Aturan Perjalanan Domestik, Bukan Berarti Semua Orang Bebas dari Tes COVID-19 Ilustrasi - Uji cepat (rapid test) kepada warga dengan sistem drive thru di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten, Jumat, (8/5/2020). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Para pelaku perjalanan domestik di semua moda transportasi darat, laut, maupun udara yang telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap dan booster dibebaskan dari kewajiban tes COVID-19 antigen dan PCR.

Adapun dasar dari ketentuan baru ini adalah Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19, yang berlaku efektif mulai hari ini, 8 Maret 2022 hingga waktu yang tidak ditentukan.

"Ini berlaku pada kondisi tertentu ya. Bukan berarti semua orang bisa tanpa tes PCR dan antigen. Surat Edaran dari satgas sudah keluar dan dinyatakan bahwa yang dibebaskan dari tes antigen dan PCR adalah mereka yang status vaksinasinya lengkap atau sudah mendapatkan vaksinasi booster," kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (9/3).

Baca Juga:

Garuda Indonesia Sambut Penghapusan Aturan Tes PCR atau Antigen

Dengan terbitnya ketentuan baru tersebut, Nadia menekankan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya menghapuskan skrining bagi para pelaku perjalanan.

Tes antigen dan PCR dengan hasil negatif sebagai syarat perjalanan masih berlaku bagi pelaku perjalanan domestik yang baru mendapatkan vaksin dosis pertama. Lalu yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 karena kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid.

Adapun maksimal pengambilan sampel untuk tes PCR adalah 324 jam dan untuk tes antigen 124 jam sebelum keberangkatan.

Selain hasil negatif tes antigen dan PCR, pelaku perjalanan dalam negeri dengan penyakit komorbid wajib melampirkan surat keterangan dokter dari RS milik pemerintah.

Sebelum check in di keberangkatan atau paling cepat sehari sebelum jadwal penerbangan, seluruh pelaku perjalanan wajib mengisi eHAC di aplikasi PeduliLindungi.

Hal ini untuk mencegah adanya penumpang yang berstatus merah (belum vaksin) dan hitam (kasus konfirmasi) melakukan perjalanan melalui moda transportasi udara.

"Karenanya kami meminta setiap moda transportasi menggunakan aplikasi PeduliLindungi, sehingga riwayat perjalanan setiap penumpang bisa terus terpantau," sebut Nadia.

Baca Juga:

Ketentuan Perjalanan Darat Yang Masih Harus Jalani Tes PCR atau Antigen

Nadia mengingatkan kendati pemerintah telah melakukan pelonggaran mobilitas masyarakat, bukan berarti Indonesia sepenuhnya bebas dari ancaman lonjakan kasus COVID-19.

Pelonggaran aktivitas masyarakat tetap harus diiringi dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Selain itu, didorong percepatan vaksinasi dosis lengkap serta booster agar upaya transisi dari pandemi menuju endemi bisa berjalan optimal.

Selama perjalanan, para penumpang harus tetap menggunakan masker medis tiga lapis yang menutup hidung, mulut dan dagu, mengganti masker secara berkala.

Kemudian rutin mencuci tangan pakai sabun/pakai hand sanitizer, tidak berbicara satu arah, dan tidak makan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi yang perjalanan kurang dari 2 jam.

"Aturan protokol kesehatan pada prinsipnya harus tetap kita tegakkan, walaupun kita tidak melakukan permintaan pemeriksaan antigen atau PCR pada orang yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap maupun booster," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Nabil Haroen: Pemerintah Perlu Hati-hati Hapus Kebijakan Tes PCR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jepang Akan Tampung Warga Ukraina Sebagai Pengungsi
Dunia
Jepang Akan Tampung Warga Ukraina Sebagai Pengungsi

Menlu Ukraina Dmytro Kuleba melakukan pembicarakan situasi terkini di Ukraina dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

Anggaran Pembangunan IKN Nusantara Dilakukan Bertahap
Indonesia
Anggaran Pembangunan IKN Nusantara Dilakukan Bertahap

IKN adalah program strategis pemerintah didukung melalui berbagai skema pendanaan seperti APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pemberdayaan peran swasta dan BUMN.

Klaim Hasan Bangun Bisnis Model Ojek Online di 2008 Sehingga Gugat Gojek Rp 24 Triliun
Indonesia
Klaim Hasan Bangun Bisnis Model Ojek Online di 2008 Sehingga Gugat Gojek Rp 24 Triliun

Menurut Kuasa hukum Hasan, Rochmani, Hasan dianggap sebagai penemu model bisnis ojek online ini sebenarnya pernah diungkap oleh televisi nasional hingga televisi Jepang, NHK TV pada 2008.

Menko PMK Pimpin Pemakaman Azyumardi Azra di TMP Kalibata
Indonesia
Menko PMK Pimpin Pemakaman Azyumardi Azra di TMP Kalibata

Dalam upacara tersebut, Muhadjir menyampaikan Apel Persada sebelum pemakaman dimulai.

Kemenkes Akui Vaksin Meningitis Langka Sampai Oktober
Indonesia
Kemenkes Akui Vaksin Meningitis Langka Sampai Oktober

Siti Nadia Tarmizi meminta masyarakat tak khawatir dengan keterbatasan stok obat meningitis tersebut. Sebab, Kemenkes tengah berupaya agar ketersediaan vaksin tersedia.

Presiden Jokowi Lantik Anggota KPU dan Bawaslu Hari Ini
Indonesia
Presiden Jokowi Lantik Anggota KPU dan Bawaslu Hari Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal ,melantikan tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum dan lima Anggota Bawaslu yang baru terpilih pada Selasa (12/4) pukul 13.30 WIB.

Puing Pesawat China Eastern Airlines Ditemukan, Pers Yakin Semua Penumpang Tewas
Dunia
Puing Pesawat China Eastern Airlines Ditemukan, Pers Yakin Semua Penumpang Tewas

Jatuhnya pesawat China Eastern Airlines sempat memicu kebakaran hutan di perbukitan Kabupaten Tengxian.

PPP: Sikap Jokowi ke Menteri Tegaskan Wacana Tunda Pemilu Bukan dari Presiden
Indonesia
PPP: Sikap Jokowi ke Menteri Tegaskan Wacana Tunda Pemilu Bukan dari Presiden

"(sikap Jokowi) Itu menegaskan bahwa usulan penundaan pemilu bukan dari presiden, sehingga tak ada lagi dugaan-dugaan liar di lapangan," kata Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Rabu (6/4).

Ancaman Krisis Pangan Tidak Bisa Dianggap Enteng
Indonesia
Ancaman Krisis Pangan Tidak Bisa Dianggap Enteng

Kondisi ini semakin memberatkan masyarakat karena dibarengi harga yang terus melonjak.

Jokowi Minta Polri Jadikan Penegakan Hukum sebagai Upaya Terakhir
Indonesia
Jokowi Minta Polri Jadikan Penegakan Hukum sebagai Upaya Terakhir

Memasuki usia 76 tahun, Polri diharapkan menjadi institusi yang lebih mengedepankan hak asasi manusia (HAM).