Aturan Pidana Baru Keluar, Vaksinasi COVID-19 Dinilai Lambat  Vaksinasi COVID di Istana. (Foto: Tangkapan Layar)

Merahputih.com- Pemerintah menerbitkan Perpres No 14 tahun 2021 yang mewajibkan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Aturan juga memberikan sanksi pada masyarakat yang menolak vaksinasi mulai dari dihentikanya layanan admistrasi kependudukan, bantuan sosial dan pidana.

Namun, dikeluarkannya Perpres tersebut mencerminkan lambatnya pemerintah serta seluruh jajarannya di pusat maupun di daerah dalam vaksinasi.

Baca Juga:

Vaksinasi COVID-19 Mandiri Atau Berbayar Siapa Mau?

"Saat ini sudah bulan Februari 2021 para menteri dan pejabat pemerintah terlihat kerja sangat lambat," kata Pengamat Kebijakan Publik dan Perkotaan Azas Tigor Nainggolan kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (15/2).

Tigor mencontohkan, kesiapan melakukan vaksinasi di Jakarta, kemungkinan akan sangat lambat padahal penduduk Jakarta saat ini ada sekitar 12 juta orang.

Dalam informasi yang diberikan Dinas Kesehatan Jakarta, Pemprov Jakarta bisa melakukan vaksinasi 3,4 juta dalam 6 bulan dimulai akhir Pebruari 2021.

"Berarti untuk target vaksinasi seluruh warga Jakarta baru bisa paling cepat dalam waktu 1,5 tahun. Artinya, bulan Agustus 2022 baru bisa selesai vaksinasi bagi warga Jakarta. Alangkah lambatnya kinerja Pemprov Jakarta dalam melindungi hak hidup warganya," ungkap Tigor.

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Pemprov Jabar)
Vaksinasi COVID-19. (Foto: Pemprov Jabar)

Menurut Tigor, sosialisasi yang saat ini harus dilakukan sambil menunggu vaksinasi adalah dengan memberikan informasi baik tentang kebaikan vaksin dan melakukan vaksin agar sehat dan bebas COVID.

"Juga siapkan vaksin Covid bagi sekitar 170 juta rakyat Indonesia dengan cepat. Jumlah rakyat Indonesia begitu besar maka para menteri harus bekerja baik sesuai kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pembantu presiden," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Kawal Vaksinasi di Daerah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Belum Sahkan Prolegnas 2021, Kredibilitas DPR Dipertanyakan
Indonesia
Belum Sahkan Prolegnas 2021, Kredibilitas DPR Dipertanyakan

Hingga Rapat Paripurna DPR pada Rabu (10/2) dengan agenda Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021, Prolegnas belum bisa diambil keputusan.

PPP Yakin Negara Tak Terlantarkan Pekerja dan Pikirkan Pengusaha
Indonesia
PPP Yakin Negara Tak Terlantarkan Pekerja dan Pikirkan Pengusaha

Penyebab tidak ada kenaikan UMP adalah kondisi perekonomian nasional yang merosot sebagai dampak dari pandemi COVID-19

Mudik Lebaran Dilarang, Polri dan TNI Bakal Dikerahkan untuk Lakukan Pengawasan
Indonesia
Mudik Lebaran Dilarang, Polri dan TNI Bakal Dikerahkan untuk Lakukan Pengawasan

Pemerintah meniadakan mudik Lebaran pada 2021. Arahan ini diberikan untuk seluruh masyarakat mengingat bahaya penyebaran COVID-19.

Belasan Sumur Warga Klaten Amblas, ESDM Jateng Pastikan Tidak Ada Kaitan dengan Merapi
Indonesia
Belasan Sumur Warga Klaten Amblas, ESDM Jateng Pastikan Tidak Ada Kaitan dengan Merapi

Belasan sumur milik warga di Desa Jungkare, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tiba-tiba amblas dalam waktu berdekatan.

WNA dan Orang dari Luar Negeri Boleh Masuk Indonesia, Wajib Karantina Mandiri 14 Hari
Indonesia
WNA dan Orang dari Luar Negeri Boleh Masuk Indonesia, Wajib Karantina Mandiri 14 Hari

Mekanisme masuk wilayah NKRI bagi pihak yang dikecualikan ini, tidak menghilangkan kewajiban lain

Pecah Rekor, Positif Corona di Jakarta Hari Ini Capai 9.394 Kasus
Indonesia
Pecah Rekor, Positif Corona di Jakarta Hari Ini Capai 9.394 Kasus

Kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta terus melonjak. Hari ini angka kasus positif Corona di Jakarta mencapai angka 9.394 kasus.

Anggia Tesalonika Akui Terima Mobil hingga Disewakan Apartemen oleh Edhy Prabowo
Indonesia
Anggia Tesalonika Akui Terima Mobil hingga Disewakan Apartemen oleh Edhy Prabowo

Sekretaris pribadi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, Anggia Tesalonika Kloer mengakui menerima mobil hingga disewakan apartemen oleh Edhy Prabowo.

Lewat Surat Telegram, Kapolri Minta Anak Buahnya 'Bersihkan' Premanisme dan Pungli di Pelabuhan
Indonesia
KPK Menangis Ketika Tangkap Pejabat Negara
Indonesia
KPK Menangis Ketika Tangkap Pejabat Negara

"KPK itu menangis sesungguhnya ketika menangkap para pejabat negara, KPK juga bersedih," kata Ghufron

PKS Solo bakal Jadi Mitra Kritis Pemerintahan Gibran-Teguh
Indonesia
PKS Solo bakal Jadi Mitra Kritis Pemerintahan Gibran-Teguh

Ia menegaskan PKS akan tetap menjadi mitra kritis bagi Pemkot Solo terutama di tingkat DPRD, yang mana PKS Solo punya lima kursi.