Alm Akidi Tio Donasi Rp 2 Triliun untuk Sumsel
Indonesia
Herman Deru Bangga Keluarga Alm Akidi Tio Donasi Rp 2 Triliun untuk Sumsel

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru memberikan apresiasi kepada keluarga Almarhum Akidi Tio atas sikap dermawannya karena turut membantu penanganan COVID-19 di Bumi Sriwijaya.

Sri Mulyani Perluas Kebijakan PPnBM, Kendaraan 4x2 dan 4x4 Dapat Relaksasi
Indonesia
Sri Mulyani Perluas Kebijakan PPnBM, Kendaraan 4x2 dan 4x4 Dapat Relaksasi

Kebijakan ini resmi diberlakukan melalui penerbitan PMK Nomor 31/PMK.010/2021

Diminta Jokowi, Anies Kebut Vaksinasi 7,5 Juta Warga
Indonesia
Diminta Jokowi, Anies Kebut Vaksinasi 7,5 Juta Warga

Pemprov DKI Jakarta bakal mengebut program vaksinasi COVID-19 terhadap warga ibu kota menyusul permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ini Arahan Kemenpan RB bagi Pendaftar CPNS 2021
Indonesia
Ini Arahan Kemenpan RB bagi Pendaftar CPNS 2021

Kemenpan RB meminta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk memahami dahulu jalur dan formasi yang akan dilamar.

Erick Klaim Produksi 100 Juta Vaksin Bio Farma Dapat Sertifikat BPOM
Indonesia
Erick Klaim Produksi 100 Juta Vaksin Bio Farma Dapat Sertifikat BPOM

Selain sertifikasi, pemerintah juga sedang menunggu proses izin dari BPOM bahwa vaksin bisa digunakan dalam kondisi darurat.

Sejumlah Pentolan KAMI Ditangkap, Kompolnas Siap Dengar Keluhan Masyarakat
Indonesia
Sejumlah Pentolan KAMI Ditangkap, Kompolnas Siap Dengar Keluhan Masyarakat

Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 tegas menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat