Aturan Pidana Baru Keluar, Vaksinasi COVID-19 Dinilai Lambat  Vaksinasi COVID di Istana. (Foto: Tangkapan Layar)

Merahputih.com- Pemerintah menerbitkan Perpres No 14 tahun 2021 yang mewajibkan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Aturan juga memberikan sanksi pada masyarakat yang menolak vaksinasi mulai dari dihentikanya layanan admistrasi kependudukan, bantuan sosial dan pidana.

Namun, dikeluarkannya Perpres tersebut mencerminkan lambatnya pemerintah serta seluruh jajarannya di pusat maupun di daerah dalam vaksinasi.

Baca Juga:

Vaksinasi COVID-19 Mandiri Atau Berbayar Siapa Mau?

"Saat ini sudah bulan Februari 2021 para menteri dan pejabat pemerintah terlihat kerja sangat lambat," kata Pengamat Kebijakan Publik dan Perkotaan Azas Tigor Nainggolan kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (15/2).

Tigor mencontohkan, kesiapan melakukan vaksinasi di Jakarta, kemungkinan akan sangat lambat padahal penduduk Jakarta saat ini ada sekitar 12 juta orang.

Dalam informasi yang diberikan Dinas Kesehatan Jakarta, Pemprov Jakarta bisa melakukan vaksinasi 3,4 juta dalam 6 bulan dimulai akhir Pebruari 2021.

"Berarti untuk target vaksinasi seluruh warga Jakarta baru bisa paling cepat dalam waktu 1,5 tahun. Artinya, bulan Agustus 2022 baru bisa selesai vaksinasi bagi warga Jakarta. Alangkah lambatnya kinerja Pemprov Jakarta dalam melindungi hak hidup warganya," ungkap Tigor.

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Pemprov Jabar)
Vaksinasi COVID-19. (Foto: Pemprov Jabar)

Menurut Tigor, sosialisasi yang saat ini harus dilakukan sambil menunggu vaksinasi adalah dengan memberikan informasi baik tentang kebaikan vaksin dan melakukan vaksin agar sehat dan bebas COVID.

"Juga siapkan vaksin Covid bagi sekitar 170 juta rakyat Indonesia dengan cepat. Jumlah rakyat Indonesia begitu besar maka para menteri harus bekerja baik sesuai kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pembantu presiden," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Kawal Vaksinasi di Daerah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aturan Lengkap PPKM Level 3 Nataru di Seluruh Indonesia
Indonesia
Aturan Lengkap PPKM Level 3 Nataru di Seluruh Indonesia

Penerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat juga perlu dilakukan

Positif COVID-19, Wagub Jabar Isolasi Mandiri di Rumah Dinas
Indonesia
Positif COVID-19, Wagub Jabar Isolasi Mandiri di Rumah Dinas

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum positif terpapar COVID-19. Saat ini, Uu menjalani isolasi mandiri di rumah dinasnya di Kawasan Rancabentang Kota Bandung.

Kepulauan Meranti Gelar Pembelajaran Tatap Muka SD sampai SMA/SMK
Indonesia
Kepulauan Meranti Gelar Pembelajaran Tatap Muka SD sampai SMA/SMK

Penerapan proses belajar mengajar dengan tatap muka di daerah ini mengacu pada peraturan 4 kementerian.

Jokowi Minta RUU TPKS Segera Disahkan
Indonesia
Jokowi Minta RUU TPKS Segera Disahkan

Proses pembahasan bersama nanti lebih cepat, masuk ke pokok-pokok substansi untuk memberikan kepastian hukum.

Tiga Anggota TNI Terduga Pembunuh Handi dan Salsabila Segera Diadili
Indonesia
Tiga Anggota TNI Terduga Pembunuh Handi dan Salsabila Segera Diadili

Otmilti II Jakarta selanjutnya bakal memproses kasus tersebut

PDIP Diprediksi 'Dorong' Ganjar Jika Partai Lain Calonkan Prabowo atau Anies
Indonesia
PDIP Diprediksi 'Dorong' Ganjar Jika Partai Lain Calonkan Prabowo atau Anies

Dalam beberapa survei, Ganjar selalu menempati jajaran teratas

AS Peringatkan Tiongkok Konsekuensi Jika Bantu Rusia
Dunia
AS Peringatkan Tiongkok Konsekuensi Jika Bantu Rusia

Perwakilan As dan Tiongkok dijadwalkan bertemu membahas konfik Ukraina pada Senin 14 Maret.

Kapolri Minta Pengusaha Kawal Kebijakan Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Kapolri Minta Pengusaha Kawal Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Perekonomian Indonesia kini tengah bangkit usai dihantam pandemi COVID-19.

Ini Penjelasan Gibran Soal Beras Bergambar Foto Dirinya
Indonesia
Ini Penjelasan Gibran Soal Beras Bergambar Foto Dirinya

Beras kemasan 5 kg dengan stiker bergambar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik.

Demokrat Jakarta Distribusikan Bantuan bagi Warga Isolasi Mandiri
Indonesia
Demokrat Jakarta Distribusikan Bantuan bagi Warga Isolasi Mandiri

Bantuan itu berupa sarapan pagi, makan siang dan makan malam. Dia memastikan, Partai Demokrat selalu berkoalisi dengan rakyat.