Aturan Tes PCR Berubah, Anggota DPR Ingatkan Hati-Hati Bikin Kebijakan Suasana registrasi tes RT-PCR di Bandara Soekarno-Hatta. ANTARA/HO-AP II

MerahPutih.com - Pemerintah memutuskan mencabut kebijakan syarat PCR untuk penerbangan ke Jawa-Bali. Pembatalan syarat PCR untuk moda transportasi udara itu membuktikan pemerintah tidak berbisnis tes COVID-19.

"Dengan adanya pembatalan persyaratan seperti ini berarti kan pemerintah kan enggak ada urusannya dengan bisnis sama sekali. Jadi sudah clear lah," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay kepada wartawan di DPR, Senin (1/11).

Baca Juga:

Wajib PCR untuk Calon Penumpang Pesawat Dihapus, Beban Masyarakat Jadi Berkurang

PAN, kata Saleh, mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pro rakyat dan mengingatkan agar pemerintah ke depannya berhati-hati dalam mengeluarkan sebuah kebijakan. Yakni dengan melakukan kajian dari berbagai aspek.

Sebab, lanjut dia, perubahan syarat naik pesawat dari wajib tes PCR menjadi boleh tes antigen baru diambil setelah ketentuan itu menuai polemik di masyarakat. Padahal, tes antigen dan PCR sama-sama dapat mendeteksi seseorang terpapar COVID-19 atau tidak.

Tes COVID-19. (Foto: Antara)
Tes COVID-19. (Foto: Antara)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah memperbolehkan penggunaan tes swab antigen sebagai syarat naik pesawat terbang di Jawa dan Bali. Hal itu disampaikannya dalam keterangan pers secara virtual usai rapat evaluasi PPKM, Senin (1/11).

"Untuk perjalanan akan ada perubahan, yakni untuk wkilayah Jawa-Bali perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR. Tetapi cukup memakai antigen," kata dia. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Transparan Jelaskan Tarif PCR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Kartini, Penumpang Kereta Api Perempuan Diberikan Hadiah hingga Tiket Gratis
Indonesia
Hari Kartini, Penumpang Kereta Api Perempuan Diberikan Hadiah hingga Tiket Gratis

PT KAI Daop 1 Jakarta memperingati Hari Kartini yang dirayakan setiap tanggal 21 April.

Wagub DKI Anggap Pencopotan Dirut LRT Biasa Saja
Indonesia
Wagub DKI Anggap Pencopotan Dirut LRT Biasa Saja

Penyegaran struktur tidak hanya terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Ivermectin Bakal Diuji Klinis untuk Obati Pasien COVID-19?
Indonesia
Ivermectin Bakal Diuji Klinis untuk Obati Pasien COVID-19?

Ivermectin merupakan obat anti parasit

Gibran Surati Menkes Minta Tambahan Vaksin COVID-19
Indonesia
Gibran Surati Menkes Minta Tambahan Vaksin COVID-19

Tambahan vaksin tersebut, rencananya akan diperuntukkan untuk para seniman pemain wayang orang di Solo.

Duduk Bareng Buruh di Bibir Jalan, Anies Tanggapi Tuntutan Soal Kenaikan UMP
Indonesia
Duduk Bareng Buruh di Bibir Jalan, Anies Tanggapi Tuntutan Soal Kenaikan UMP

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui para buruh di bibir Jalan Merdeka Selatan atau tepatnya di depan gedung Balai Kota DKI.

Berkat Rekomendasi Nakes dan Pegawai RSUD Soreang, Dayat Dapat Hadiah Rumah
Indonesia
Berkat Rekomendasi Nakes dan Pegawai RSUD Soreang, Dayat Dapat Hadiah Rumah

Dayat Hidayat (47) tak akan melupakan jasa para tenaga kesehatan (nakes) di tempatnya bekerja sebagai petugas kebersihan, RSUD Soreang.

Ingin Temui AHY, 'Mahasiswa' Geruduk DPP Partai Demokrat
Indonesia
Ingin Temui AHY, 'Mahasiswa' Geruduk DPP Partai Demokrat

Massa aksi yang belum diketahui identitasnya mendatangi markas DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/3) malam.

Update COVID-19 DKI: Total Kasus Sembuh Sebanyak 386.606 Orang
Indonesia
Update COVID-19 DKI: Total Kasus Sembuh Sebanyak 386.606 Orang

Dengan positivity rate 9,9 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 973 jiwa.

Biar Tidak Salah Sasaran, Pemerintah Diminta Petakan Potensi Investasi
Indonesia
Biar Tidak Salah Sasaran, Pemerintah Diminta Petakan Potensi Investasi

Investasi ini sifatnya principal, sehingga yang menawarkan efisiensi itu yang akan dipilih. Misalnya Vietnam yang menawarkan efisiensi investasi di bidang otomotif.

Lebih Bayar Gaji PNS, Pemprov DKI Berbenah Sistem Data Pegawai
Indonesia
Lebih Bayar Gaji PNS, Pemprov DKI Berbenah Sistem Data Pegawai

BPK memberikan rekomendasi untuk perbaikan administratif dan tidak ada kerugian negara terkait temuan tersebut.