Aturan PPKM Level 4, Anies Wajibkan Warga Sudah Divaksin saat Beraktivitas Tertentu Pemeriksaan STRP kepada petugas di pos penyekatan pada PPKM Darurat di wilayah perbatasan menuju Jakarta di Jalan Margonda, Depok. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

MerahPutih.com - Gubernur Anies Baswedan resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 COVID-19 selama 7 hari terhitung sejak 3 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2021.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 966 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Desease 2019 serta sebagai pelaksanaan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Desease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam Kepgub diterangkan, selama masa PPKM Level 4 setiap orang yang akan melakukan aktivitas di setiap tempat atau sektor-sektor yang telah ditetapkan, harus menunjukkan surat vaksin, minimal dosis pertama.

Baca Juga:

Legislator PDIP Minta Keseriusan Anies Sikapi Omongan Biden Jakarta Tenggelam

“Kecuali, bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 bulan pasca-terkonfirmasi COVID-19, dapat menunjukkan bukti hasil laboratorium," ungkap Anies di Balai Kota Jakarta, pada Kamis (5/8).

Kemudian warga yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dapat menunjukkan bukti surat keterangan dokter, serta anak-anak usia kurang dari 12 tahun.

Adapun jenis pemberlakuan pembatasan yang diterapkan dalam perpanjangan PPKM Level 4 ini sebagai berikut:

1. Kegiatan pada tempat kerja/perkantoran

- Sektor non-esensial: kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebesar 100 persen.

- Sektor esensial:

a. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan;

b. Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

c. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

d. Perhotelan non-penanganan karantina; dan e. Industri orientasi ekspor dan penunjangnya di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

1. Untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2. Untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

3. Untuk huruf e) hanya dapat beroperasi 1 shift dengan kapasitas maksimal 50 persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

- Sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya: Diberlakukan 25 persen maksimal staf WFO (Work From Office) dengan protokol kesehatan secara ketat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri peluncuran vaksinasi keliling di Santa Ursula, Jakarta Pusat, Selasa (3/8/2021). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri peluncuran vaksinasi keliling di Santa Ursula, Jakarta Pusat, Selasa (3/8/2021). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

- Sektor kritikal:

a. kesehatan; b. keamanan dan ketertiban:

Untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100 persen staf tanpa ada pengecualian dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- Sektor kritikal:

c. penanganan bencana; d. energi; e. logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat; f. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan; g. pupuk dan petrokimia; h. semen dan bahan bangunan; i. objek vital nasional, j. proyek strategis nasional; k. konstruksi (infrastruktur publik); dan l. utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah):

a. Untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100 persen staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25 persen dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

2. Kegiatan Belajar Mengajar

- Sekolah/Perguruan Tinggi/Akademi/Tempat Pendidikan/Pelatihan: Dilakukan secara daring/online.

3. Kegiatan pada Sektor Kebutuhan Sehari-hari

a. Supermarket, pasar tradisional, pasar rakyat, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari: Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khusus pasar induk dapat beroperasi sesuai jam operasional;

b. Apotek dan toko obat: Dapat buka selama 24 jam, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

c. Pasar tradisional dan pasar rakyat yang menjual non kebutuhan sehari-hari: Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

d. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, babershop / pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenisnya: Jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

4. Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum

a. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya: Jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan di tempat 3 orang dan waktu makan maksimal 20 menit dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat;

b. Restoran/rumah makan dan kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall: Hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

5. Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/Mall/Pusat Perdagangan

- Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan: Ditutup sementara, kecuali akses pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan, dengan memperhatikan ketentuan aktivitas pada pada angka 3.a dan angka 4.b

6. Kegiatan Konstruksi

- Tempat konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek): Beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Baca Juga:

BPK Sebut Anies Lakukan Pemborosan Pembelian Masker Rp 5 Miliar

7. Kegiatan Peribadatan

- Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah):

a. tidak mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM Level 4; dan b. mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

8. Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan- Fasilitas pelayanan kesehatan: Beroperasi 100 persen, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

9. Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa

- Area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya: Ditutup sementara

- Tempat Resepsi pernikahan: Ditiadakan sementara selama penerapan PPKM Level 4

- Lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan: Ditutup sementara.

10. Kegiatan pada Moda Transportasi

- Kendaraan Umum, Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan Online) dan Kendaraan Sewa/Rental: Maksimal penumpang 50 persen dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- Ojek Online dan Pangkalan: Penumpang 100 persen dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. (Asp)

Baca Juga:

Anies Salurkan Bantuan untuk Mustahik, dari Aktivis Dakwah hingga Pedagang Warteg

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Gratifikasi Menteri Suharso Monoarfa
Indonesia
KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Gratifikasi Menteri Suharso Monoarfa

Monoarfa dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi berupa bantuan carter pesawat jet pribadi saat kunjungan Suharso ke Medan dan Aceh pada Oktober 2020.

PAN Ungkap Tiga Alasan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Efektif untuk Pemilu 2024
Indonesia
PAN Ungkap Tiga Alasan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Efektif untuk Pemilu 2024

Parliamentary threshold adalah perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum

BTS Dijadwalkan Manggung di Stadion JIS
Indonesia
BTS Dijadwalkan Manggung di Stadion JIS

Boyband asal Korea Selatan, Bangtan Boys (BTS) dijadwalkan manggung di Jakarta Internasional Stadion (JIS), Jakarta Utara pada 2022 mendatang.

Kasus Kesembuhan Harian COVID-19 Bertambah 31.324 Orang
Indonesia
Kasus Kesembuhan Harian COVID-19 Bertambah 31.324 Orang

Sementara yang meninggal dunia bertambah sebanyak 1.598 orang

Mengejar Duit Rp109 Triliun dari Obligor BLBI
Indonesia
Mengejar Duit Rp109 Triliun dari Obligor BLBI

Pemerintah telah memantau kasus tersebut sejak Mahkamah Agung memutuskan kasus BLBI pada Juli 2019. Dalam keputusan dijelaskan bahwa kasus tersebut tidak ada pidananya.

Pemerintah Nyatakan Tidak Ada Lockdown, Kecuali Lingkungan RT/RW
Indonesia
Pemerintah Nyatakan Tidak Ada Lockdown, Kecuali Lingkungan RT/RW

Pemerintah karantina wilayah atau mikro lockdown hanya dapat dilakukan di tingkat RT atau RW yang berstatus zona merah.

KPK Sita Kartu ATM Terkait Dugaan Korupsi Menteri Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Sita Kartu ATM Terkait Dugaan Korupsi Menteri Edhy Prabowo

Kartu Debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi

NIK Dipakai Orang Lain, Warga Bekasi dan Tanjung Priok Gagal Divaksin
Indonesia
NIK Dipakai Orang Lain, Warga Bekasi dan Tanjung Priok Gagal Divaksin

Sumarno gagal mendapat suntikan vaksin karena nomor induk kependudukan (NIK) miliknya sudah digunakan oleh orang lain.

Pemprov DKI Kembalikan Sejumlah Pengajuan Izin Pernikahan di Gedung
Indonesia
Pemprov DKI Kembalikan Sejumlah Pengajuan Izin Pernikahan di Gedung

DKI Jakarta telah menyetujui sekitar 30 gedung pertemuan dan hotel yang mengajukan perizinan kegiatan resepsi pernikahan saat PSBB transisi.

Ketua Imlek Nasional: Kerbau Logam Jadi Tahun Presiden Jokowi
Indonesia
Ketua Imlek Nasional: Kerbau Logam Jadi Tahun Presiden Jokowi

Shio kerbau logam memiliki arti pekerja keras, tekun, jujur, terencana dan konsisten, serta presisten.