Aturan PPKM Mikro, Mal Buka Sampai Jam 9 Malam, WFH Bisa 50 Persen Suasana toko modern ADA Swalayan. (Ilustrasi). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 3 tahun 2021 yang mengatur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro yang berlaku pada 9-22 Februari 2021.

Di dalam instruksi itu, pusat perbelanjaan atau mal dapat beroperasi hingga pukul 21.000 waktu setempat. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Safrizal.

Baca Juga

Kapolri Perintahkan Seluruh Kapolda Serius Awasi Pelaksanaan PPKM

Safrizal mengatakan, pusat perbelanjaan atau mal, pertokoan, dan pasar modern dapat beroperasi maksimal hingga pukul 21.00 waktu setempat.

"Makan dan minum di restoran maksimum 50 persen dan bisa hingga pukul 21.00. Tetap harus menjaga jarak serta prokotol kesehatan lainnya,” ujar Safrizal kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/2).

Mendagri Tito Karnavian (ANTARA/HO/Kemendagri)

Hal ini berbeda pada tahap pertama pemberkakuan PPKM yakni hingga pukul 19.00 dan pukul 20.00 pada tahap kedua.

Kebijakan ini juga berlaku untuk makan di tempat (dine in) di restoran dengan pembatasan jumlah pengunjung tempat makan sebesar 50 persen.

Selain itu, rumah ibadah dibatasi maksimal 50 persen dan harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian, fasilitas umum dan sosial-budaya dihentikan sementara, termasuk kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan.

Pada PPKM mikro juga diatur maksimal karyawan yang bekerja di kantor menjadi 50 persen, sementara sisanya tetap bekerja dari rumah. Kegiatan belajar mengajar juga masih dilakukan secara daring. Sedangkan, kegiatan pada sektor esensial tetap dibuka 100 persen.

PPKM mikro kali ini juga terbuka peluang untuk diperpanjang dengan melihat perkembangan kasus, terutama berkaitan dengan empat parameter yang telah ditentukan.

Baca Juga

Dampak PPKM, Kasus Aktif Turun jadi 15 Persen

Parameter yang dimaksud adalah tingkat kematian di atas rata-rata nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit di atas 70%.

Daerah yang diinstruksikan untuk menerapkan PPKM mikro, antara lain DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan prioritas di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi Kota Cimahi, Kota Depok, dan wilayah Bandung Raya.

Di Banten, prioritas diberlakukan di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Kemudian, Jawa Tengah dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya, serta Surakarta dan sekitarnya.

Di DI Yogyakarta, prioritas PPKM mikro pada Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo.

Lalu, Jawa Timur dengan prioritas Surabaya raya, Malang Raya, dan Madiun Raya.

Ilustrasi-Situasi salah satu mal di Kota Solo selama pandemi COVID-19. (ANTARA/Aris Wasita)
Ilustrasi-Situasi salah satu mal di Kota Solo selama pandemi COVID-19. (ANTARA/Aris Wasita)

Terakhir, Bali dengan prioritas Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar.

Jika seluruh kabupaten/kota ditetapkan sebagai wilayah PPKM mikro, maka seluruh desa yang ada di kabupaten/kota itu ditetapkan sebagai wilayah pelaksanaan PPKM mikro.

Misalnya, yang ditetapkan Kota Depok, maka seluruh kelurahan di Kota Depok diberlakukan kebijakan PPKM mikro.

"Kabupaten/kota yang tidak masuk dalam wilayah PPKM mikro, maka perintah pada daerah tersebut tetap men jalankan arahan protokol kesehatan," katanya. (Knu)

Baca Juga

Nasib Perpanjangan PPKM Bakal Segera Ditentukan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tidak Ada Anggaran, Gibran Pakai Mobil Dinas Bekas saat Jadi Wali Kota Solo
Indonesia
Tidak Ada Anggaran, Gibran Pakai Mobil Dinas Bekas saat Jadi Wali Kota Solo

Pemkot Solo memastikan tidak ada anggaran dari APBD 2021 untuk pengadaan mobil dinas baru bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa.

KPK Cegah Advokat Lucas ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Advokat Lucas ke Luar Negeri

KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah advokat Lucas bepergian ke luar negeri.

Motif Pelaku Tega Habisi Nyawa Wanita di Hotel Dreamtel
Indonesia
Motif Pelaku Tega Habisi Nyawa Wanita di Hotel Dreamtel

"Motif pelaku (membunuh karena) membutuhkan uang untuk menutupi hutang," kata Paksi

Bacakan Pledoi, Kuasa Hukum Minta Christian Halim Dilepaskan dari Tuntutan Hukum
Indonesia
Bacakan Pledoi, Kuasa Hukum Minta Christian Halim Dilepaskan dari Tuntutan Hukum

Agenda sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana penipuan terdakwa Christian Halim kembali digelar di PN Surabaya, Senin (19/4)

Rusia Nyatakan Punya Vaksin COVID-19 Akhir 2020
Indonesia
Rusia Nyatakan Punya Vaksin COVID-19 Akhir 2020

Pemerintah Rusia menyatakan terus bekerja dalam penelitian vaksin COVID-19 dengan harapan mempunyai produk vaksin pada akhir tahun 2020.

Update Kasus Corona DKI Jumat (20/11): 124.243 Positif, 113.739 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Jumat (20/11): 124.243 Positif, 113.739 Orang Sembuh

Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 140.752

CDC AS Rekomendasikan Pangkas Karantina COVID-19 Jadi 10 hari
Dunia
CDC AS Rekomendasikan Pangkas Karantina COVID-19 Jadi 10 hari

Karantina 14 hari dapat menimbulkan beban ekonomi yang besar

Kecelakaan di Tol Semarang-Solo, Mercedez Bens Ludes Terbakar dan 2 Orang Tewas
Indonesia
Kecelakaan di Tol Semarang-Solo, Mercedez Bens Ludes Terbakar dan 2 Orang Tewas

Kanit Laka Kanit Laka Satlantas Polres Boyolali Ipda Utomo, mengungkapkan kecelakaan tersebut melibatkan empat kendaraan

Server Bermasalah, Disdik DKI Hentikan Sementara Pendaftaran PPDB 2021
Indonesia
Server Bermasalah, Disdik DKI Hentikan Sementara Pendaftaran PPDB 2021

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menghentikan sementara proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI tahun pengajaran 2021/2022.

Terapkan Protokol Kesehatan, Warga Dilarang Lihat Pemotongan Hewan Kurban di Masjid
Indonesia
Terapkan Protokol Kesehatan, Warga Dilarang Lihat Pemotongan Hewan Kurban di Masjid

Dalam Surat Edaran Dirjen PKH tersebut, kata dia, antara lain mengatur petugas pemotonan hewan di batasi dalam jumlah tertentu, guna menghindari kerumunan.