Aturan Disiplin ASN, Mudahkan Bawaslu Pantau Netralitas di Pemilu dan Pilkada Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu mengparesiasi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2021.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan,, peraturan tersebut tentu akan berdampak positif bagi pelaksanaan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 terutama pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Baca Juga:

Jokowi Teken PP 94/2021, Setiap PNS Wajib Laporkan Harta Kekayaan

Peraturan itu juga memperkuat pengaturan tentang disiplin PNS dari PP sebelumnya Nomor 53/2010, dimana dalam PP 94/2021 mendeskripsikan larangan bagi calon kepala/ wakil kepala daerah disamakan dengan larangan PNS untuk memberikan dukungan calon presiden/wakil presiden, DPR, DPD atau calon anggota DPRD.

Laporan hasil pengawasan Bawaslu pada Pilkada 2020 terdapat 917 pelanggaran netralitas ASN, terdiri dari 484 kasus memberikan dukungan kepada salah satu paslon di media sosial, 150 kasus menghadiri sosialisasi partai politik.

Kemudian sebanyak 103 kasus melakukan pendekatan ke parpol, 110 kasus mendukung salah satu pasangan calon, dan 70 kepala desa mendukung salah satu paslon. Pelanggaran netralitas ASN pada kampanye Pilkada Serentak 2020 terbanyak masih di media sosial (Medsos).

"Terdapat 403 kasus pelanggaran ASN di medsos, pelanggaran berupa memberikan dukungan melalui media sosial," kata dia.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (Bawaslu)
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (Bawaslu)

Pelanggaran netralitas ASN tersebut menjadi pelanggaran yang relatif dominan dibandingkan dengan pelanggaran yang lain.

Bawaslu berharap, ancaman hukuman disiplin yang tercantum di peraturan tersebut dapat menjadi pencegahan dan pengingat bagi setiap PNS dan juga ASN untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024 agar pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Pemilihan 2020 tidak terulang kembali.

"Seluruh jajaran ASN Bawaslu di seluruh Indonesia hingga struktur adhoc, selaku penyelenggara pemilu diinstruksikan agar dapat menjadi contoh bagi ASN yang lain demi tegaknya netralitas ASN pada Pemilu 2024," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Peras Sopir Bus Rombongan Vaksinasi, PNS Dishub Jakarta Cuma Disanksi Sedang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bupati Nganjuk Diduga Terima Setoran Hingga Rp50 Juta dari Kepala Desa
Indonesia
Bupati Nganjuk Diduga Terima Setoran Hingga Rp50 Juta dari Kepala Desa

Bupati Nganjuk dan enam tersangka lainnya dipindahkan ke Bareskrim menggunakan jalur darat

Kubu Juliari Buka Suara Jelang Tuntutan Perkara Suap Bansos
Indonesia
Kubu Juliari Buka Suara Jelang Tuntutan Perkara Suap Bansos

Tidak juga terlintas dalam pikiran mereka bahwa uang yang diberikan kepada Matheus Joko Santoso

Di Tengah Larangan dari Pemerintah, Hampir 19 Juta Warga Ngotot Mudik Lebaran
Indonesia
Di Tengah Larangan dari Pemerintah, Hampir 19 Juta Warga Ngotot Mudik Lebaran

Larangan mudik yang digaungkan pemerintah rupanya belum mampu membendung antusiasme warga untuk pulang ke kampung halaman.

Ahok Pertimbangkan Cabut Laporan Pelaku Fans Veronica Tan yang Hina Keluarganya
Indonesia
Ahok Pertimbangkan Cabut Laporan Pelaku Fans Veronica Tan yang Hina Keluarganya

Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana mencabut laporan pencemaran nama baik yang dibuatnya di Polda Metro Jaya.

Sambil Dorong-dorongan dengan Polisi, Massa 1812 Lantunkan Selawat
Indonesia
Sambil Dorong-dorongan dengan Polisi, Massa 1812 Lantunkan Selawat

Petugas kepolisian dengan tameng berjaga agar massa tidak maju ke depan Gedung Sapta Pesona

Jaksa Sebut Juliari Batubara Perintahkan Pejabat Kemensos Potong Fee Bansos
Indonesia
Jaksa Sebut Juliari Batubara Perintahkan Pejabat Kemensos Potong Fee Bansos

Juliari juga memerintahkan Adi Wahyono berkoordinasi dengan tim teknis menteri sosial

Seleksi 1 Juta Guru Honor Jadi PPPK Dimulai 2021
Indonesia
Seleksi 1 Juta Guru Honor Jadi PPPK Dimulai 2021

Untuk dapat diangkat menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diperlukan persyaratan tertentu.

Lurah di Depok Yang Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat Akhirnya Dicopot
Indonesia
Lurah di Depok Yang Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat Akhirnya Dicopot

"Siapa pun yang melanggar aturan, bisa dikenakan sanksi berupa administrasi sampai pidana. Kami berharap seluruh perusahaan dan masyarakat patuh dan mengerti adanya PPKM darurat untuk kebaikan bersama," ujar Wali Kota Depok.

Wagub Heran Penataan Ruang Balai Kota DKI Dikritik DPRD
Indonesia
Wagub Heran Penataan Ruang Balai Kota DKI Dikritik DPRD

Riza Patria mengaku bingung dengan sikap DPRD yang kritik kebijakan Gubernur Anies Baswedan menata kantor perangkat kerja di Balai Kota.

Kasus Harian COVID-19 Yogyakarta di Bawah 100 Sepekan Terakhir
Indonesia
Kasus Harian COVID-19 Yogyakarta di Bawah 100 Sepekan Terakhir

Kasus harian terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Yogyakarta, dalam sepekan terakhir, mengalami penurunan rata-rata di bawah 100 per hari. Bahkan pada Senin (23/8).