Aturan Rapat AKD DPR Guna Antisipasi COVID-19 di Kompleks Parlemen Sekjen DPR Indra Iskandar. ANTARA/Benardy Ferdiansyah/am.

MerahPutih.com - Jumlah kehadiran orang saat rapat di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR terpaksa dibatasi hanya 30 persen. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kompleks Parlemen.

"Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis (3/2) memutuskan pelaksanaan rapat di AKD ke depannya maksimal dihadiri 30 persen dari anggota DPR maupun mitra kerja," kata Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/2).

Baca Juga:

Kasus COVID-19 di DPR, 142 Orang Terkonfirmasi Positif Corona

Rapat Bamus DPR memutuskan untuk membatasi durasi waktu rapat maksimal dilaksanakan 2,5 jam. Selain itu, menurut dia, waktu kerja dibatasi pada hari Senin-Kamis, maksimal pukul 15.00 WIB dan Jumat, pukul 15.30 WIB.

"Pengawasan terhadap protokol kesehatan tetap kami lakukan, namun setiap orang yang masuk ruang rapat wajib menunjukkan hasil negatif swab antigen yang berlaku pada hari yang sama," tandas dia.

Baca Juga:

Ramai Kasus COVID-19, DPR Berlakukan WFH Mulai Hari Ini

Indra mengatakan saat ini ada 194 orang terkonfirmasi positif COVID-19 yang terdiri atas anggota DPR, tenaga ahli, dan aparatur sipil negara (ASN) di Kompleks Parlemen.

Dia menjelaskan terdapat penambahan empat orang anggota DPR yang terkonfirmasi positif COVID-19 per hari Jumat (4/2). Namun, menurut dia, dari perkembangan terakhir hanya tinggal delapan orang yang masih positif COVID-19.

"Dari penelusuran kami pada Jumat pagi ada 214 orang, namun siang ini sudah diperbarui datanya menjadi 194 orang positif COVID-19," ujarnya.

Baca Juga:

Ratusan Orang di Lingkungan DPR Positif COVID-19, Beberapa AKD Tetap Gelar Rapat

Dia mengatakan sebanyak 194 orang tersebut bergejala ringan sehingga tidak memerlukan perawatan intensif namun pihaknya terus memantau kondisi ke-194 orang tersebut. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR dan KPU Sepakat Durasi Kampanye Pemilu 2024 Selama 75 Hari
Indonesia
DPR dan KPU Sepakat Durasi Kampanye Pemilu 2024 Selama 75 Hari

DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati durasi masa kampanye Pemilu Serentak 2024.

Instruksi Jokowi Soal Mobil Listrik Sebagai Kendaraan Dinas Dilakukan Bertahap
Indonesia
Instruksi Jokowi Soal Mobil Listrik Sebagai Kendaraan Dinas Dilakukan Bertahap

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan bahwa penerapan Inpres Nomor 7 Tahun 2022 dilakukan secara bertahap.

Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional, Plafon KUR Ditambah Rp 373 Triliun
Indonesia
Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional, Plafon KUR Ditambah Rp 373 Triliun

Pada tahun 2022, pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp 373,17 triliun.

Kesal Dua CPNS Solo Mundur, Gibran, Kurang Ajar!
Indonesia
Kesal Dua CPNS Solo Mundur, Gibran, Kurang Ajar!

"Kurang ajar," kata Gibran di Balai Kota, Kamis (2/6).

Bawaslu Minta Kelompok Disabilitas Cek Hak Pilih di Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Minta Kelompok Disabilitas Cek Hak Pilih di Pemilu 2024

Bawaslu meminta seluruh penyandang disabilitas untuk mengecek hak pilih pada tahapan Pemilu 2024.

Persib Kontra Persija, Bobotoh Dilarang Nobar
Indonesia
Persib Kontra Persija, Bobotoh Dilarang Nobar

Polisi berharap warga menonton pertandingan tersebut di rumah masing-masing guna meminimalisir mobilitas massa.

Keikutsertaan Ibu Negara Iriana ke Ukraina sebagai Simbol Perdamaian
Indonesia
Keikutsertaan Ibu Negara Iriana ke Ukraina sebagai Simbol Perdamaian

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat ini telah tiba di Kyiv, Ukraina.

Bareskrim Ajukan Pemblokiran Akun Singgung Ibu Negara Iriana
Indonesia
Bareskrim Ajukan Pemblokiran Akun Singgung Ibu Negara Iriana

Postingan yang diduga menyinggung Ibu Negara Iriana Joko Widodo sempat memicu kontroversi di jagat media sosial.

Positif COVID-19 Indonesia Tambah 6.383 Kasus
Indonesia
Positif COVID-19 Indonesia Tambah 6.383 Kasus

Sehingga total kasus konfirmasi positif Corona di Indonesia bertambah sekitar 6.603.195 orang.

Aksi DPC Gerindra Jaktim Tuntut Pemecatan M Taufik Berbuntut Panjang
Indonesia
Aksi DPC Gerindra Jaktim Tuntut Pemecatan M Taufik Berbuntut Panjang

Manuver politik DPC Gerindra Jaktim yang menggugat Prabowo lantaran tidak segera mendepak Taufik dari partai tidak beralasan.