Aturan Perjalanan Diperketat Mulai Hari Ini, Penumpang Wajib Swab 1×24 Jam Tangkapan layar Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Upaya Pengendalian Penyebaran COVID-19 selama Ramadhan. (ANTARA/Andi Firdaus).

MerahPutih.com - Satgas Penanganan COVID-19 memutuskan untuk mengetatkan syarat perjalanan selama 22 April-24 Mei. Aturan baru untuk mengurungkan niat masyarakat mudik ini sudah dikeluarkan mulai Kamis (22/4) pagi ini.

Kepala BNBP selaku Ketua Satgas COVID-19, Doni Monardo menegaskan, maksud dari addendum (tambahan klausul) Surat Edaran ini adalah mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei-24 Mei 2021).

Baca Juga

Netizen Bisa Beri Sanksi Sosial ke Warga yang Nekat Mudik

Sementara selama masa peniadaan mudik 6-17 Mei 2021 tetap berlaku Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

"Ini untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antardaerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan," kata Doni, dalam siaran pers, Kamis (22/4).

Adapun periode H-14 menjelang masa peniadaan mudik (6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021) yang dimaksudkan dalam Addendum Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021.

Sementara itu, periode H + 7 pascamasa peniadaan mudik (6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021) yang dimaksudkan dalam Addendum Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021.

Mudik. Foto: ANTARA

Doni mengatakan, secara garis besar ada perubahan berupa masa berlaku testing bagi para pelaku perjalanan dan memperluas waktu pembatasan dari tanggal 22 April hingga 22 Mei dengan tujuan agar bisa mendorong masyarakat mengurungkan niatnya untuk mudik selama pandemi.

Selain itu berlaku ketentuan khusus pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) pada periode menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan pascamasa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021.

Ketentuan secara rinci sebagai berikut:

a. Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;

b. Pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;

c. Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;

d. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran terbatas dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;

e. Pelaku perjalanan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Stasiun Kereta Api sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;

f. Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test antigen/tes GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;

g. Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, dihimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;

h. Pengisian e-HAC Indonesia dihimbau bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi darat umum maupun pribadi, kecuali bagi pelaku perjalanan udara dan laut wajib melakukan pengisian e-HAC Indonesia;

i. Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan;

j. Apabila hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan; dan

k. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait perhubungan darat/laut/udara/perkeretaapian menindaklanjuti Addendum Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada Addendum Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan.

Aturan Mudik 2021
Ketentuan Peniadaan Mudik Idul Fitri 2021. Foto: Dok Infografis Satgas COVID-19

Selain itu, ketentuan lain yakni:

1. Perjalanan orang selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud pada huruf G.1 Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Adapun yang dikecualikan ialah bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, antara lain: bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didamping oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang, dan kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

2. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya secara lebih rinci, dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

3. Instrumen hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 15 yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan khusus merupakan bagian tidak terpisahkan dari Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. (Knu)

Baca Juga

Surat Bebas COVID-19 Tidak Berlaku Saat Periode Larangan Mudik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Warga yang Pernah Positif COVID-19 Tak Divaksin
Indonesia
Alasan Warga yang Pernah Positif COVID-19 Tak Divaksin

Walaupun antibodi tersebut bisa turun, tetapi pemberian vaksin diprioritaskan yang belum terkena

Dampak Pilkada di Tengah Pandemi Versi Guru Besar UI
Indonesia
Dampak Pilkada di Tengah Pandemi Versi Guru Besar UI

Namun di sisi lain, pilkada oleh DPRD juga tetap berpotensi money politic

140 Unit Mobil Jadi Ekspor Perdana Dari Pelabuhan Patimban
Indonesia
140 Unit Mobil Jadi Ekspor Perdana Dari Pelabuhan Patimban

Pelabuhan Patimban memiliki lokasi yang strategis, yakni berada di antara Bandara Kertajati dan kawasan industri di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Terus Bertambah
Indonesia
Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Terus Bertambah

Total ada sebanyak 4.556 pasien positif virus corona tengah menjalani perawatan di Tower 4-7 Wisma Atlet Kemayoran.

Penumpang KRL Diwajibkan Pakai KMT, KCI Dinilai Raup Untung dari Jualan Kartu
Indonesia
Penumpang KRL Diwajibkan Pakai KMT, KCI Dinilai Raup Untung dari Jualan Kartu

Regulasi ini patut diduga KCI sengaja mendapatkan penghasilan dari jualan kartu, padahal core business nya adalah menjual jasa transportasi.

Ada Unsur Pidana, Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Naik ke Penyidikan
Indonesia
Ada Unsur Pidana, Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Naik ke Penyidikan

Bareskrim Polri mengungkap adanya unsur pidana dari peristiwa kebakaran gedung Kejaksaan Agung

Periksa Eksportir Benur, KPK Dalami Pertemuan Bahas Fee Edhy Prabowo
Indonesia
Periksa Eksportir Benur, KPK Dalami Pertemuan Bahas Fee Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diduga membahas nilai fee untuk eks Menteri KP Edhy Prabowo dan timnya.

Penjelasan Kemenkumham Terkait Status Kewarganegaraan Orient Riwu Kore
Indonesia
Penjelasan Kemenkumham Terkait Status Kewarganegaraan Orient Riwu Kore

Cahyo belum dapat menyampaikan secara rinci proses yang akan berjalan

Kecelakaan di Tol Semarang-Solo, Mercedez Bens Ludes Terbakar dan 2 Orang Tewas
Indonesia
Kecelakaan di Tol Semarang-Solo, Mercedez Bens Ludes Terbakar dan 2 Orang Tewas

Kanit Laka Kanit Laka Satlantas Polres Boyolali Ipda Utomo, mengungkapkan kecelakaan tersebut melibatkan empat kendaraan

Gedung DPRD Ditutup, Rapat Pembahasan Reklamasi Ancol Batal
Indonesia
Gedung DPRD Ditutup, Rapat Pembahasan Reklamasi Ancol Batal

Gudung DPRD DKI Jakarta ditutup sementara selama 7 hari menyusul ada anggota terpapar COVID-19.