Aturan Disiplin ASN, Mudahkan Bawaslu Pantau Netralitas di Pemilu dan Pilkada Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu mengparesiasi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2021.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan,, peraturan tersebut tentu akan berdampak positif bagi pelaksanaan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 terutama pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Baca Juga:

Jokowi Teken PP 94/2021, Setiap PNS Wajib Laporkan Harta Kekayaan

Peraturan itu juga memperkuat pengaturan tentang disiplin PNS dari PP sebelumnya Nomor 53/2010, dimana dalam PP 94/2021 mendeskripsikan larangan bagi calon kepala/ wakil kepala daerah disamakan dengan larangan PNS untuk memberikan dukungan calon presiden/wakil presiden, DPR, DPD atau calon anggota DPRD.

Laporan hasil pengawasan Bawaslu pada Pilkada 2020 terdapat 917 pelanggaran netralitas ASN, terdiri dari 484 kasus memberikan dukungan kepada salah satu paslon di media sosial, 150 kasus menghadiri sosialisasi partai politik.

Kemudian sebanyak 103 kasus melakukan pendekatan ke parpol, 110 kasus mendukung salah satu pasangan calon, dan 70 kepala desa mendukung salah satu paslon. Pelanggaran netralitas ASN pada kampanye Pilkada Serentak 2020 terbanyak masih di media sosial (Medsos).

"Terdapat 403 kasus pelanggaran ASN di medsos, pelanggaran berupa memberikan dukungan melalui media sosial," kata dia.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (Bawaslu)
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (Bawaslu)

Pelanggaran netralitas ASN tersebut menjadi pelanggaran yang relatif dominan dibandingkan dengan pelanggaran yang lain.

Bawaslu berharap, ancaman hukuman disiplin yang tercantum di peraturan tersebut dapat menjadi pencegahan dan pengingat bagi setiap PNS dan juga ASN untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024 agar pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Pemilihan 2020 tidak terulang kembali.

"Seluruh jajaran ASN Bawaslu di seluruh Indonesia hingga struktur adhoc, selaku penyelenggara pemilu diinstruksikan agar dapat menjadi contoh bagi ASN yang lain demi tegaknya netralitas ASN pada Pemilu 2024," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Peras Sopir Bus Rombongan Vaksinasi, PNS Dishub Jakarta Cuma Disanksi Sedang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dilaporkan Pegawai KPK, Alexander: Biarin Saja Mereka
Indonesia
Dilaporkan Pegawai KPK, Alexander: Biarin Saja Mereka

Novel bersama 56 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) melaporkan pria yang karib disapa Alex itu lantaran menyebut 51 pegawai KPK tidak lagi bisa dibina.

Validasi Dokumen Perjalanan Kini Terintegrasi Dengan Aplikasi PeduliLindungi
Indonesia
Validasi Dokumen Perjalanan Kini Terintegrasi Dengan Aplikasi PeduliLindungi

Kebijakan tersebut mengacu pada ketentuan Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan Nomor 847 Tahun 2021 Tentang Digitalisasi Dokumen Kesehatan Bagi Pengguna Transportasi Udara Yang Terintegrasi Dengan Aplikasi PeduliLindungi.

Polda Metro Bakal Ungkap Penyebab Tabrakan Tragis Bus TransJakarta
Indonesia
Polda Metro Bakal Ungkap Penyebab Tabrakan Tragis Bus TransJakarta

Penyidik Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya telah menyelesaikan gelar perkara kasus tabrakan maut bus TransJakarta di MT Haryono.

Hitungan BMKG, Besok Masih Puasa
Indonesia
Hitungan BMKG, Besok Masih Puasa

Secara astronomi, tinggi hilal sore hari ini di seluruh Indonesia adalah minus

Pandemi COVID-19 Justru Naikkan Peredaran Narkoba
Indonesia
Pandemi COVID-19 Justru Naikkan Peredaran Narkoba

Dalam proses penangkapan atau penyelidikan bandar narkoba kerap kali dihadapkan dengan Yurisdiksi

Sidang Rizieq Dilanjutkan Pekan Depan, JPU Diminta Bawa Lima Saksi
Indonesia
Sidang Rizieq Dilanjutkan Pekan Depan, JPU Diminta Bawa Lima Saksi

Majelis Hakim akan mengakomodir atau menampung keinginan terdakwa

Semarang Dikepung Banjir, Bandara dan Stasiun Kena Imbas
Indonesia
Semarang Dikepung Banjir, Bandara dan Stasiun Kena Imbas

Rute perjalanan diubah melewati wilayah Yogyakarta- Solo karena Stasiun Semarang Tawang, Semarang Poncol dan beberapa titik di Jalur KA lintas utara sebagian terendam air dan tidak bisa dilewati KA.

KPK Akui Kinerja Penindakan Terkendala Akibat Pandemi COVID-19
Indonesia
KPK Akui Kinerja Penindakan Terkendala Akibat Pandemi COVID-19

Demikian disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam jumpa pers Capaian Kinerja bidang Penindakan KPK Semester I/2021 di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/8).

Satgas Ungkap Penyebab Kasus COVID-19 di Indonesia Tinggi
Indonesia
Satgas Ungkap Penyebab Kasus COVID-19 di Indonesia Tinggi

Wiku membandingkan kasus di Indonesia yang masih tinggi dengan Singapura dan Tiongkok

KKP Tangkap 2 Kapal Ikan Asing Ilegal Berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara
Indonesia
KKP Tangkap 2 Kapal Ikan Asing Ilegal Berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara

Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap dua kapal ikan asing berbendera Vietnam yang sedang melakukan pencurian ikan di Laut Natuna Utara yang merupakan kawasan perairan Republik Indonesia.