Aturan Rapat AKD DPR Guna Antisipasi COVID-19 di Kompleks Parlemen Sekjen DPR Indra Iskandar. ANTARA/Benardy Ferdiansyah/am.

MerahPutih.com - Jumlah kehadiran orang saat rapat di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR terpaksa dibatasi hanya 30 persen. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kompleks Parlemen.

"Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis (3/2) memutuskan pelaksanaan rapat di AKD ke depannya maksimal dihadiri 30 persen dari anggota DPR maupun mitra kerja," kata Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/2).

Baca Juga:

Kasus COVID-19 di DPR, 142 Orang Terkonfirmasi Positif Corona

Rapat Bamus DPR memutuskan untuk membatasi durasi waktu rapat maksimal dilaksanakan 2,5 jam. Selain itu, menurut dia, waktu kerja dibatasi pada hari Senin-Kamis, maksimal pukul 15.00 WIB dan Jumat, pukul 15.30 WIB.

"Pengawasan terhadap protokol kesehatan tetap kami lakukan, namun setiap orang yang masuk ruang rapat wajib menunjukkan hasil negatif swab antigen yang berlaku pada hari yang sama," tandas dia.

Baca Juga:

Ramai Kasus COVID-19, DPR Berlakukan WFH Mulai Hari Ini

Indra mengatakan saat ini ada 194 orang terkonfirmasi positif COVID-19 yang terdiri atas anggota DPR, tenaga ahli, dan aparatur sipil negara (ASN) di Kompleks Parlemen.

Dia menjelaskan terdapat penambahan empat orang anggota DPR yang terkonfirmasi positif COVID-19 per hari Jumat (4/2). Namun, menurut dia, dari perkembangan terakhir hanya tinggal delapan orang yang masih positif COVID-19.

"Dari penelusuran kami pada Jumat pagi ada 214 orang, namun siang ini sudah diperbarui datanya menjadi 194 orang positif COVID-19," ujarnya.

Baca Juga:

Ratusan Orang di Lingkungan DPR Positif COVID-19, Beberapa AKD Tetap Gelar Rapat

Dia mengatakan sebanyak 194 orang tersebut bergejala ringan sehingga tidak memerlukan perawatan intensif namun pihaknya terus memantau kondisi ke-194 orang tersebut. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Putra Ahok Dilaporkan Kasus Penganiayaan Perempuan
Indonesia
Putra Ahok Dilaporkan Kasus Penganiayaan Perempuan

Kapolsek Penjaringan Kompol Rinaldo Aser menyebut saat ini laporan tersebut masih dilakukan penyelidikan oleh pihaknya.

17 Rumah Sakit Swasta di Surabaya Diduga Ogah Ikut Program JKN
Indonesia
17 Rumah Sakit Swasta di Surabaya Diduga Ogah Ikut Program JKN

Dinas Kesehatan mampu meyakinkan pihak rumah sakit untuk mewujudkan program pemerintah.

Harta Kekayaan Anies Naik 2 Kali Lipat Setelah Tiga Tahun Jabat Gubernur
Indonesia
Harta Kekayaan Anies Naik 2 Kali Lipat Setelah Tiga Tahun Jabat Gubernur

Harta kekayaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naik dua kali lipat setelah tiga tahun menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota.

Jokowi Ingatkan BUMDes Tidak Matikan Usaha Rakyat
Indonesia
Jokowi Ingatkan BUMDes Tidak Matikan Usaha Rakyat

"BUMDes naik 600 persen tepatnya 600,6 persen dari 2018 sebanyak 8.100 unit melompat menjadi 57.200 BUMDes," ungkap Presiden.

PTM Dimulai Pekan Depan, PSI Minta Anies Prioritaskan yang Sudah Divaksin
Indonesia
PTM Dimulai Pekan Depan, PSI Minta Anies Prioritaskan yang Sudah Divaksin

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD meminta agar Gubernur Anies Baswedan prioritas tenaga pendidik maupun peserta didik yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19.

Polda Metro Minta Haris Azhar dan Fatia Kontras Hadiri Pemeriksaan
Indonesia
Polda Metro Minta Haris Azhar dan Fatia Kontras Hadiri Pemeriksaan

Polda Metro Jaya melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia.

Serang-Rangkasbitung Tak Sampai 25 Menit, Ekonomi Banten Diprediksi Bergairah
Indonesia
Serang-Rangkasbitung Tak Sampai 25 Menit, Ekonomi Banten Diprediksi Bergairah

Presiden Joko Widodo pada Selasa (16/11) meresmikan Jalan Tol Serang Panimbang

PDIP Sebut Pemerintah-DPR Punya Banyak Waktu Perbaiki UU Cipta Kerja
Indonesia
PDIP Sebut Pemerintah-DPR Punya Banyak Waktu Perbaiki UU Cipta Kerja

uu cipta kerja, revisi uu cipta kerja, judicial review uu cipta kerja, mahkamah konstitusi, omnibus law

Presiden Jokowi Minta Proyek Proving Ground di Bekasi Dipercepat
Indonesia
Presiden Jokowi Minta Proyek Proving Ground di Bekasi Dipercepat

Presiden Jokowi meminta penyelesaian proyek proving ground atau fasilitas balai pengujian laik jalan kendaraan yang terletak di Bekasi dipercepat.

Alasan Dishub DKI Lakukan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Bundaran HI
Indonesia
Alasan Dishub DKI Lakukan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Bundaran HI

Pelaksana Harian Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Emanuel Kristanto mengatakan, aturan baru ini diberlakukan untuk mengurangi kepadatan kendaraan di wilayah HI.