Aturan Ganjil Genap Motor dan Mobil di PSBB Masa Transisi DKI Kawasan ganjil genap di DKI Jakarta. (ANTARA/DEVI NINDY)

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI hingga akhir Juni 2020.

Selama masa transisi tersebut, Anies baru saja meneken Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Tol Jakarta - Bandung Tidak Lagi Diberlakukan Pembatasan Sosial

Dalam Bab VI tentang Pengendalian Moda Transportasi, mengatur pembatasan kendaraan dengan rekayasa ganjil-genap untuk kendaraan bermotor seperti motor dan mobil.

"Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kendaraaan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas," bunyi Pasal 17 ayat 2 Pergub Nomor 51 Tahun 2020 yang dikutip, Sabtu (6/6).

Petugas Kepolisian menilang mobil berplat nomor genap yang memasuki Jalan Salemba Raya, di Matraman, Jakarta, Senin (9/9/2019). Petugas kepolisian mulai memberlakukan penindakan berupa tilang terhadap pengendara mobil yang melanggar di kawasan perluasan sistem ganjil-genap. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Petugas Kepolisian menilang mobil berplat nomor genap yang memasuki Jalan Salemba Raya, di Matraman, Jakarta, Senin (9/9/2019). Petugas kepolisian mulai memberlakukan penindakan berupa tilang terhadap pengendara mobil yang melanggar di kawasan perluasan sistem ganjil-genap. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Untuk Pasal 17 ayat 2 huruf b, batas penumpang dalam kendaraan umum massal hanya boleh diisi 50 persen dari kapasitas kendaraan.

b. kendaraan umum massal diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan c. pengendalian parkir pada luar ruang milik jalan (off street).

Sementara itu, dalam Pasal 18 diatur setiap kendaraan roda dua dan roda empat berpelat nomor ganjil hanya bisa melintas di ruas jalan di tanggal ganjil. Sedangkan kendaraan roda dua dan roda empat berpelat nomor genap hanya bisa melintas di ruas jalan di tanggal genap.

"Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor pelat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap, setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor pelat genap dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal ganjil; dan nomor pelat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan angka terakhir dan nomor pelat kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua)," bunyi Pasal 18

Baca Juga

Anies Akhirnya Terbitkan Pergub Masa Transisi Perpanjang PSBB

Dalam rapat Pemprov DKI bertanggal 2 Juni 2020 yang diunggah Pemprov DKI, Anies menjelaskan alasannya menerapkan ganjil-genap di masa transisi.

"Kenapa kok ada ganjil genap, bukan pengendalian kemacetan? untuk pengendalian jumlah orang bepergian. Kalau kantor itu dibagi dua, sebagian kerja, sebagian tidak, maka bisa mengandalkan ganjil genap juga," jelas Anies. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Validasi Bansos Tunai Harus Sampai Tingkat RT
Indonesia
Validasi Bansos Tunai Harus Sampai Tingkat RT

"Pengawasan yang intensif menjadi kunci penyaluran bansos yang cepat dan tepat sasaran," kata Azis.

KPK Periksa Bupati Kotim Tersangka Korupsi Rp5,8 Triliun
Indonesia
KPK Periksa Bupati Kotim Tersangka Korupsi Rp5,8 Triliun

Selain itu, Supian diduga telah menerima sejumlah barang mewah dan uang tunai.

Biden Bakal Kumpulkan Sekutu Lawan Tiongkok
Dunia
Biden Bakal Kumpulkan Sekutu Lawan Tiongkok

Biden diyakini memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat, mengalahkan petahana Donald Trump .

Ombudsman Beberkan Maladministrasi Penanganan Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
Ombudsman Beberkan Maladministrasi Penanganan Kasus Djoko Tjandra

mbudsman RI melakukan investigasi terkait penanganan skandal terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra yang belakangan ini menjadi perhatian publik.

PKS Sesalkan Eks Kontributor Playboy Jadi Dirut TVRI
Indonesia
PKS Sesalkan Eks Kontributor Playboy Jadi Dirut TVRI

TVRI tidak melaksanakan rekomendasi Komisi I

 Jelang Bulan Puasa, Politikus PKS Minta Umat Islam Tertib Beribadah di Rumah
Indonesia
Jelang Bulan Puasa, Politikus PKS Minta Umat Islam Tertib Beribadah di Rumah

Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu mengaku, pihaknya menyarankan masyarakat mengikuti ketetapan beribadah di tengah wabah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan arahan dari pemerintah daerah.

Niat Yasonna Bebaskan Napi Korupsi Bentuk Kejahatan Pejabat Negara
Indonesia
Niat Yasonna Bebaskan Napi Korupsi Bentuk Kejahatan Pejabat Negara

Neta melanjutkan, Yasonna seperti mengistimewakan para koruptor yang ada di dalam Lapas.

Waspada, Orang Tanpa Gejala di Jakarta Lebih dari 18 Ribu
Indonesia
Waspada, Orang Tanpa Gejala di Jakarta Lebih dari 18 Ribu

2.003 orang dinyatakan telah sembuh dan 519 orang meninggal dunia.

Pemerintah dan DPR Didesak Masukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas Prioritas 2021
Indonesia
Pemerintah dan DPR Didesak Masukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas Prioritas 2021

Pemerintah dan DPR dinilai tidak memahami kebutuhan masyarakat terkait regulasi atau aturan hukum.

Fraksi Golkar DKI tak Setuju PSBB Diperpanjang, Apa Saja Alasannya?
Indonesia
Fraksi Golkar DKI tak Setuju PSBB Diperpanjang, Apa Saja Alasannya?

Ia meminta Anies tak tebang pilih terhadap sektor usaha yang diperkenankan beroperasi.