Aturan Pelaku Perjalanan dari Luar Negeri ke Indonesia Makin Ketat Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam diskusi di Graha BNPB, Jakarta, Senin (9/11/2020) (FOTO ANTARA/Prisca Triferna)

Merahputih.com - Warga yang melakukan perjalanan internasional dan akan masuk wilayah Indonesia harus mengikuti seluruh ketentuan dan persyaratan dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021. Ketentuan dan syarat tersebut berlaku bagi warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA).

"Yaitu membawa hasil negatif tes real time (RT) PCR CR dari negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam," ujar Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dikutip dari siaran pers Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Rabu (24/2).

Baca Juga

Pemprov DKI Manut Aturan Satgas COVID-19 Soal Isolasi WNA

Kemudian, SK Nomor 9 Tahun 2021 mengatur soal karantina selama 5 x 24 jam di tempat yang sudah ditentukan bagi pelaku perjalanan internasional.

Adapun tempat karantina berlokasi di Wisma Atlet Pademangan. Lokasi tersebut diperuntukkan bagi WNI kelompok pekerja migran, pelajar atau mahasiswa dan pegawai pemerintah. Untuk kategori ini, pembiayaan karantina ditanggung pemerintah.

"Tetapi, bagi WNI di luar kriteria tersebut, dapat melakukan karantina di tempat akomodasi yang memperoleh sertifikasi dari Kementerian Kesehatan," tutur dia.

Hal ini juga berlaku bagi WNA yang melakukan karantina dan menggunakan biaya sendiri. Pemerintah melakukan upaya screening untuk mencegah imported case.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID- 19 Wiku Adisasmito. (Foto: Antara).
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID- 19 Wiku Adisasmito. (Foto: Antara).

Pertama pemerintah mewajibkan calon pendatang swab PCR 3x24 jam sebelum keberangkatan, kemudian tes swab saat tiba di Indonesia, serta swab pasca 5 hari setelah karantina.

WNI atau WNA yang dari luar negeri kemudian masuk ke RI wajib melaksanakan isolasi mandiri selama 5 hari di tempat yang telah ditentukan.

Misalnya bagi pelajar maupun pekerja migran wajib menjalani karantina di Wisma Atlet dan biayanya ditanggung pemerintah, sedangkan WNA dengan biaya sendiri.

Kemudian jika ditemukan ada WNI yang positif COVID-19 setelah dilakukan swab PCR, maka akan menjalani perawatan di RS dengan biaya ditanggung pemerintah. Sedangkan bagi WNA menanggung sendiri biayanya. "Sekali lagi harap menjadi perhatian ada perbedaan mekanisme pembiayaan untuk golongan yang berbeda," ujar Wiku.

Baca Juga

Sandi-Riza Lakukan Pertemuan di Thamrin 10, Bahas Ekonomi Kreatif Hingga Isolasi WNA

Kemudian Wiku juga menyampaikan terkait kasus reinfeksi atau penyintas COVID-19 yang pernah terjangkit Corona dan dinyatakan sembuh kembali terpapar COVID-19. Wiku menyebut, reaksi antibody setiap penyintas COVID-19 berbeda-beda tiap individu.

Wiku mengatakan virus Sars Cov 2 adalah tipe virus corona yang baru sehingga imunitas yang terbentuk setelah terpapar masih menjadi tanda tanya bagi para ilmuan sehingga hasil studi tersebut masih bersifat dinamis. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KSPI Tak Ikut Demo Bareng Mahasiswa di Depan Istana Negara
Indonesia
KSPI Tak Ikut Demo Bareng Mahasiswa di Depan Istana Negara

KSPI akan melakukan unjuk rasa di depan pabrik maupun wilayahnya masing-masing

Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Minta AHY Pecat Kader Pengkhianat
Indonesia
Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Minta AHY Pecat Kader Pengkhianat

Ketua DPD Demokrat se-Indonesia kompak meminta AHY memecat segelintir kader yang berupaya mengambil alih kepemimpinan dan berkonspirasi bersama pihak eksternal.

Belanda Kembali Berlakukan Lockdown Parsial
Dunia
Belanda Kembali Berlakukan Lockdown Parsial

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan, pada Selasa (13/10), bahwa Belanda harus kembali ke "penguncian sebagian".

Sebelas Provinsi Tak Alami Penambahan Kasus Corona
Berita
Sebelas Provinsi Tak Alami Penambahan Kasus Corona

Provinsi yang laporan kasus positifnya sedikit, justru menyampaikan penambahan pasien sembuh Covid-19 yang cukup banyak.

BNI dan Perumnas Gelar Akad KPR Massal
KPR
BNI dan Perumnas Gelar Akad KPR Massal

Perumnas merupakan mitra strategis BNI yang mempunyai potensi ketersediaan hunian sebanyak 21.321 unit di seluruh Indonesia

Gerindra DKI Desak Anies Segera Cairkan Insentif Tenaga Medis
Indonesia
Gerindra DKI Desak Anies Segera Cairkan Insentif Tenaga Medis

Pemprov DKI tidak boleh menahan insentif untuk tenaga medis dan dokter

Irjen Napoleon Beberkan Kedekatan Perantara Suap Djoko Tjandra dengan Azis Syamsuddin
Indonesia
Irjen Napoleon Beberkan Kedekatan Perantara Suap Djoko Tjandra dengan Azis Syamsuddin

Bekas Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte membeberkan kedekatan antara pengusaha Tommy Sumardi dengan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit

Jokowi Sarankan Sejumlah Hal Agar Selamat dari COVID-19, Apa Saja?
Indonesia
Jokowi Sarankan Sejumlah Hal Agar Selamat dari COVID-19, Apa Saja?

Presiden Jokowi mengapresiasi solidaritas sosial yang tumbuh dimana-mana

Hari ini, Komandan Polda Metro Jaya Resmi Berganti
Indonesia
Hari ini, Komandan Polda Metro Jaya Resmi Berganti

Di penghujung hari sebagai Kapolda Metro Jaya, Nana Sudjana melakukan kunjungan ke Kampung Sehat Ketahanan Pangan di Kampung Ledug, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Kamis (19/11).

Buruh Bakal Mogok Kerja Nasional, Pengusaha Ingatkan Sanksi
Indonesia
Buruh Bakal Mogok Kerja Nasional, Pengusaha Ingatkan Sanksi

Apindo mengeluarkan imbauan kepada pekerja terkait ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan jika dilakukan tidak sesuai ketentuan khususnya di UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.